Sebelum Rombak Direksi BUMN, Rini Mau Lapor Jokowi

Market - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
20 August 2019 19:08
Sebelum Rombak Direksi BUMN, Rini Mau Lapor Jokowi
Nusa Dua, CNBC Indonesia - Sebanyak lima perusahaan BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir Agustus ini. Agendanya sama yakni evaluasi kinerja semester I-2019 dan rencana perubahan susunan pengurus, baik direksi maupun komisaris perusahaan.

Titah RUPSLB ini diberikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan ramai di publik mengingat keinginan Rini ingin merombak direksi dan komisaris BUMN dinilai 'melanggar' perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lima BUMN tersebut terdiri empat bank BUMN: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN.



Dua lainnya yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI.

Satu BUMN lain yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) juga akan menggelar RUPSLB pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.

Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Selasa ini (20/8/2019), belum ada keputusan terbaru soal penyelenggaraan RUPSLB tersebut, artinya belum ada perubahan agenda.

Dalam penyelenggaraan Public Expose Live 2019 di Gedung BEI, Senin kemarin, tiga bank yang menyelenggarakan paparan publik tersebut juga belum menginformasikan perubahan agenda RUPSLB.

Rini pun akhirnya buka suara. Rini sebelumnya bertolak ke Tanah Suci untuk menjalankan Ibadah Haji sehingga belum sempat memberikan pernyataan. Ditemui Selasa siang ini (20/8/2019), di Nusa Dua, Rini menegaskan rencana tersebut masih akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi.

"Nanti aja lihat seperti apa. Semua itu kan harus saya laporkan kepada Presiden. Ya nanti liat aja hasilnya," kata Rini di sela-sela pagelaran Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019)

Ketika ditanya apakah rencana RUPSLB lima BUMN untuk merombak direksi dan komisaris, Rini juga tidak gamblang menyebutkan jadi atau tidak. Dia hanya menegaskan rencana ini akan dilaporkan kepada Presiden.


"Nanti lihat aja hasilnya. Kan saya harus laporkan kepada Presiden apa apa yang harus dilakukan. Itu saja. Keputusan ya nanti. Keputusannya nanti," tegas mantan bos PT Astra International Tbk ini sambil berlalu.

Hanya saja, langkah ini bertolakbelakang dengan instruksi Presiden Jokowi yang sebelumnya mengeluarkan instruksi khusus kepada menteri Kabinet Kerja dalam sidang kabinet paripurna pada Selasa (6/8/2019). 

Instruksi Jokowi ini menegaskan bahwa
menteri dilarang membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menilai rencana Menteri BUMN Rini Soemarno merombak pengurus perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan dalam masa transisi pergantian pemerintahan adalah langkah yang kurang bijak.

Ketua KNKG Mas Achmad Daniri mengatakan secara legal pergantian pengurus baik direksi maupun komisaris perusahaan BUMN memang dibolehkan. Namun, secara etika sebaiknya pergantian ini dilakukan menurut urgensinya.

"Tapi secara etika governance [tata kelola] dan sebagainya maka seharusnya kalau tidak ada masalah yang sangat membahayakan perusahaan, tidak ada hal yang sangat strategis seharusnya dibiarkan sampai habis masa jabatannya," kata Daniri kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/8/2019).


Apa kata Moeldoko soal Rini mau rombak direksi BUMN?

[Gambas:Video CNBC] (tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading