Harga Minyak Tembus US$80/barel, Ini Untung-Ruginya Bagi RI
Raditya Hanung, CNBC Indonesia
26 September 2018 18:45
Sebagaimana diketahui, kenaikan harga minyak internasional dipastikan mengerek harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP). Pasalnya, referensi harga dated brent sejauh ini masih digunakan sebagai basis perhitungan harga ICP.
Berdasarkan analisis sensitivitas pada Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018, kenaikan harga minyak sebenarnya memberikan bekah bagi anggaran negara. Tiap kenaikan harga minyak US$1/barel, maka akan menambah pendapatan negara sebesar Rp 3,4-3,9 triliun.
Sementara, untuk belanja negaranya bisa naik Rp 2,4-3,7 triliun. Artinya, surplus anggaran yang bisa terjadi tiap kenaikan harga minyak per US$1/barel adalah Rp 0,2 – 1 triliun.
Per bulan Agustus, harga rata-rata ICP memang masih berada di kisaran US$69,36/barel. Namun, dengan kini harga brent sudah menembus level US$80/barel, harga ICP di bulan September berpeluang besar terkerek naik.
Asumsikan saja harga rata-rata ICP mencapai US$80/barel. Artinya ada selisiih US$32/barel lebih tinggi dibandingkan harga ICP di asumsi dasar ekonomi makro APBN 2018 sebesar US$48/barel.
Apabila dikalkulasi, kenaikan harga rata-rata ICP menjadi US$80/barel akan menyebabkan surplus anggaran sebesar Rp6,4 – 32 triliun. Keuntungan sebesar itu yang dipanen oleh pemerintah pusat menyusul perkasanya harga minyak.
Keuntungan pemerintah ini sebenarnya sudah tercermin dari penerimaan negara di sektor migas yang melesat di tahun ini. Mengutip data APBN KiTA hingga akhir Agustus 2018, Pajak Penghasilan (PPh) Migas mampu tumbuh 19,2% secara tahunan (year-on-year/YoY) ke angka Rp42 triliun. Realisasinya sudah mencapai 110,2% dari target APBN 2018.
Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak Bumi mampu naik 53,8% YoY ke Rp83,8 triliun hingga akhir Agustus 2018. Realisasinya sudah mencapai 140,7% dari target APBN 2018.
(NEXT) (RHG/gus)
Berdasarkan analisis sensitivitas pada Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018, kenaikan harga minyak sebenarnya memberikan bekah bagi anggaran negara. Tiap kenaikan harga minyak US$1/barel, maka akan menambah pendapatan negara sebesar Rp 3,4-3,9 triliun.
Sementara, untuk belanja negaranya bisa naik Rp 2,4-3,7 triliun. Artinya, surplus anggaran yang bisa terjadi tiap kenaikan harga minyak per US$1/barel adalah Rp 0,2 – 1 triliun.
Per bulan Agustus, harga rata-rata ICP memang masih berada di kisaran US$69,36/barel. Namun, dengan kini harga brent sudah menembus level US$80/barel, harga ICP di bulan September berpeluang besar terkerek naik.
Asumsikan saja harga rata-rata ICP mencapai US$80/barel. Artinya ada selisiih US$32/barel lebih tinggi dibandingkan harga ICP di asumsi dasar ekonomi makro APBN 2018 sebesar US$48/barel.
Apabila dikalkulasi, kenaikan harga rata-rata ICP menjadi US$80/barel akan menyebabkan surplus anggaran sebesar Rp6,4 – 32 triliun. Keuntungan sebesar itu yang dipanen oleh pemerintah pusat menyusul perkasanya harga minyak.
Keuntungan pemerintah ini sebenarnya sudah tercermin dari penerimaan negara di sektor migas yang melesat di tahun ini. Mengutip data APBN KiTA hingga akhir Agustus 2018, Pajak Penghasilan (PPh) Migas mampu tumbuh 19,2% secara tahunan (year-on-year/YoY) ke angka Rp42 triliun. Realisasinya sudah mencapai 110,2% dari target APBN 2018.
Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak Bumi mampu naik 53,8% YoY ke Rp83,8 triliun hingga akhir Agustus 2018. Realisasinya sudah mencapai 140,7% dari target APBN 2018.
(NEXT) (RHG/gus)
Next Page
Defisit Perdagangan Migas Makin Parah
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular