Sah! Mulai Juni 2020, OJK Atur Penerbitan MTN

Market - Houtmand P Saragih, CNBC Indonesia
10 January 2020 15:33
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru terkait penerbitan efek bersifat utang.
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru terkait penerbitan efek bersifat utang atau sukuk yang dilakukan tanpa penawaran umum (EBUS) atau yang lazim disebut surat utang jangka menegah (medium term notes/MTN).

Beleid yang mengatur masalah ini dituangkan dalam POJK Nomor 20/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. Aturan ini disahkan pada 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.


Dalam draf aturan tersebut dijelaskan tentang alasan untuk membuat aturan tentang EBUS tersebut.


"Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemodal dan masyarakat, perlu dibuat pengaturan atas penerbitan EBUS yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum...Tujuan penerbitan RPOJK ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat, serta menyediakan payung hukum untuk penerbitan EBUS," sebut OJK dalam publikasi regulasi di situs resmi lembaga ini.


Dalam POJK ini, diatur sejumlah kriteria bagi penerbit EBUS tanpa melalui penawaran umum, yaitu :
  1. memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun,yang nilai penerbitannya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
  2. memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang tidak diawasi oleh otoritas lain, yang nilai penerbitannya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ketentuan lain yang disebutkan dalam aturan ini yaitu:
  1. diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan disimpan dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
  2. diperingkat atau dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal EBUS Tanpa Penawaran Umum, jika diterbitkan oleh pihak selain Emiten atau Perusahaan Publik;
  3. hanya dapat dibeli kembali setelah 1 (satu)tahun dari tanggal penerbitan atau tanggal distribusi EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
  4. satuan pemindahbukuan EBUS Tanpa Penawaran Umum paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kelipatannya, dan jumlah pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum tidak lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak.
Lalu siapa saja yang bisa menerbitkan EBUS:
  1. Emiten atau Perusahaan Publik;
  2. badan usaha atau badan hukum di Indonesia selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. lembaga supranasional; atau
  4. kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
Secara lengkap penjelasan aturan ini bisa diunduh melalui link ini. Aturan ini akan berlaku efektif pada 1 Juni 2020.

[Gambas:Video CNBC]




(hps/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading