Utang Rp 4.000 T, Sri Mulyani: Pemerintah Tak Sembarangan!
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
24 January 2019 08:57
Jakarta, CNBC Indonesia - Utang pemerintah kembali menjadi topik pembahasan yang hangat. Mulai dari pengamat ekonomi, politisi, pelaku usaha dan masyarakat awam, berlomba-lomba memberikan pandangan terkait utang pemerintah.
Di media sosial perbincangan tentang utang pemerintah seolah mendapat tempat tersendiri dan jadi tema yang renyah untuk memicu polemik. Banyak yang mengkritik, tapi tidak sedikit pula yang mendukung ditambah lagi tensi politik yang sedang memanas jelang pemilihan presiden.
Kali ini yang jadi pemicu adalah paparan dalam APBN KITA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kinerja dan Fakta) edisi Januari 2019, tertulis bahwa utang pemerintah tahun 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Jika dibandingkan dengan tahum 2017, angka tersebut menunjukkan adanya penambahan utang sebesar Rp 423 triliun.
Di tengah derasnya pro dan kontra terkait utang pemerintah, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani angkat suara. Sri Mulyani menegaskan, kalau dalam berhutang, pemerintah tentu tidak sembarangan. Pemikiran yang matang dan pengelolaan utang yang sangat berhati-hati, selalu dilakukan pemerintah.
"Poin saya, utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan, dan kalau Anda katakan apakah ini mengkhawatirkan? Lah kalau Indonesia debt to GDP ratio-nya, utang terhadap PDB kita 30%," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu (23/1/2019).
Apa yang dikatakan Sri Mulyani, tentu bukan isapan jempol semata. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menunjukkan bukti bahwa pemerintah mengelola utang dengan baik dan menjamin tidak akan mengganggu kestabilan perekonomian Indonesia.
"Makanya kami katakan defisit akan semakin diperkecil. Apakah dengan defisit 1,7 persen itu besar? Apakah berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya tidak lah. Bayangkan tahun lalu itu, kita hanya 1,7%, sementara dengan negara lain defisitnya lebih besar, ekonominya tumbuh lebih rendah dari kita. Itu segala sesuatu yang bisa dilihat."
Lebih jauh lagi Sri Mulyani mengungkapkan kalau dari utang yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, pemerintah berhasil membangun infrastruktur yang tentu saja akan membawa kemajuan ekonomi, kemudian angka kemiskinan dan kesenjangan sosial menurun, penyediaan lapangan kerja semakin luas, dan masih banyak lagi.
Padahal, kondisi ekonomi global di tahun 2018 sedang penuh tekanan dan ketidakpastian. Sri Mulyani kembali menekankan kalau Indonesia berhasil melewati itu semua dengan baik.
"Ekonomi global kena guncangan, defisit kita tidak harus membengkak. Negara lain defisitnya harus dinaikkan supaya ekonominya bisa tumbuh tinggi. Kita tidak harus menambah defisit, tapi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di atas 5%."
"Jadi poin saya, melihat utang harus sebagai suatu keseluruhan kebijakan, makanya Indonesia dapat investment grade, outlook-nya tetap stabil, padahal situasi di banyak negara, misalnya di AS saja sudah dianggap outlook-nya negatif karena mereka sudah shutdown. Negara lain yang debt to GDP ratio-nya 60%, 80%, 90%, defisitnya lebih besar. Jadi lihat dari perspektif itu," tandasnya.
(hps/hps) Next Article Sepanjang 2018, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp 258,1 T
Di media sosial perbincangan tentang utang pemerintah seolah mendapat tempat tersendiri dan jadi tema yang renyah untuk memicu polemik. Banyak yang mengkritik, tapi tidak sedikit pula yang mendukung ditambah lagi tensi politik yang sedang memanas jelang pemilihan presiden.
Kali ini yang jadi pemicu adalah paparan dalam APBN KITA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kinerja dan Fakta) edisi Januari 2019, tertulis bahwa utang pemerintah tahun 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Jika dibandingkan dengan tahum 2017, angka tersebut menunjukkan adanya penambahan utang sebesar Rp 423 triliun.
Di tengah derasnya pro dan kontra terkait utang pemerintah, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani angkat suara. Sri Mulyani menegaskan, kalau dalam berhutang, pemerintah tentu tidak sembarangan. Pemikiran yang matang dan pengelolaan utang yang sangat berhati-hati, selalu dilakukan pemerintah.
Apa yang dikatakan Sri Mulyani, tentu bukan isapan jempol semata. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menunjukkan bukti bahwa pemerintah mengelola utang dengan baik dan menjamin tidak akan mengganggu kestabilan perekonomian Indonesia.
"Makanya kami katakan defisit akan semakin diperkecil. Apakah dengan defisit 1,7 persen itu besar? Apakah berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya tidak lah. Bayangkan tahun lalu itu, kita hanya 1,7%, sementara dengan negara lain defisitnya lebih besar, ekonominya tumbuh lebih rendah dari kita. Itu segala sesuatu yang bisa dilihat."
Lebih jauh lagi Sri Mulyani mengungkapkan kalau dari utang yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, pemerintah berhasil membangun infrastruktur yang tentu saja akan membawa kemajuan ekonomi, kemudian angka kemiskinan dan kesenjangan sosial menurun, penyediaan lapangan kerja semakin luas, dan masih banyak lagi.
Padahal, kondisi ekonomi global di tahun 2018 sedang penuh tekanan dan ketidakpastian. Sri Mulyani kembali menekankan kalau Indonesia berhasil melewati itu semua dengan baik.
"Ekonomi global kena guncangan, defisit kita tidak harus membengkak. Negara lain defisitnya harus dinaikkan supaya ekonominya bisa tumbuh tinggi. Kita tidak harus menambah defisit, tapi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di atas 5%."
"Jadi poin saya, melihat utang harus sebagai suatu keseluruhan kebijakan, makanya Indonesia dapat investment grade, outlook-nya tetap stabil, padahal situasi di banyak negara, misalnya di AS saja sudah dianggap outlook-nya negatif karena mereka sudah shutdown. Negara lain yang debt to GDP ratio-nya 60%, 80%, 90%, defisitnya lebih besar. Jadi lihat dari perspektif itu," tandasnya.
 Foto: Infografis/Utang Pemerintah/Edward Ricardo |
(hps/hps) Next Article Sepanjang 2018, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp 258,1 T
Most Popular