Jadi atau Enggak Direksi Bank BUMN Dirombak? Rini Buka Suara
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
20 August 2019 17:30
Nusa Dua, CNBC Indonesia - Jajaran pengurus empat bank BUMN tampaknya belum tenang betul karena hingga kini agenda penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) belum ada tanda-tanda berubah atau batal.
Agenda RUPSLB tersebut yakni evaluasi kinerja semester I-2019 dan rencana perubahan susunan pengurus, baik direksi maupun komisaris perusahaan. Padahal ramai di publik soal tudingan Menteri BUMN Rini Soemarno 'melanggar' perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan meminta penyelenggaraan RUPSLB ini.
Empat bank BUMN tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN.
Dua lainnya yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI.
Satu BUMN lain yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) juga akan menggelar RUPSLB pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.
Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Selasa ini (20/8/2019), belum ada keputusan terbaru soal penyelenggaraan RUPSLB tersebut, artinya belum ada perubahan agenda.
Dalam penyelenggaraan Public Expose Live 2019 di Gedung BEI, Senin kemarin, tiga bank yang menyelenggarakan paparan publik tersebut juga belum menginformasikan perubahan agenda RUPSLB.
Rini pun akhirnya buka suara. Rini sebelumnya bertolak ke Tanah Suci untuk menjalankan Ibadah Haji sehingga belum sempat memberikan pernyataan. Ditemui Selasa siang ini (20/8/2019), di Nusa Dua, Rini menegaskan rencana tersebut masih akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi.
"Nanti aja lihat seperti apa. Semua itu kan harus saya laporkan kepada Presiden. Ya nanti liat aja hasilnya," kata Rini di sela-sela pagelaran Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019)
Ketika ditanya apakah rencana RUPSLB lima BUMN untuk merombak direksi dan komisaris, Rini juga tidak gamblang menyebutkan jadi atau tidak. Dia hanya menegaskan rencana ini akan dilaporkan kepada Presiden.
"Nanti lihat aja hasilnya. Kan saya harus laporkan kepada Presiden apa apa yang harus dilakukan. Itu saja. Keputusan ya nanti. Keputusannya nanti," tegas mantan bos PT Astra International Tbk ini sambil berlalu.
Hanya saja, langkah ini bertolakbelakang dengan instruksi Presiden Jokowi yang sebelumnya mengeluarkan instruksi khusus kepada menteri Kabinet Kerja dalam sidang kabinet paripurna pada Selasa (6/8/2019).
Instruksi Jokowi ini menegaskan bahwa menteri dilarang membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan tak etis dilakukan perubahan dalam manajemen BUMN yang sudah ada saat ini di masa transisi yang tinggal 2 bulan ke depan berlakunya periode kedua Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin.
"Misal di [direksi] BUMN diganti, sedangkan Oktober ada yang baru [menteri BUMN yang baru] kalau Bu Rini tidak melanjutkan. Berarti kalau diganti menteri BUMN nanti akan sulit mengganti sesuai visi misi dia makanya dinilai membebani, makanya kalau transisi tidak boleh ada kebijakan strategis," kata Piter.
Apa kata Moeldoko soal Rini mau rombak direksi BUMN?
[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas) Next Article Andai Rini Ngotot Rombak Direksi BUMN, Ini Dampaknya!
Agenda RUPSLB tersebut yakni evaluasi kinerja semester I-2019 dan rencana perubahan susunan pengurus, baik direksi maupun komisaris perusahaan. Padahal ramai di publik soal tudingan Menteri BUMN Rini Soemarno 'melanggar' perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan meminta penyelenggaraan RUPSLB ini.
Empat bank BUMN tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN.
Dua lainnya yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI.
Satu BUMN lain yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) juga akan menggelar RUPSLB pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.
Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Selasa ini (20/8/2019), belum ada keputusan terbaru soal penyelenggaraan RUPSLB tersebut, artinya belum ada perubahan agenda.
Dalam penyelenggaraan Public Expose Live 2019 di Gedung BEI, Senin kemarin, tiga bank yang menyelenggarakan paparan publik tersebut juga belum menginformasikan perubahan agenda RUPSLB.
Rini pun akhirnya buka suara. Rini sebelumnya bertolak ke Tanah Suci untuk menjalankan Ibadah Haji sehingga belum sempat memberikan pernyataan. Ditemui Selasa siang ini (20/8/2019), di Nusa Dua, Rini menegaskan rencana tersebut masih akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi.
"Nanti aja lihat seperti apa. Semua itu kan harus saya laporkan kepada Presiden. Ya nanti liat aja hasilnya," kata Rini di sela-sela pagelaran Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019)
Ketika ditanya apakah rencana RUPSLB lima BUMN untuk merombak direksi dan komisaris, Rini juga tidak gamblang menyebutkan jadi atau tidak. Dia hanya menegaskan rencana ini akan dilaporkan kepada Presiden.
"Nanti lihat aja hasilnya. Kan saya harus laporkan kepada Presiden apa apa yang harus dilakukan. Itu saja. Keputusan ya nanti. Keputusannya nanti," tegas mantan bos PT Astra International Tbk ini sambil berlalu.
 Foto: Infografis/Rini Siap Rombak Direksi BUMN/Edward Ricardo |
Hanya saja, langkah ini bertolakbelakang dengan instruksi Presiden Jokowi yang sebelumnya mengeluarkan instruksi khusus kepada menteri Kabinet Kerja dalam sidang kabinet paripurna pada Selasa (6/8/2019).
Instruksi Jokowi ini menegaskan bahwa menteri dilarang membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan tak etis dilakukan perubahan dalam manajemen BUMN yang sudah ada saat ini di masa transisi yang tinggal 2 bulan ke depan berlakunya periode kedua Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin.
"Misal di [direksi] BUMN diganti, sedangkan Oktober ada yang baru [menteri BUMN yang baru] kalau Bu Rini tidak melanjutkan. Berarti kalau diganti menteri BUMN nanti akan sulit mengganti sesuai visi misi dia makanya dinilai membebani, makanya kalau transisi tidak boleh ada kebijakan strategis," kata Piter.
Apa kata Moeldoko soal Rini mau rombak direksi BUMN?
[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas) Next Article Andai Rini Ngotot Rombak Direksi BUMN, Ini Dampaknya!
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular