Inflasi Rendah, Namun Tantangan Masih Ada

Lidya Julita S, CNBC Indonesia
27 July 2018 08:07
Inflasi diproyeksi bisa mencapai 3,6% tahun depan.
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) bekerja sama untuk menjaga inflasi tetap stabil di tengah berbagai gejolak yang terjadi baik di perekonomian dalam negeri maupun global.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meyakini Indonesia akan kembali mampu mengendalikan inflasi seperti beberapa tahun terakhir. Ini berkat koordinasi yang semakin erat dilakukan oleh BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Koordinasi yang dilakukan ini disebutnya berhasil dengan capaian inflasi yang berada di bawah 4% setiap tahun. Pada 2015 inflasi tercatat di angka 3,35%, 2016 sebesar 3,02%, dan 2017 di 3,61%. Inflasi tahun ini diprediksi akan lebih rendah lagi, yaitu 3,5%.

"Kalau kita lihat inflasi pada tahun 2017 yang lalu cukup rendah, yaitu 3,6%. Keberhasilan pengendalian inflasi ini didukung oleh realisasi inflasi harga pangan atau yang sering disebut volatile food di seluruh kawasan semakin menurun. Bahkan pada tahun 2017 mencatat angka terendah dalam 13 tahun terakhir," ungka Perry pada Rakornas TPID di Grand Sahid, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Capaian pada beberapa tahun ini dinilai sebagai modal penting karena akan menentukan capaian inflasi di akhir tahun 2018 dan tahun-tahun depan. Bahkan pada beberapa tahun ke depan inflasi diprediksi bisa sekitar 2%-4%.

"Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah, yaitu hingga mencapai 3% plus minus 1% pada tahun 2020-2021," jelasnya.


Tantangan dari Sisi Global dan Domestik

Beberapa tantangan disebut BI masih akan membayangi usaha pengendalian inflasi, terutama di tengah perekonomian global yang tak menentu.

Dari sisi eksternal, pemerintah dan BI memerhatikan kenaikan harga minyak dunia dan komoditas pangan secara global karena bisa berdampak pada kenaikan pangan dalam negeri.


Sedangkan dari sisi domestik, ketersedian pasokan dan kelancaran distribusi beberapa komoditas bahan pangan menjadi fokus pemerintah dan bank sentral. Apalagi pada tahun ini saja, ada beberapa bahan pokok yang berpotensi mengalami kenaikan harga tinggi.

"Volatile food yang berpotensi meningkat pada tahun 2018, antara lain beras, daging ayam, dan komoditas hortikultura," papar Perry.

BI menyebut ada empat langkah lain yang harus dilakukan pemerintah dan bank sentral untuk menjaga inflasi.

Pertama bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian, konektivitas serta proses pembebasan lahan di daerah. Program pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pertanian maupun infrastruktur distribusi pangan perlu diberdayakan lebih lanjut di daerah termasuk dengan mengoptimalkan Alokasi Dana Desa 2018.

Kedua, bagaimana meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah sehingga perbedaan inflasi antardaerah, antarwilayah di Indonesia menurun.

Ketiga, bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat ketersediaan data dan informasi pangan. Dalam hal ini penguatan akurasi data produksi dan stok pangan menjadi prioritas utama untuk mendukung efektivitas perumusan kebijakan.

Keempat, bagaimana memperkuat sinyal di antara kebijakan pusat dan daerah. Hal ini sangat penting mengingat kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah pusat perlu didukung pemerintah daerah agar semakin bermanfaat bagi rakyat banyak.

"Selain itu sebagai penguatan program cluster, BI terus mendorong kerjasama perdagangan antardaerah, pembangunan sentra-sentra pengolahan produk pertanian, pemasaran melalui e-commerce, dan memperluas implementasi hilirisasi cluster pangan unggulan," sebutnya.


Inflasi 2019 Diproyeksi 3,6%

Sementara itu, untuk tahun depan inflasi diproyeksi bisa mencapai 3,6%. Proyeksi lebih rendah ini karena melihat keberhasilan pemerintah dan BI serta seluruh stakeholder dalam mengendalikan harga pangan.

"Inflasi tahun depan proyeksi 3,6%. Itu inflasi IHK [indeks harga konsumen]," ujar Perry.
(prm) Next Article Inflasi Bisa Meroket Akibat 'Burden Sharing' BI & Pemerintah?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular