Proyek Listrik 15.200 MW Mundur, Ini Kata Pengusaha Listrik
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
05 September 2018 19:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menunda 15.200 megawatt (MW) proyek ketenagalistrikan dari total 35 ribu MW. Tujuannya adalah untuk menahan laju impor dan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Arthur Simatupang mengatakan, hal itu belum menjadi pedoman selama belum dikeluarkan peraturan resmi dan tertulis. Sehingga, ia menilai, proyek ketenagalistrikan yang sudah dikontrak masih bisa dilanjutkan.
"Masih terlalu awal untuk berkomentar. Kami juga masih melihat sebagai sesuatu yang ya selama proyek sudah berkontrak, saya rasa masih bisa dilanjutkan," ujar Arthur kepada media saat dijumpai usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana penundaan proyek 35 ribu MW tersebut pasti memberi pengaruh. Karena memang dari sisi waktu pelaksanaan proyek harus ada kepastian.
Arthur mencontohkan, misalnya proyek harus selesai dalam tiga tahun, terhitung sejak penggunaan alokasi dana, penggunaan partner, konsultan, supplier sudah harus berkomitmen. Sehingga, dengan adanya perubahan rencana itu harus dihitung kembali, ditambah jika mengingat ada biaya besar yang pasti dikeluarkan untuk menyiapkan proyek sebelum financial close.
"Tapi kembali lagi kepada definisi. Kami lihat selama IPP sudah berkontrak, secara hukum sah, sudah melakukan PPA, commencement of work. Misalnya pekerjaan land clearing, menyewa konsultan untuk lakukan uji kelayakan, lakukan AMDAL, otomatis sudah ada biaya yang committed, untuk sekarang maupun rencana ke depan," kata Arthur.
Pihaknya pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan tidak bisa membuat kebijakan yang berubah tiba-tiba.
(miq/miq) Next Article Duh! Subsidi BBM Bengkak Jadi Rp 103 T, 220% dari Target APBN
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Arthur Simatupang mengatakan, hal itu belum menjadi pedoman selama belum dikeluarkan peraturan resmi dan tertulis. Sehingga, ia menilai, proyek ketenagalistrikan yang sudah dikontrak masih bisa dilanjutkan.
"Masih terlalu awal untuk berkomentar. Kami juga masih melihat sebagai sesuatu yang ya selama proyek sudah berkontrak, saya rasa masih bisa dilanjutkan," ujar Arthur kepada media saat dijumpai usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
"Tapi kembali lagi kepada definisi. Kami lihat selama IPP sudah berkontrak, secara hukum sah, sudah melakukan PPA, commencement of work. Misalnya pekerjaan land clearing, menyewa konsultan untuk lakukan uji kelayakan, lakukan AMDAL, otomatis sudah ada biaya yang committed, untuk sekarang maupun rencana ke depan," kata Arthur.
Pihaknya pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan tidak bisa membuat kebijakan yang berubah tiba-tiba.
(miq/miq) Next Article Duh! Subsidi BBM Bengkak Jadi Rp 103 T, 220% dari Target APBN
Most Popular