Target PNBP Rp 8,6 T, Menhub Pede Bisa Dapat Lebih
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
30 January 2019 14:57
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 8,6 triliun pada 2019 ini. Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, optimis target tersebut dapat terlampaui.
"Targetnya memang kita Rp 8,6 triliun. Saya harapkan lebih dari itu," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Jika dibandingkan tahun 2018 senilai Rp 9 triliun, target itu tergolong menyusut.
Alih-alih menjelaskan alasan penurunan target, Budi Karya Sumadi lebih memilih fokus pada kiat mencapai target. "Iya targetnya diturunkan.
Saya nggak tahu, tapi mestinya kita bisa lebih dari Rp 9 triliun. Dalam satu-dua minggu ini akan memformulasikan mana yang harus dikenakan PNBP dan mana yang tidak," bebernya.
Dalam menentukan formulasi itu, Menhub menegaskan bahwa BNPB tidak boleh membebani masyarakat. Yang berdampak langsung kepada masyarakat, lanjut dia, bakal dipangkas
"Tapi korporasi besar, ya mereka sharing Rp 1-2 miliar untuk negara kan nggak ada masalah," tandasnya.
Menurutnya, selama ini banyak sekali kenikmatan atau fasilitas negara yang dinikmati oleh korporasi. Oleh karenanya, dia meminta jajarannya mengintensifkan PNBP agar penerimaan negara naik.
"Tapi jangan membebani masyarakat banyak. Meskipun korporasi, kita lihat apakah itu membebani atau tidak. Jadi kalau macam pengusaha-pengusaha kaya, [omzet] miliaran bahkan triliunan, kalau dia dikenakan PNBP mestinya oke oke saja dan kita kalaupun dapat PNBP langsung digunakan untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat juga," tuturnya.
Pada 2018, realisasi PNBP yang digalang Kemenhub mencapai Rp 8,2 triliun. Kontribusi terbesar didapatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, namun BKS tidak menyebutkan secara rinci.
Yang jelas, ke depan masih banyak potensi untuk menggenjot perolehan PNBP. "Potensi masih besar di laut, maka saya minta untuk dimaksimalkan," pungkasnya.
(hps/hps) Next Article Finalisasi Divestasi ANZ, Saham Bank Panin Melesat 7,37%
"Targetnya memang kita Rp 8,6 triliun. Saya harapkan lebih dari itu," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Jika dibandingkan tahun 2018 senilai Rp 9 triliun, target itu tergolong menyusut.
Alih-alih menjelaskan alasan penurunan target, Budi Karya Sumadi lebih memilih fokus pada kiat mencapai target. "Iya targetnya diturunkan.
Saya nggak tahu, tapi mestinya kita bisa lebih dari Rp 9 triliun. Dalam satu-dua minggu ini akan memformulasikan mana yang harus dikenakan PNBP dan mana yang tidak," bebernya.
"Tapi korporasi besar, ya mereka sharing Rp 1-2 miliar untuk negara kan nggak ada masalah," tandasnya.
Menurutnya, selama ini banyak sekali kenikmatan atau fasilitas negara yang dinikmati oleh korporasi. Oleh karenanya, dia meminta jajarannya mengintensifkan PNBP agar penerimaan negara naik.
"Tapi jangan membebani masyarakat banyak. Meskipun korporasi, kita lihat apakah itu membebani atau tidak. Jadi kalau macam pengusaha-pengusaha kaya, [omzet] miliaran bahkan triliunan, kalau dia dikenakan PNBP mestinya oke oke saja dan kita kalaupun dapat PNBP langsung digunakan untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat juga," tuturnya.
Pada 2018, realisasi PNBP yang digalang Kemenhub mencapai Rp 8,2 triliun. Kontribusi terbesar didapatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, namun BKS tidak menyebutkan secara rinci.
Yang jelas, ke depan masih banyak potensi untuk menggenjot perolehan PNBP. "Potensi masih besar di laut, maka saya minta untuk dimaksimalkan," pungkasnya.
(hps/hps) Next Article Finalisasi Divestasi ANZ, Saham Bank Panin Melesat 7,37%
Most Popular