Defisit Migas Bikin CAD Jebol dan Wacana Kenaikan Harga BBM
Roy Franedya, CNBC Indonesia
10 November 2018 11:02
Paling tidak ada tiga manfaat kenaikan harga BBM. Pertama, mengurangi CAD. Efek samping dari jebolnya defisit perdagangan migas adalah melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Hal ini membuat rupiah kekurangan modal untuk menguat. Sebab devisa dari portofolio di pasar keuangan juga minim karena hot money terkonsentrasi ke Amerika Serikat (AS) akibat kenaikan suku bunga acuan. Hasilnya adalah rupiah melemah di kisaran 10% di hadapan dolar AS sejak awal tahun.
Dengan kenaikan harga premium, maka diharapkan konsumsi premium bisa turun karena masyarakat berhemat. Saat konsumsi turun, maka impor bisa ditekan sehingga transaksi berjalan pun tidak terlalu berdarah-darah. Rupiah pun bisa lebih stabil.
Kedua, selamatkan keuangan Pertamina. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menilai kebijakan pemerintah yang menunda kenaikan harga BBM Premium hanya semakin menekan kondisi keuangan PT Pertamina (Persero).
[Gambas:Video CNBC]
"Penundaan pemerintah menaikkan harga bahan bakar (Premium) akan menekan laba Pertamina hingga 12 bulan ke depan, akibat makin meruginya perusahaan di sektor penjualan BBM," ujar Direktur Fitch Ratings Shahim Zubair, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/10/2018).
Ketiga, dorong implementasi Euro IV dan EBT. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M,N, dan O, yang mengatur pemberlakukan standar emisi Euro 4 di Indonesia.
Peraturan itu ditetapkan berlaku untuk kendaraan berbahan bakar bensin pada September 2018, dan khusus untuk kendaraan berbahan bakar diesel diberlakukan pada awal 2021. Ketentuan tersebut berlaku baik bagi kendaraan angkutan ringan/kendaraan penumpang kecil (light duty vehicle) dan kendaraan angkutan berat/kendaraan besar (heavy duty vehicle).
Seperti diketahui, selama ini Indonesia masih mengadopsi standar Euro 2 sejak tahun 2005 lalu, yang berarti sudah sekitar 13 tahun Indonesia "setia" menggunakan standar yang rendah untuk emisi. Sebagai perbandingan, negara-negara maju di dunia saat ini sudah mengadopsi standar yang jauh lebih tinggi, bahkan dibandingkan dengan Euro 4 sekalipun.
Selain itu, selama BBM murah masih tersedia secara luas, tidak ada urgensi dari sektor rumah tangga maupun industri untuk beralih mengembangkan EBT. Bahkan, subsidi BBM yang sudah jor-joran di tahun ini sebenarnya dapat dialokasikan ke subsidi atau insentif bagi pembangunan sektor EBT.
[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy)
Hal ini membuat rupiah kekurangan modal untuk menguat. Sebab devisa dari portofolio di pasar keuangan juga minim karena hot money terkonsentrasi ke Amerika Serikat (AS) akibat kenaikan suku bunga acuan. Hasilnya adalah rupiah melemah di kisaran 10% di hadapan dolar AS sejak awal tahun.
Dengan kenaikan harga premium, maka diharapkan konsumsi premium bisa turun karena masyarakat berhemat. Saat konsumsi turun, maka impor bisa ditekan sehingga transaksi berjalan pun tidak terlalu berdarah-darah. Rupiah pun bisa lebih stabil.
[Gambas:Video CNBC]
"Penundaan pemerintah menaikkan harga bahan bakar (Premium) akan menekan laba Pertamina hingga 12 bulan ke depan, akibat makin meruginya perusahaan di sektor penjualan BBM," ujar Direktur Fitch Ratings Shahim Zubair, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/10/2018).
Ketiga, dorong implementasi Euro IV dan EBT. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M,N, dan O, yang mengatur pemberlakukan standar emisi Euro 4 di Indonesia.
Peraturan itu ditetapkan berlaku untuk kendaraan berbahan bakar bensin pada September 2018, dan khusus untuk kendaraan berbahan bakar diesel diberlakukan pada awal 2021. Ketentuan tersebut berlaku baik bagi kendaraan angkutan ringan/kendaraan penumpang kecil (light duty vehicle) dan kendaraan angkutan berat/kendaraan besar (heavy duty vehicle).
Seperti diketahui, selama ini Indonesia masih mengadopsi standar Euro 2 sejak tahun 2005 lalu, yang berarti sudah sekitar 13 tahun Indonesia "setia" menggunakan standar yang rendah untuk emisi. Sebagai perbandingan, negara-negara maju di dunia saat ini sudah mengadopsi standar yang jauh lebih tinggi, bahkan dibandingkan dengan Euro 4 sekalipun.
Selain itu, selama BBM murah masih tersedia secara luas, tidak ada urgensi dari sektor rumah tangga maupun industri untuk beralih mengembangkan EBT. Bahkan, subsidi BBM yang sudah jor-joran di tahun ini sebenarnya dapat dialokasikan ke subsidi atau insentif bagi pembangunan sektor EBT.
[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular