Bunda, Setuju Nggak Kalau Mas Nadiem Tunda Tahun Ajaran Baru?

Lynda Hasibuan, CNBC Indonesia
28 May 2020 09:35
Nadiem Makarim, founder of the Indonesian ride-hailing and online payment firm Gojek waves to journalists as he arrives at the Presidential Palace in Jakarta, Indonesia, October 21, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan
Foto: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim (REUTERS/Willy Kurniawan)
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah petisi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim viral di berbagai platform media sosial hingga aplikasi perpesanan WhatsApp. Via laman change.org, seorang ibu bernama Hana Handoko meminta Nadiem agar pembukaan tahun ajaran baru ditunda selama pandemi Covid-19.

"Pengalaman adalah guru berharga, jika kita bisa belajar dari negara lain bahwa ternyata tidak aman untuk membuka kembali lingkungan sekolah ditengah pandemi Covid-19, alangkah baik dan bijaksana, jika pemerintah, khususnya menteri pendidikan, berpikir sebijaksana mungkin tentang dibukanya kembali tahun ajaran baru," tulis petisi itu seperti dikutip cnbcindonesia.com, Kamis (28/5/2020).


Petisi itu juga menulis, meski sekolah dibuka dengan protokol new normal, namun penularan Covid-19 secara masif juga masih menghantui. Nadiem diminta mengambil pelajaran dari Prancis atau Finlandia d imana setelah sekolah-sekolah di dibuka, anak-anak banyak yang terpapar Covid-19.

"Dari dua kasus ini, besar harapan saya sebagai seorang ibu agar pemerintah menunda tahun ajaran baru atau setidaknya memperpanjang kegiatan belajar secara online dari rumah. Supaya anak-anak sebagai penerus bangsa tidak harus kehilangan nyawanya akibat hidup damai dengan Covid-19 dan juga meminimalkan kenaikan PDP dan OPD," ungkapnya.

Sampai berita ini dipublikasikan, petisi itu sudah ditandatangai oleh 16.370 orang dari target 25.000 orang.

Sebelumnya, Nadiem sudah menegaskan bahwa tahun ajaran baru belum tentu dimulai pada bulan Juni. Hal itu disampaikan Nadiem saat melakukan rapat kerja virtual dengan Komisi X DPR RI, Jumat (22/5/2020).

"Mohon menunggu dan saya belum bisa memberikan statement apapun untuk keputusan itu. Karena dipusatkan di gugus tugas. Mohon kesabaran. Kalau ada hoax-hoax dan apa sampai akhir tahun, itu tidak benar," katanya.

Sebelumnya, Kemenko Perekonomian lewat kajian awal pemuihan ekonomi yang akan dilakukan secara bertahap menyebut bahwa kegiatan pendidikan di sekolah sudah boleh dilakukan pada 15 Juni 2020. Namun, dengan sistem shift sesuai jumlah kelas.

Menurut Nadiem, di tengah pandemi ini, keputusan kapan akan dimulai tahun ajaran baru bukan ada di tangannya.

"Keputusannya kapan, dengan format apa, dan seperti apa, dan karena ini faktor kesehatan, itu masih di gugus tugas," ujar Nadiem.

Dia menegaskan, Kemendikbud sebagai eksekutor pendidikan, selalu siap dengan semua skenario. Skenario apapun masih terus diskusikan dengan para pakar, dan keputusannya berada di tangan gugus tugas.

Pandemi Covid-19 juga sangat berdampak pada sistem pembelajaran yang dilakukan di rumah. Dampak ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh negara.

"Memang kita harus jujur dan pragmatis, belajar di rumah jelas punya dampak negatif ke pembelajaran. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh negara. Tapi kami yakin, keluar dari krisis ini ada hikmah dan pembelajaran, dan keluar dari mindset atau pola pikir yang baru, yang akan jadi katalis di revelousi pendidikan," kata Nadiem.



Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan skenario masuk sekolah tahun ajaran baru 2020/2021. Tujuannya agar wabah Covid-19 tetap dapat ditekan dengan protokol kesehatan maksimal bagi pelajar SMA/SMK/SLB.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Kartika, Disdik tergantung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini masih menunggu keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

"Pak Menteri Nadiem ancar-ancar semester awal harus mulai di bulan Juli, tapi pertama kali masuk sekolahnya di tanggal berapa harus nunggu informasi Satgas COVID Pusat," ujar Dewi yang akrab disapa Ike, Selasa (26/5/2020), seperti dikutip dari siaran pers Pemprov Jabar, Rabu (27/5/2020).

Meski begitu, Disdik Jabar tetap jalan dengan adaptasi protokol kesehatan di sekolah, terutama SMA/SMK/ SLB kabupaten/kota yang menjadi urusan Pemda Provinsi Jabar. Protokol kesehatan ini akan menjadi pedoman bagi guru, siswa, dan orang tua agar tidak tertular virus.

Disdik akan mengacu pada data terbaru https://pikobar.jabarprov.go.id/ dalam menentukan SOP di kabupaten/kota dengan zona COVID-19 yang berbeda-beda.

Ike menyatakan, protokol kesehatan di sekolah pada prinsipnya tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah ada, yakni dengan jaga jarak (physical distancing) dan pola hidup sehat dan bersih. Namun, pada beberapa poin ada penyesuaian seperti alat pelindung diri tambahan.

Hal yang perlu diwaspadai, menurut Ike, interaksi siswa sejak dari rumah, dalam perjalanan ke sekolah, di kelas bersama guru, serta interaksi dengan teman-temannya.

"Kita tidak tahu siswa berinteraksi di rumah dengan siapa saja, terus pergi sekolahnya pakai angkot ketemu siapa saja kita tidak tahu. Ini yang harus diantisipasi," kata Ike.

Disdik sendiri sebetulnya tidak terlalu khawatir siswa SLTA tertular COVID-19 karena berdasarkan data kelompok usia sekolah paling tahan. Menjadi atensi Ike siswa berpotensi menjadi pembawa virus bagi orang sekitar yang berusia lanjut. Mereka boleh jadi guru sepuh, orang tua di rumah, atau "teman" perjalanan saat menggunakan transportasi publik.

"Anak-anak SMA itu pada kuat, tapi dia bisa menjadi carrier virus. Ini juga perlu jadi perhatian," kata Ike.

Hal lain yang perku diantisipasi, menurut dia, SOP penanganan jika di sekolah ternyata ada yang positif COVID-19. Meskipun protokol kesehatan COVID-19 di SLTA yang menyusun adalah Pemda Provinsi Jabar, namun yang melaksanakan kabupaten/kota.

"Jika misalnya ada kasus di sekolah, provinsi tidak mungkin datang langsung ke sekolah, harus dari kabupaten/kota karena sekolahnya ada di daerah," ujar Ike.

Ia berharap adaptasi protokol kesehatan di SMA/SMK/SLB ini dapat rampung secepat mungkin agar dapat disosialiasasikan ke kabupaten/kota.

"Kementerian Pendidikan sudah ada plan A, plan B, plan C tapi belum sampai ke kita (Disdik). Insyaallah Jumat ini sudah jelas," kata Ike.

[Gambas:Video CNBC]





(miq/miq) Next Article Anak Sekolah Jadi Masuk Juni atau Diundur Nih, Pak Nadiem?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular