Sri Mulyani: Tak Perlu Khawatir Utang, Rasionya Terjaga
23 January 2019 14:48
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Memimpin Konferensi pers kinerja APBN 2018 di Kementerian Keuangan (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Total utang pemerintah sepanjang 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 29,98% dari produk domestik bruto (PDB) yang berdasarkan data sementara mencapai Rp 14.735,8 triliun.
Dalam 4 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah Indonesia naik Rp 1.809 triliun. Lantas, apakah ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah?
"Kalau Anda mengatakan, apakah ini mengkhawatirkan, debt to GDP ratio kita itu 30%. Bandingkan dengan negara lain, apakah itu mengkhawatirkan? Kan gitu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (23/1/2019).
Pemerintah tak memungkiri, rasio utang terhadap PDB memang meningkat mendekati 30%. Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu masih menganggap angka tersebut relatif aman, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
"Negara yang sama dengan kita incomenya, negara yang maju, yang lebih miskin, coba saja bandingkan. Debt to GDP ratio sepengetahuan saya 30% itu tidak tinggi. Tapi kami tidak katakan mau sembrono. Kan gak juga," katanya.
"Defisit makin diperkecil. Apakah dengan defisit [keseimbangan primer] kemarin Rp 1,7 triliun, itu besar? Apakah berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya tidak lah," tegasnya.
Sri Mulyani pun menegaskan, penambahan utang sama sekali tak membuat ekonomi Indonesia mengalami terkontraksi. Perekonomian domestik, sambung dia, justru tetap mampu menjaga momentum akselerasi ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
"Dampaknya infrastruktur tetap terjaga, pendidikan bisa dibiayai, kemiskinan bisa turun, kesempatan kerja bisa tercipta, masyarakat miskin bisa dilindungi," jelasnya.
(dru)
Dalam 4 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah Indonesia naik Rp 1.809 triliun. Lantas, apakah ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah?
"Kalau Anda mengatakan, apakah ini mengkhawatirkan, debt to GDP ratio kita itu 30%. Bandingkan dengan negara lain, apakah itu mengkhawatirkan? Kan gitu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (23/1/2019).
Pemerintah tak memungkiri, rasio utang terhadap PDB memang meningkat mendekati 30%. Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu masih menganggap angka tersebut relatif aman, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
"Negara yang sama dengan kita incomenya, negara yang maju, yang lebih miskin, coba saja bandingkan. Debt to GDP ratio sepengetahuan saya 30% itu tidak tinggi. Tapi kami tidak katakan mau sembrono. Kan gak juga," katanya.
"Defisit makin diperkecil. Apakah dengan defisit [keseimbangan primer] kemarin Rp 1,7 triliun, itu besar? Apakah berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya tidak lah," tegasnya.
Sri Mulyani pun menegaskan, penambahan utang sama sekali tak membuat ekonomi Indonesia mengalami terkontraksi. Perekonomian domestik, sambung dia, justru tetap mampu menjaga momentum akselerasi ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
"Dampaknya infrastruktur tetap terjaga, pendidikan bisa dibiayai, kemiskinan bisa turun, kesempatan kerja bisa tercipta, masyarakat miskin bisa dilindungi," jelasnya.
Artikel Selanjutnya
Apa Benar Semua Negara Islam Berutang Seperti RI?
(dru)
