Untuk Pertama Kalinya, Pemerintahan Jokowi Tak Ajukan APBN-P

Market - Arys Aditya, CNBC Indonesia
09 July 2018 17:02
Untuk Pertama Kalinya, Pemerintahan Jokowi Tak Ajukan APBN-P
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada APBN-P (APBN Perubahan) di tahun ini. Pasalnya, defisit masih di bawah perkiraan atau lebih rendah dibandingkan proyeksinya.

"Defisit kita mengalami penurunan semester I-2018, bahkan primary balance [keseimbangan primer] positif," kata Sri Mulyani di Istana Negara setelah Ratas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Senin (9/7/2018).


"Ini pertama kali sejak 4 tahun terakhir. Realisasi defisit Rp 110 triliun, sementara tahun lalu Rp 150 triliun," imbuh Sri Mulyani.


Realisasi defisit dan positifnya primary balance menggambarkan pemerintah terus berupaya untuk membuat APBN kredibel. "Sekaligus menjawab kritik soal utang. Kami tetap prudent. Keseimbangan primer Rp 10 triliun, tahun lalu negatif Rp 60 triliun," tambahnya.

"Tahun ini kita tetap menjaga defisit lebih rendah dari yanf direncanakan. Tadinya 2018 2,19% dari PDB, namun ke sisi outlook kami memperkirakan APBN 2018 defisit menjadi 2,12% atau Rp 314 triliun dari awal Rp 325 triliun," kata Sri Mulyani.

"Karena defisit lebih kecil, Presiden menyampaikan APBN 2018 maka tidak melakukan perubahan," kata Mantan Direktur Bank Dunia tersebut.

Jika tidak ada perubahan dalam APBN, ini merupakan pertama kalinya setelah reformasi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi APBN tidak diubah. Walaupun menurut UU pemerintah dimungkinkan untuk ajukan APBN-P.
(dru/wed)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading