Jonan Keluarkan Semua Jurus untuk Bantu Selamatkan Rupiah
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
08 September 2018 18:16
Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah pemerintah menyelamatkan rupiah dengan menahan impor sejumlah langkag lainnya secara serentak dilakukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali menegaskan soal kewajiban penggunaan komponen dalam negeri di proyek energi, kali ini di hadapan investor energi baru dan terbarukan.
"Kurs rupiah perlahan melemah dari dolar Amerika Serikat, saya sarankan, wajib, penggunaan produksi dalam negeri lokal harus diutamakan. Saya mohon badan usaha, selama bisa produksi di dalam negeri gunakan," kata Jonan dalam sambutannya di acara Indonesia-International Geothermal Convention and Exhibition di JCC, Kamis (6/9/2018).
Sebelumnya Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM (Kepmen) nomor 1953 K/06/MEM/2018, ditandatangani oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan mulai berlaku sejak 5 September 2018.
Penegasan penggunaan barang dalam negeri ini, selain untuk meningkatkan TKDN, untuk mengurangi impor, yang pada akhirnya dinilai mampu memperkuat Rupiah. Untuk itu, Presiden Joko Widodo pun memutuskan untuk menunda sebanyak 15.200 MW proyek listrik.
Jonan memaparkan 15.200 MW proyek listrik yang ditunda ini merupakan bagian dari 35 ribu MW yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan dijalankan oleh PT PLN (Persero).
"Ini yang dari 35 ribu MW yang direncanakan dan belum mencapai finansial closing, dan sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya adalah sebesar 15.200 MW," ujarnya di Kementerian ESDM, Selasa (4/9/2018).
Proyek 15.200 MW ini pada mulanya diharapkan bisa selesai di 2019, kini ditunda sampai ke 2021 bahkan bisa sampai 2026 sesuai dengan permintaan kelistrikan. Mundurnya target operasional ini sekaligus untuk menyesuaikan pertumbuhan konsumsi listrik yang di kuartal II kemarin hanya sebesar 4,7%.
Pergesaran target ini, kata Jonan, bertujuan untuk menekan pengadaan impor. Biasanya di proyek kelistrikan komposisi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bisa sampai 50% lebih di beberapa proyek, tapi secara rerata ada di 20% sampai 40%. Dengan pemunduran ini, total potensi investasi yang berkurang ke kantong pemerintah mencapai US$ 24 miliar sampai US$ 25 miliar.
"Tapi ini bisa kurangi beban impor kira-kira sampai US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar," jelasnya. Nilai ini setara dengan Rp 149 triliun dengan kurs dolar Rp 14.900.
Meski ditunda, Jonan memastikan ini tidak akan menganggu target rasio elektrifikasi hingga 99% di 2019. Mengingat hari ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 97% dan akhir tahun ditargetkan bisa mencapai 97,5%. Dipastikan juga untuk proyek berbasis energi baru dan terbarukan tetap berjalan.
"Untuk EBT (Energi Baru dan Terbarukan) tidak boleh mundur, berarti tidak boleh," ujar Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Syofvi Felianty Roekman, Kamis (6/9/2018).
Syofvi menegaskan tetap dipertahankannya proyek pembangkit EBT terkait dengan target pemerintah untuk mencapai porsi 23% energi baru di bauran energi tahun 2025. Yang diturunkan, kata dia, untuk pembangkit batu bara dan gas.
"Kurs rupiah perlahan melemah dari dolar Amerika Serikat, saya sarankan, wajib, penggunaan produksi dalam negeri lokal harus diutamakan. Saya mohon badan usaha, selama bisa produksi di dalam negeri gunakan," kata Jonan dalam sambutannya di acara Indonesia-International Geothermal Convention and Exhibition di JCC, Kamis (6/9/2018).
Sebelumnya Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM (Kepmen) nomor 1953 K/06/MEM/2018, ditandatangani oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan mulai berlaku sejak 5 September 2018.
Jonan memaparkan 15.200 MW proyek listrik yang ditunda ini merupakan bagian dari 35 ribu MW yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan dijalankan oleh PT PLN (Persero).
"Ini yang dari 35 ribu MW yang direncanakan dan belum mencapai finansial closing, dan sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya adalah sebesar 15.200 MW," ujarnya di Kementerian ESDM, Selasa (4/9/2018).
Proyek 15.200 MW ini pada mulanya diharapkan bisa selesai di 2019, kini ditunda sampai ke 2021 bahkan bisa sampai 2026 sesuai dengan permintaan kelistrikan. Mundurnya target operasional ini sekaligus untuk menyesuaikan pertumbuhan konsumsi listrik yang di kuartal II kemarin hanya sebesar 4,7%.
Pergesaran target ini, kata Jonan, bertujuan untuk menekan pengadaan impor. Biasanya di proyek kelistrikan komposisi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bisa sampai 50% lebih di beberapa proyek, tapi secara rerata ada di 20% sampai 40%. Dengan pemunduran ini, total potensi investasi yang berkurang ke kantong pemerintah mencapai US$ 24 miliar sampai US$ 25 miliar.
"Tapi ini bisa kurangi beban impor kira-kira sampai US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar," jelasnya. Nilai ini setara dengan Rp 149 triliun dengan kurs dolar Rp 14.900.
Meski ditunda, Jonan memastikan ini tidak akan menganggu target rasio elektrifikasi hingga 99% di 2019. Mengingat hari ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 97% dan akhir tahun ditargetkan bisa mencapai 97,5%. Dipastikan juga untuk proyek berbasis energi baru dan terbarukan tetap berjalan.
"Untuk EBT (Energi Baru dan Terbarukan) tidak boleh mundur, berarti tidak boleh," ujar Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Syofvi Felianty Roekman, Kamis (6/9/2018).
Syofvi menegaskan tetap dipertahankannya proyek pembangkit EBT terkait dengan target pemerintah untuk mencapai porsi 23% energi baru di bauran energi tahun 2025. Yang diturunkan, kata dia, untuk pembangkit batu bara dan gas.
Next Page
Paksa DHE Balik ke Indonesia
Pages
Most Popular