Anies & Basuki Beda Pendapat Soal Banjir, Apa Kata Erick?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
06 January 2020 09:06
Tangerang, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya sikap tersendiri perihal penanganan banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya. Dia enggan terjebak dalam perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
"Saya gak mau komentar perbedaan pendapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu bukan domain saya. Tapi kami sebagai BUMN dan koorporasi, kita mendukung siapa saja," kata Erick Thohir di sela meninjau Posko Pengungsian di Jakarta dan Tangerang, Minggu (5/1/20).
Yang pasti, dia menegaskan akan memaksimalkan semua perusahaan BUMN untuk hadir membantu rakyat. Dia juga bilang, 2 pekan ke depan akan menggelar rapat untuk mereview sejumlah langkah yang dilakukan.
"Dari BUMN ada tim dan satgas untuk bencana seluruh Indonesia, dan orang orangnya sudah tetap, tinggal bagaimana juga kita memastikan kita hadir. Kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja dengan BNPB," bebernya.
Dia bilang, meski BUMN menyalurkan bantuan, namun koordinasi tetap melibatkan BNPB. Hal ini dilakukan agar bantuan yang tersalur tepat sasaran.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat mengeluhkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang tak berlanjut. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa normalisasi ini dianggap mandek di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Mohon maaf Bapak Gubernur. Selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," ujar Basuki di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020), seperti dikutip dari detik.com
Menurut Basuki, daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tak tergenang banjir. Kondisi itu nampak berbeda dengan wilayah yang belum dinormalisasi. "Di 16 km itu kita lihat Insya allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkapnya.
Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.
"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies dilansir CNN Indonesia, Kamis (2/1/2020).
Ia pun memberi contoh normalisasi di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya, namun tetap mengalami banjir. "Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," kata Anies.
(hps/hps) Next Article Mulai Senin Anies Denda Rp 500.000 Pelanggar Ganjil-Genap
"Saya gak mau komentar perbedaan pendapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu bukan domain saya. Tapi kami sebagai BUMN dan koorporasi, kita mendukung siapa saja," kata Erick Thohir di sela meninjau Posko Pengungsian di Jakarta dan Tangerang, Minggu (5/1/20).
Yang pasti, dia menegaskan akan memaksimalkan semua perusahaan BUMN untuk hadir membantu rakyat. Dia juga bilang, 2 pekan ke depan akan menggelar rapat untuk mereview sejumlah langkah yang dilakukan.
"Dari BUMN ada tim dan satgas untuk bencana seluruh Indonesia, dan orang orangnya sudah tetap, tinggal bagaimana juga kita memastikan kita hadir. Kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja dengan BNPB," bebernya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat mengeluhkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang tak berlanjut. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa normalisasi ini dianggap mandek di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Mohon maaf Bapak Gubernur. Selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," ujar Basuki di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020), seperti dikutip dari detik.com
Menurut Basuki, daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tak tergenang banjir. Kondisi itu nampak berbeda dengan wilayah yang belum dinormalisasi. "Di 16 km itu kita lihat Insya allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkapnya.
Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.
"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies dilansir CNN Indonesia, Kamis (2/1/2020).
Ia pun memberi contoh normalisasi di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya, namun tetap mengalami banjir. "Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," kata Anies.
(hps/hps) Next Article Mulai Senin Anies Denda Rp 500.000 Pelanggar Ganjil-Genap
Most Popular