Internasional
Perlambatan Ekonomi China, Proyeksi yang Jadi Nyata
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
31 December 2018 18:45
Berbagai gejala perlambatan pertumbuhan itu mendorong China gencar meluncurkan berbagai upaya untuk menggerakkan ekonominya yang lesu.
Mengutip Reuters, China bersedia meningkatkan impor produk-produk made in USA senilai US$ 1,2 triliun agar perang dagang berhenti. Tidak hanya itu, China juga akan menghapus bea masuk untuk impor mobil dan hambatan non-tarif demi menarik pelaku bisnis dari berbagai negara.
China juga telah berjanji untuk lebih membuka perekonomiannya. Hal itu pernah disampaikan oleh Presiden Xi Jinping November lalu saat membuka sebuah pameran perdagangan yang dilihat sebagai upaya Beijing untuk melawan kritik terhadap perdagangan dan praktik bisnisnya.
Xi juga berjanji untuk mempercepat pembukaan sektor pendidikan, telekomunikasi, dan budaya. Ia juga akan melindungi kepentingan perusahaan asing dan meningkatkan penegakan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Pada bulan September, Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang juga menegaskan negaranya telah "mempersiapkan alat-alat yang yang cukup untuk menangani risiko dan tantangan". Ia menambahkan bahwa "instrumen kebijakan ini akan meningkatkan ketangguhan China dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan."
Untuk ke depannya, Li berkata negaranya tidak berencana melakukan perubahan besar dalam kebijakan makroekonominya. China justru akan "memberi lebih banyak perhatian ke dalam langkah awal [preemptive] dan penyelarasan".
"Penting untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar multilateralisme dan perdagangan bebas," katanya.
"Terlepas dari kemungkinan berkembangnya aturan-aturan ini, kami yakin peraturan tersebut telah sangat menguntungkan perkembangan semua umat manusia. Dan bagi segala masalah yang ada, kami perlu berupaya melalui dialog: Tidak ada unilateralisme yang akan menawarkan solusi memungkinkan." Tambahnya, Rabu (19/9/2018).
Selain itu, pemerintah China pada bulan September juga telah memerintahkan agar kebijakan dan sumber daya diarahkan ke sektor-sektor seperti pariwisata dan olahraga guna membantu memberi dorongan meluas ke konsumsi domestik.
Menurut rincian dokumen yang diterbitkan kabinet pemerintah China pada hari Kamis (20/9/2018), pemerintah sedang menyusun sumber daya untuk menopang belanja konsumen di sektor pesiar, kapal, mobil otonom, kendaraan rekreasi, dan perjalanan udara.
Pemerintah China juga akan membantu perorangan meningkatkan pendapatan properti mereka, serta mendorong lebih banyak langkah pemotongan pajak pendapatan individu misalnya dengan menaikkan jumlah barang yang dipotong pajak, dilansir dari Reuters.
Pemerintah juga menetapkan undang-undang untuk memperbarui konsumsi di berbagai sektor, termasuk ekonomi berbagi (sharing economy) di mana masyarakat menyewakan mobil, rumah, bahkan peliharaan kepada orang asing dengan harga tertentu. Terkadang persewaan itu dilakukan dengan bantuan ponsel saja.
Otoritas China juga akan mengembangkan beberapa kota menjadi pusat konsumsi internasional. (prm)
Mengutip Reuters, China bersedia meningkatkan impor produk-produk made in USA senilai US$ 1,2 triliun agar perang dagang berhenti. Tidak hanya itu, China juga akan menghapus bea masuk untuk impor mobil dan hambatan non-tarif demi menarik pelaku bisnis dari berbagai negara.
China juga telah berjanji untuk lebih membuka perekonomiannya. Hal itu pernah disampaikan oleh Presiden Xi Jinping November lalu saat membuka sebuah pameran perdagangan yang dilihat sebagai upaya Beijing untuk melawan kritik terhadap perdagangan dan praktik bisnisnya.
Pada bulan September, Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang juga menegaskan negaranya telah "mempersiapkan alat-alat yang yang cukup untuk menangani risiko dan tantangan". Ia menambahkan bahwa "instrumen kebijakan ini akan meningkatkan ketangguhan China dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan."
Untuk ke depannya, Li berkata negaranya tidak berencana melakukan perubahan besar dalam kebijakan makroekonominya. China justru akan "memberi lebih banyak perhatian ke dalam langkah awal [preemptive] dan penyelarasan".
"Penting untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar multilateralisme dan perdagangan bebas," katanya.
 Foto: Presiden China Xi Jinping, Gubernur Jenderal Papua Nugini Bob Dadae dan Panglima Besar Papua Nugini Jenderal Gilbert Toropo selama upacara penyambutan untuk kunjungan negara Xi menjelang KTT APEC, di Gedung Parlemen di Port Moresby, Papua New Guinea November 16 , 2018. REUTERS / David Gray / Pool |
"Terlepas dari kemungkinan berkembangnya aturan-aturan ini, kami yakin peraturan tersebut telah sangat menguntungkan perkembangan semua umat manusia. Dan bagi segala masalah yang ada, kami perlu berupaya melalui dialog: Tidak ada unilateralisme yang akan menawarkan solusi memungkinkan." Tambahnya, Rabu (19/9/2018).
Selain itu, pemerintah China pada bulan September juga telah memerintahkan agar kebijakan dan sumber daya diarahkan ke sektor-sektor seperti pariwisata dan olahraga guna membantu memberi dorongan meluas ke konsumsi domestik.
Menurut rincian dokumen yang diterbitkan kabinet pemerintah China pada hari Kamis (20/9/2018), pemerintah sedang menyusun sumber daya untuk menopang belanja konsumen di sektor pesiar, kapal, mobil otonom, kendaraan rekreasi, dan perjalanan udara.
Pemerintah China juga akan membantu perorangan meningkatkan pendapatan properti mereka, serta mendorong lebih banyak langkah pemotongan pajak pendapatan individu misalnya dengan menaikkan jumlah barang yang dipotong pajak, dilansir dari Reuters.
Pemerintah juga menetapkan undang-undang untuk memperbarui konsumsi di berbagai sektor, termasuk ekonomi berbagi (sharing economy) di mana masyarakat menyewakan mobil, rumah, bahkan peliharaan kepada orang asing dengan harga tertentu. Terkadang persewaan itu dilakukan dengan bantuan ponsel saja.
Otoritas China juga akan mengembangkan beberapa kota menjadi pusat konsumsi internasional. (prm)
Pages
Most Popular