Jelang Pemilu, Anggaran KPU Melonjak Empat Kali dari Target
Taufan Adharsyah, CNBC Indonesia
21 February 2019 11:18
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi Belanja Negara sementara berada di angka Rp 153,8 triliun atau mencapai 6,3% dari target sepanjang tahun 2019.
Hal tersebut disampaikan pada Rabu (20/2/2019) saat menggelar konferensi pers dan menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 hingga 31 Januari 2019.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 32 triliun naik pesat sebesar 58,5% dibanding capaian pada periode yang sama di tahun 2018.
Naiknya realisasi Belanja Kementerian dan Lembaga di bulan pertama ini didorong oleh peningkatan realisasi Bantuan Sosial yang hampir 3 kali lipat dibanding tahun lalu.
Sementara itu, nilai Belanja Modal yang sudah dikontrakkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mencapai Rp 0,66 triliun atau sudah 4 kali lipat lebih dari target tahun 2019 yang hanya Rp 0,15 triliun.
Agenda Pemilihan Umum yang akan berlangsung April mendatang menjadi sebab peningkatan alokasi anggaran untuk KPU. Apalagi pemilihan calon Presiden dan calon anggota legislatif kali ini dilakukan secara bersamaan.
Selain itu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa naiknya gaji pegawai negeri juga turtut memberi andil bagi kenaikan Belanja Pegawai yang sebesar 6%.
Di sisi lain, Belanja non-Kementerian masih dibukukan di angka Rp 5,7 triliun, yang mana turun 2,2% YoY.
Salah satu penyebabnya adalah belum terealisasinya subsidi pemerintah, baik subsidi energi maupun non energi di Januari 2019.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, subsidi pupuk dan energi masih menunggu penagihan dari BUMN di bulan Februari.
Pembayaran Bunga Utang juga turun sedikit dari Rp 23,5 triliun pada Januari 2018, menjadi Rp 23 triliun di Januari 2019.
Dana Transfer ke Daerah juga baru terealisasi sebesar 10,2% dari target APBN 2019, padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 10,5%.
Realisasi Belanja pemerintah yang lebih cepat ketimbang penerimaan negara yang baru terealisasi 5% membuat defisit anggaran juga lebih dalam ketimbang tahun sebelumnya.
Sebagai informasi, posisi defisit anggaran hingga akhir Januari berada di angka Rp 15,5 triliun, lebih dalam dibanding Januari 2018 yang hanya Rp 11,6 triliun.
(taa/hps) Next Article Subsidi BBM, Pos Belanja Paling Cepat Naik dan Boros di 2018
Hal tersebut disampaikan pada Rabu (20/2/2019) saat menggelar konferensi pers dan menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 hingga 31 Januari 2019.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 32 triliun naik pesat sebesar 58,5% dibanding capaian pada periode yang sama di tahun 2018.
Naiknya realisasi Belanja Kementerian dan Lembaga di bulan pertama ini didorong oleh peningkatan realisasi Bantuan Sosial yang hampir 3 kali lipat dibanding tahun lalu.
Agenda Pemilihan Umum yang akan berlangsung April mendatang menjadi sebab peningkatan alokasi anggaran untuk KPU. Apalagi pemilihan calon Presiden dan calon anggota legislatif kali ini dilakukan secara bersamaan.
Selain itu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa naiknya gaji pegawai negeri juga turtut memberi andil bagi kenaikan Belanja Pegawai yang sebesar 6%.
Di sisi lain, Belanja non-Kementerian masih dibukukan di angka Rp 5,7 triliun, yang mana turun 2,2% YoY.
Salah satu penyebabnya adalah belum terealisasinya subsidi pemerintah, baik subsidi energi maupun non energi di Januari 2019.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, subsidi pupuk dan energi masih menunggu penagihan dari BUMN di bulan Februari.
Pembayaran Bunga Utang juga turun sedikit dari Rp 23,5 triliun pada Januari 2018, menjadi Rp 23 triliun di Januari 2019.
Dana Transfer ke Daerah juga baru terealisasi sebesar 10,2% dari target APBN 2019, padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 10,5%.
Realisasi Belanja pemerintah yang lebih cepat ketimbang penerimaan negara yang baru terealisasi 5% membuat defisit anggaran juga lebih dalam ketimbang tahun sebelumnya.
Sebagai informasi, posisi defisit anggaran hingga akhir Januari berada di angka Rp 15,5 triliun, lebih dalam dibanding Januari 2018 yang hanya Rp 11,6 triliun.
(taa/hps) Next Article Subsidi BBM, Pos Belanja Paling Cepat Naik dan Boros di 2018
Most Popular