Pak Jokowi Pasar Butuh Menteri Jagoan atau IHSG ke Bawah 6000

CNBC Indonesia, CNBC Indonesia
07 October 2019 06:36
Pak Jokowi Pasar Butuh Menteri Jagoan atau IHSG ke Bawah 6000
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku pasar saham di tanah air sedang menunggu kejutan dari Presiden Joko Widodo terkait komposisi kabinet yang akan menjadi pembantu dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.

Dalam beberapa hari terakhir sudah berkembang terkait nama-nama dan nomenklatur kementerian yang akan dibentuk Jokowi. Ini menambah spekulasi di kalangan pelaku pasar dan membuat kinerja saham domestik menjadi kurang bergairah.

Faktor eksternal, perang dagang atara Amerika Serikat (AS)-China dan AS-Uni Eropa menjadi momok yang terus menekan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kinerja IHSG secara year to date sudah minus 2,15% yang menunjukkan ekspektasi yang optimistis terhadap kinerja ekonomi domestik.



Dari internal, kondisi ekonomi domestik dihadapkan pada fakta terjadinya perlambatan hampir di seluruh sektor. Investor butuh katalis kuat untuk meyakinkan ekonomi Indonesia bisa lebih baik pada 2020 dan mempompa IHSG agar tak terperok dan keluar dari level 6.000.

Salah satu harapan tersebut adalah terbentuknya kabinet dengan komposisi yang mumpuni untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar ekonomi Indonesia. Jika tak sesuai harapan bukan tak mungkin, kinerja bursa saham domestik akan menjadi lebih buruk.

Direktur Strategi dan Kepala Makro Ekonomi Bahana TCW Budi Hikmat mengatakan kepastian kabinet yang akan diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode selanjutnya yang akan lebih berpihak pada FDI dan peningkatan daya saing dinilai dapat menarik perhatian investor asing.

"Paling tidak investor akan menunggu susunan kabinet yang lebih mendukung FDI, reformasi hukum, daya saing dan produktivitas," kata Budi kepada CNBC Indonesia, Jumat (4/10/2019).

Dalam 3 bulan terakhir, total nilai net sell investor asing dari pasar saham domestik mencapai Rp 19,03 triliun di semua pasar, mengacu data Bursa Efek Indonesia. Adapun sejak awal tahun hingga Jumat sore ini (4/10/2019), atau year to date, asing tercatat net sell Rp 16,99 triliun di pasar reguler.

Menurut Budi, persepsi investor juga dibentuk oleh kondisi fundamental perusahaan di dalam negeri. Hal yang dikhawatirkan ialah rendahnya daya beli masyarakat. Rendahnya daya beli tercermin pada penurunan penjualan kendaraan bermotor dan semen yang sudah terjadi selama 3 tahun terakhir.

Sementara itu, kondisi di dalam negeri hingga saat ini dinilai belum kondusif bagi investor asing. Tak hanya karena defisit APBN yang melebar, namun earnings atau laba dari sejumlah korporasi Indonesia di tahun ini cenderung lebih lemah.

Ancaman Resesi Kian Dekat, Jokowi Tagih Janji Kerja Menteri

[Gambas:Video CNBC]

Pekan lalu, jelang pelantikan Jokowi untuk periode II pada 20 Oktober, publik disuguhkan berita terkait komposisi menteri baru. Di tengah kondisi itu, beredar kabar jumlah kursi wakil menteri (wamen) akan ditambah sebagai upaya menampung "aspirasi politik" lintas partai yang kian bertambah.

Kantor Staf Presiden mengakui adanya perubahan nomenklatur Kementerian atau Badan baru pada rezim Jokowi jilid dua. Rencananya, Presiden Jokowi akan mengumumkan nomenklatur Kementerian baru pada pekan depan.

"Seperti yang kemarin, pernah kan bapak presiden menyampaikan ada beberapa badan kementerian yang baru," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Gedung Kemenko Kemaritiman rabu (4/10/2019).

Menurutnya, Presiden Jokowi akan mengumumkan soal perubahan nomenklatur Kementerian dan badan baru yang baru pada pekan depan. "Selasa atau rabu mungkin bapak Presiden akan menjelaskan pertanyaan ini," ujarnya.

Namun, dia tidak bisa memastikan kapan Presiden akan mengumumkan menteri dan kepala Lembaga Kabinet 2019-2024. Kemungkinan, pengumuman Menteri baru dilakukan setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019.

"Siapa tahu seperti yang lalu-lalu, setelah pelantikan siang, sore sudah bisa diumumkan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi mengubah sejumlah nomenklatur kementerian pada kabinet jilid dua pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

Meskipun belum secara detail menjelaskan kepada publik, perlahan tapi pasti rencana Jokowi untuk menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga mulai terungkap.

Pembahasan soal nomenklatur ini sudah mengerucut. Beberapa sumber CNBC Indonesia yang ikut dalam pembahasan nomenklatur mengatakan perubahan yang sudah pada tahap akhir adalah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim.

Berdasarkan data yang dikompilasi dari sumber pemberitaan dan sumber resmi pemerintahan tiap negara di Asia Tenggara, Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah menteri yang terbanyak, yakni 34 menteri. Malaysia berada di posisi kedua dengan jumlah 27 orang menteri.
Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular