Demi Rupiah dan CAD, Ini Terobosan di Sektor Pariwisata RI

Market - Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
29 August 2018 13:37
Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa.
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengembangan sektorĀ pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa. Pariwisata yang mumpuni pasti memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati upaya untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memperkuat koordinasi dan mensinergikan kebijakan antar pemangku kepentingan.

"Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," demikian siaran pers yang disampaikan BI, Rabu (29/8/2018).


Pemerintah, BI, dan OJK telah bertemu dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah di Yogyakarta. Berbagai inisiatif kebijakan sedang dan akan ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata, terutama di destinasi wisata prioritas.

Rapat Koordinasi tersebut menyepakati 9 (sembilan) strategi kebijakan yang menjadi prioritas bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Penetapan strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P), guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dari pariwisata, terutama untuk destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau.

Demi Rupiah dan CAD, Ini Terobosan di Sektor Pariwisata RIFoto: Pulau Komodo/REUTERS/Henning Gloystein/File Photo


Penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas survei profil wisatawan mancanegara untuk mengetahui pola perjalanan, pengeluaran dan umpan balik dari hasil kunjungan ke destinasi wisata.

Peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata melalui penetapan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha pariwisata yang didukung sosialisasi mekanisme penyalurannya.

Penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata, dengan Bali sebagai champion program pada saat penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

Penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata melalui antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.

Penguatan akses/konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata, melalui:
a) Percepatan pengembangan kapasitas Bandara Blimbingsari, Banyuwangi untuk mendukung peningkatan status menjadi bandara internasional.
b) Peningkatan daya tampung penumpang dan penguatan prasarana pendukung navigasi untuk meningkatkan frekuensi penerbangan ke destinasi wisata, antara lain di Bandara Silangit.
c) Percepatan operasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) serta pembangunan jalur kereta api bandara NYIA ke pusat kota Yogyakarta.

Demi Rupiah dan CAD, Ini Terobosan di Sektor Pariwisata RIFoto: Presiden Jokowi Tinjau Bandara (CNBC Indonesia/Exist In Exist)


Pengembangan atraksi yang terintegrasi di destinasi wisata, antara lain paket wisata Borobudur-Joglosemar, dan paket wisata Bali-Banyuwangi.

Peningkatan amenitas di destinasi wisata, melalui:
a) Percepatan penyelesaian penataan area Kampung Ujung di Labuan Bajo.
b) Percepatan penyelesaian proses sertifikasi lahan untuk pembangunan fasilitas pendukung di sekitar Danau Toba.
c) Peningkatan manajemen penanganan sampah dan limbah, serta penyedian fasilitas air bersih pada wilayah-wilayah destinasi wisata.

Peningkatan kualitas SDM dan usaha pariwisata melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan strategi kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang menjadi kesepakatan prioritas bersama.






(miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading