PKP2B Jadi Izin, Asosiasi: Produksi Batu Bara Flat di 2019

Market - Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
18 December 2018 18:00
PKP2B Jadi Izin, Asosiasi: Produksi Batu Bara Flat di 2019
Jakarta, CNBC Indonesia- Rencana pemerintah mengubah kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) yang masa kontraknya akan berakhir dan bentuk pengusahaannya dikonversi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi ternyata dinilai dapat memengaruhi gairah pelaku usaha batu bara di tahun depan.

"Apapun keputusannya, kalau itu belum dibuat akan membuat ketidakpastian, investasi akan slow down," ujar Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir kepada media saat dijumpai di Jakarta, Selasa (18/12/2018).




Lebih lanjut, Pandu menuturkan, selain soal rencana pemerintah tersebut, hal lain yang dapat memengaruhi gairah pelaku usaha batubara yakni kebijakan terkait kewajiban pemenuhan pasokan batu bara dalam negeri, atau DMO (domestic market obligation).

Pandu berpendapat, jika kedua kebijakan itu masih belum diperjelas maka kemungkinan produksi batu bara tidak akan tumbuh tahun depan. 

"Jadi dari posisi hari ini kemungkinan besar (produksi) akan flat di 480-500 juta ton untuk 2019. Ini juga tentu ada keinginan dari pemerintahan untuk meningkatkan produksi untuk menekan defisit (transaksi berjalan), tapi sekarang dengan ketidakpastian tersebut saya rasa akan sangat sulit untuk menaiklan produksi secara short term," ungkap Pandu.

Ketidakjelasan kebijakan itu juga memperlambat upaya hilirisasi produk batu bara. Pemerintah sendiri ingin para produsen mengembangkan produknya menjadi turunan seperti tenaga listrik, gas maupun bahan bakar minyak.

"Batu bara sejauh ini hanya ke pembangkit, kalau ke gas, teknologinya dulu belum ada, sekarang nih baru ada. Kedua economic scale, bagaimana membangun yang besar agar investasinya masuk. Kalau likuifaksi perlu ada dukungan regulasi untuk membuatnya lebih jelas baik dari sisi pajak, investasi karena itu merupakan yang baru," pungkasnya.

Adapun, sebelumnya, menurut taipan batu bara yang juga tercatat dalam jajaran orang terkaya di Indonesia, Garibaldi Thohir, rencana pemerintah yang tertuang dalam revisi beleid PP 23/2010 ini pada dasarnya harus dilihat secara seksama. Ia membantah bahwa revisi ini nantinya hanya akan menguntungkan dari sisi pengusaha batu bara saja. 

"Yang diuntungkan justru pemerintah Indonesia karena ada kepastian hukum," ujar Garibaldi dalam wawancara khusus bersama CNBC Indonesia TV, Selasa (18/12/2018).

Garibaldi yang akrab disapa Boy Thohir ini juga memaparkan industri batu bara harus dilihat secara keseluruhan, yakni saat meneken perjanjiann PKP2B dengan pemerintah. Di situ, kata dia, ditegaskan bahwa pemerintah Indonesia senantiasa menjamin kepastian hukum. 

"Lihat seksama, bahwa undang-undang minerba baru pasal 169a pemerintah dan negara mengakui bahwa kontrak itu berlaku bahwa tentunya kewajiban dan hak perusahaan tambang tetap diakui," jelasnya. (gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading