RI Mau Pindah Ibu Kota, Saham Properti Malah Amblas!
tahir saleh, CNBC Indonesia
07 August 2019 15:12
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menegaskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan membutuhkan dana hingga mencapai Rp 466 triliun. Untuk menopang ini, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga akan dilakukan dengan mengandalkan aset properti milik negara di Jakarta senilai Rp 150 triliun.
Rencana ini disambut positif oleh pelaku properti Tanah Air yang berimbas pada ekspektasi positif sektor properti di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setidaknya ada 62 perusahaan properti dan real estate yang tercatat di BEI.
Namun sayangnya, indeks sektoral properti pada perdagangan sesi II Rabu ini (7/8/2019) pukul 14.55 WIB masih mencatatkan koreksi 1,43% di level 475,33.
Padahal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menguat pada sesi II ini yakni +1,41% di level 6.207 setelah dalam 4 hari terakhir perdagangan amblas.
Beberapa saham properti pun justru mencatatkan koreksi pada perdagangan hari ini, di antaranya PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) minus 3,21% di level Rp 1.205/saham, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) amblas 3,67% di level Rp 1.175/saham, dan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) anjlok 1,29% di level Rp 1.530/saham.
Berikutnya saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turun 1,53% di level Rp 258/saham, PT Modernland Realty Tbk (MDLN) minus 1,56% di level Rp 252/saham.
Saham properti lainnya yakni PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA) anjlok 3,45% di level Rp 111/saham, PT Sentul City Tbk (BKSL) turun 0,71% di level Rp 140/saham dan PT Bekasi Fajar Indusrial Estate Tbk (BEST) minus 1,33% di level Rp 296/saham.
Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan memang menjadi perhatian pengembang properti. Namun para pengembang tampaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah dalam memutuskan rencana tersebut, salah satunya Ciputra Development.
"Masih terlalu awal, kami masih wait and see saja dulu," kata Direktur Independen Ciputra Development, Tulus Santoso Brotosiswojo, kepada reporter CNBC Indonesia, Senin (13/05/2019).
Tulus menegaskan Ciputra pasti akan ikut meramaikan dan ikut membangun perumahan di Ibu Kota baru kendati waktunya belum pasti.
"Ya pasti ikut meramaikan-lah," kata Tulus.
Pada Selasa pekan ini (6/8/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan pilihan pemerintah sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan.
"Kita harus melihat visi besar 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Presiden.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan komponen APBN yang akan digunakan untuk biaya pemindahan tersebut berasal dari sisi belanja negara yang harus dibiayai dari penerimaan.
"Kalau pakai pajak kan itu APBN murni. Nah kalau pakai aset di Jakarta bisa jadi sumber penerimaan baru alias PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)," ujar Bambang kepada wartawan selepas mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Potensinya sangat kasar. Kami lakukan pemetaan potensi aset di Medan Merdeka, Kuningan, Sudirman, dan Thamrin perkiraan Rp 150 triliun. Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Tadinya dari APBN butuh Rp 93 triliun. Artinya dengan Rp 150 triliun bisa menutup untuk bangun istana, pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas," lanjut Bambang.
Suku bunga turun, properti kok masih lesu?
[Gambas:Video CNBC]
(tas/hps) Next Article Teropong Faktor Pendorong Kinerja Emiten Sektor Properti
Rencana ini disambut positif oleh pelaku properti Tanah Air yang berimbas pada ekspektasi positif sektor properti di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setidaknya ada 62 perusahaan properti dan real estate yang tercatat di BEI.
Namun sayangnya, indeks sektoral properti pada perdagangan sesi II Rabu ini (7/8/2019) pukul 14.55 WIB masih mencatatkan koreksi 1,43% di level 475,33.
Padahal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menguat pada sesi II ini yakni +1,41% di level 6.207 setelah dalam 4 hari terakhir perdagangan amblas.
Beberapa saham properti pun justru mencatatkan koreksi pada perdagangan hari ini, di antaranya PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) minus 3,21% di level Rp 1.205/saham, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) amblas 3,67% di level Rp 1.175/saham, dan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) anjlok 1,29% di level Rp 1.530/saham.
Berikutnya saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turun 1,53% di level Rp 258/saham, PT Modernland Realty Tbk (MDLN) minus 1,56% di level Rp 252/saham.
Saham properti lainnya yakni PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA) anjlok 3,45% di level Rp 111/saham, PT Sentul City Tbk (BKSL) turun 0,71% di level Rp 140/saham dan PT Bekasi Fajar Indusrial Estate Tbk (BEST) minus 1,33% di level Rp 296/saham.
Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan memang menjadi perhatian pengembang properti. Namun para pengembang tampaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah dalam memutuskan rencana tersebut, salah satunya Ciputra Development.
"Masih terlalu awal, kami masih wait and see saja dulu," kata Direktur Independen Ciputra Development, Tulus Santoso Brotosiswojo, kepada reporter CNBC Indonesia, Senin (13/05/2019).
Tulus menegaskan Ciputra pasti akan ikut meramaikan dan ikut membangun perumahan di Ibu Kota baru kendati waktunya belum pasti.
"Ya pasti ikut meramaikan-lah," kata Tulus.
Pada Selasa pekan ini (6/8/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan pilihan pemerintah sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan.
"Kita harus melihat visi besar 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Presiden.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan komponen APBN yang akan digunakan untuk biaya pemindahan tersebut berasal dari sisi belanja negara yang harus dibiayai dari penerimaan.
"Kalau pakai pajak kan itu APBN murni. Nah kalau pakai aset di Jakarta bisa jadi sumber penerimaan baru alias PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)," ujar Bambang kepada wartawan selepas mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Potensinya sangat kasar. Kami lakukan pemetaan potensi aset di Medan Merdeka, Kuningan, Sudirman, dan Thamrin perkiraan Rp 150 triliun. Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Tadinya dari APBN butuh Rp 93 triliun. Artinya dengan Rp 150 triliun bisa menutup untuk bangun istana, pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas," lanjut Bambang.
Suku bunga turun, properti kok masih lesu?
[Gambas:Video CNBC]
(tas/hps) Next Article Teropong Faktor Pendorong Kinerja Emiten Sektor Properti
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular