'Utang Pemerintah Lunas Jika Masyarakat Bayar Rp 15,4 Juta'
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
15 March 2018 10:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Total utang pemerintah pada akhir Februari 2018 mencapai 29,24% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 4.034,80 triliun. Posisi tersebut diklaim masih aman dibandingkan negara negara tetangga.
Selama ini, upaya pemerintah dalam membayar utang harus dilakukan dengan menerbitkan utang baru. Istilah 'gali lubang tutup lubang' pun masih melekat, karena utang pemerintah digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang.
Membesarnya utang sebagai konsekuensi ekspansi fiskal di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan. Selain menjadi beban kas negara, utang tersebut dikhawatirkan akan membebani masyarakat.
Ekonom Senior dari Perbanas Institute Dradjad Wibowo menilai, apabila menghitung total utang pemerintah yang mencapai Rp 4.034,80 triliun, maka setiap kepala dari jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa harus menanggung Rp 15,4 juta agar utang bisa lunas.
"Dengan estimasi jumlah penduduk seperti itu, maka utang pemerintah setara Rp 15,4 juta jiwa per penduduk. Ini utang pemerintah," kata Dradjad melalui pesan singkatnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/3/2018).
Menurut Dradjad, secara ekonomi makro posisi utang pemeintah masih relatif aman. Namun, jika dilihat dari sisi penerimaan negara yang hampir selalu tidak pernah mencapai target, maka posisi tersebut cukup mengkhawatirkan.
"Utang menjadi beban yang sangat berat jika dilihat dari alokasi APBN," katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai, selama kas negara mengalami defisit, maka utang pemerintah berpotensi terus meningkat. Kecuali, APBN bisa mengalami surplus.
Lantas, apakah utang pemerintah bisa dilunasi seluruhnya?
"Saya kira kalau 10-20 tahun lagi belum [lunas] ya," kata Lana saat berbincang dengan CNBC Indonesia.
(dru) Next Article Sejak Kapan RI Mulai Berutang untuk Bayar Utang Lagi?
Selama ini, upaya pemerintah dalam membayar utang harus dilakukan dengan menerbitkan utang baru. Istilah 'gali lubang tutup lubang' pun masih melekat, karena utang pemerintah digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang.
Membesarnya utang sebagai konsekuensi ekspansi fiskal di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan. Selain menjadi beban kas negara, utang tersebut dikhawatirkan akan membebani masyarakat.
"Dengan estimasi jumlah penduduk seperti itu, maka utang pemerintah setara Rp 15,4 juta jiwa per penduduk. Ini utang pemerintah," kata Dradjad melalui pesan singkatnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/3/2018).
Menurut Dradjad, secara ekonomi makro posisi utang pemeintah masih relatif aman. Namun, jika dilihat dari sisi penerimaan negara yang hampir selalu tidak pernah mencapai target, maka posisi tersebut cukup mengkhawatirkan.
"Utang menjadi beban yang sangat berat jika dilihat dari alokasi APBN," katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai, selama kas negara mengalami defisit, maka utang pemerintah berpotensi terus meningkat. Kecuali, APBN bisa mengalami surplus.
Lantas, apakah utang pemerintah bisa dilunasi seluruhnya?
"Saya kira kalau 10-20 tahun lagi belum [lunas] ya," kata Lana saat berbincang dengan CNBC Indonesia.
(dru) Next Article Sejak Kapan RI Mulai Berutang untuk Bayar Utang Lagi?
Most Popular