Rencana Menteri Rini Berlanjut, Saham 4 Bank BUMN Memerah
tahir saleh, CNBC Indonesia
21 August 2019 11:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak empat bank BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir Agustus ini. Agendanya sama yakni evaluasi kinerja semester I-2019 dan rencana perubahan susunan pengurus, baik direksi maupun komisaris perusahaan.
Keempatnya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI.
Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), pukul 10.53 WIB, Rabu ini (21/8/2019), saham keempat bank pelat merah tersebut kompak terkoreksi.
Saham BMRI minus 1,02% di level Rp 7.300/saham, saham BBTN juga terkoreksi 0,45% di level Rp 2.220/sahan. Sementara saham BBNI minus 0,97% di level Rp 7.675/saham, dan BBRI turun 0,24% di level Rp 4.090/saham. Dari keempat saham ini, hanya Bank Mandiri yang mencatatkan net buy atau beli bersih asing.
Asing hari ini masuk di saham BMRI sebanyak Rp 27,50 miliar di semua pasar, sementara tiga bank BUMN lainnya tercatat net sell alias jual bersih.
Mengacu data BEI, BMRI akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri, BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN, BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI, dan BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI. Satu BUMN lain juga akan menggelar RUPSLB yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yakni pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.
Kemarin, Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan rencana RUPSLB lima BUMN tersebut masih akan dikomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Nanti aja lihat seperti apa. Semua itu kan harus saya laporkan kepada Presiden. Ya nanti liat aja hasilnya," kata Rini di sela-sela pagelaran Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019).
Rini juga tidak gamblang menyebutkan jadi atau tidak agenda RUPSLB tersebut. Dia hanya menegaskan rencana ini akan dilaporkan kepada Presiden.
"Nanti lihat aja hasilnya. Kan saya harus laporkan kepada Presiden apa apa yang harus dilakukan. Itu saja. Keputusan ya nanti. Keputusannya nanti," tegas mantan bos PT Astra International Tbk ini sambil berlalu.
Titah RUPSLB ini sebetulnya diberikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan ramai di publik mengingat keinginan Rini ingin merombak direksi dan komisaris BUMN tersebut dinilai 'melanggar' perintah Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya Jokowi menegaskan bahwa menteri dilarang membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menilai rencana Menteri BUMN Rini Soemarno merombak pengurus perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan dalam masa transisi pergantian pemerintahan adalah langkah yang kurang bijak.
Ketua KNKG Mas Achmad Daniri mengatakan secara legal pergantian pengurus baik direksi maupun komisaris perusahaan BUMN memang dibolehkan. Namun, secara etika sebaiknya pergantian ini dilakukan menurut urgensinya.
"Tapi secara etika governance [tata kelola] dan sebagainya maka seharusnya kalau tidak ada masalah yang sangat membahayakan perusahaan, tidak ada hal yang sangat strategis seharusnya dibiarkan sampai habis masa jabatannya," kata Daniri kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/8/2019).
Apa kata Moeldoko soal Rini mau rombak direksi BUMN?
[Gambas:Video CNBC]
(tas/hps) Next Article Sebelum Rombak Direksi BUMN, Rini Mau Lapor Jokowi
Keempatnya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI.
Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), pukul 10.53 WIB, Rabu ini (21/8/2019), saham keempat bank pelat merah tersebut kompak terkoreksi.
Asing hari ini masuk di saham BMRI sebanyak Rp 27,50 miliar di semua pasar, sementara tiga bank BUMN lainnya tercatat net sell alias jual bersih.
Mengacu data BEI, BMRI akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri, BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN, BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI, dan BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI. Satu BUMN lain juga akan menggelar RUPSLB yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yakni pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.
Kemarin, Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan rencana RUPSLB lima BUMN tersebut masih akan dikomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Nanti aja lihat seperti apa. Semua itu kan harus saya laporkan kepada Presiden. Ya nanti liat aja hasilnya," kata Rini di sela-sela pagelaran Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019).
Rini juga tidak gamblang menyebutkan jadi atau tidak agenda RUPSLB tersebut. Dia hanya menegaskan rencana ini akan dilaporkan kepada Presiden.
"Nanti lihat aja hasilnya. Kan saya harus laporkan kepada Presiden apa apa yang harus dilakukan. Itu saja. Keputusan ya nanti. Keputusannya nanti," tegas mantan bos PT Astra International Tbk ini sambil berlalu.
Titah RUPSLB ini sebetulnya diberikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan ramai di publik mengingat keinginan Rini ingin merombak direksi dan komisaris BUMN tersebut dinilai 'melanggar' perintah Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya Jokowi menegaskan bahwa menteri dilarang membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menilai rencana Menteri BUMN Rini Soemarno merombak pengurus perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan dalam masa transisi pergantian pemerintahan adalah langkah yang kurang bijak.
Ketua KNKG Mas Achmad Daniri mengatakan secara legal pergantian pengurus baik direksi maupun komisaris perusahaan BUMN memang dibolehkan. Namun, secara etika sebaiknya pergantian ini dilakukan menurut urgensinya.
"Tapi secara etika governance [tata kelola] dan sebagainya maka seharusnya kalau tidak ada masalah yang sangat membahayakan perusahaan, tidak ada hal yang sangat strategis seharusnya dibiarkan sampai habis masa jabatannya," kata Daniri kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/8/2019).
Apa kata Moeldoko soal Rini mau rombak direksi BUMN?
[Gambas:Video CNBC]
(tas/hps) Next Article Sebelum Rombak Direksi BUMN, Rini Mau Lapor Jokowi
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular