Jakarta, CNBC Indonesia - Situasi perekonomian dunia dipenuhi dengan ketidakpastian. Krisis kesehatan hingga krisis keuangan mengancam ekonomi berbagai negara. Lantas, bagaimana respons kebijakan pemerintah terkait fenomena yang turut berdampak terhadap perekonomian nasional tersebut?
Lalu, bagaimana dengan beban APBN yang timbul akibat subsidi energi? Kemudian seperti apa kelanjutan rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dan isu periode ketiga kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?
Berikut petikan wawancara khusus Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel dengan Presiden Jokowi dalam Economic Update 2022 yang ditayangkan pada program Squawkbox, Kamis (18/8/2022). Wawancara ini turut dipersembahkan oleh "BNI For Stronger Indonesia".
Banyak yang bilang kondisi ekonomi sekarang penuh ketidakpastian. Triple crisis akan terjadi, bahkan sejumlah negara dalam jurang resesi, kondisi ekonomi Indonesia seperti apa pak?
Ini keadaan dunia memang sangat sulit dan bahkan lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap signifikan. Ini kan sebuah keadaan, tantangan yang betul-betul tidak mudah.
Dan negara kita dalam angka-angka dan tadi disampaikan triple crisis, tapi empat ya. Di mulai dari krisis kesehatan, krisis pangan, energi dan keuangan. Semua berbarengan, dimulai dari pandemi Covid-19.
Tapi untuk negara kita angka-angka yang saya ini tiap hari mendapatkan laporan angka-angka ya. Kita harus tetap optimis, realistis, waspada, hati-hati itu penting. Tapi angka yang kita peroleh, misal pertumbuhan ekonomi kuartal II kita 5,44% dari sebelumnya 5,01%. da kenaikan.
Kita cermati lagi, dari mana angka ini? Ternyata konsumsi rumah tangga itu meningkat sangat drastis terutama saat Lebaran. Ini menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal II yang angkanya 5,5% di konsumsi rumah tangga. Itu memengaruhi 56% dari PDB kita. Ini sangat bagus.
Inflasi muncul 5,9%. Ini masih di bawah ASEAN, di bawah 7% atau Eropa, Amerika 8-9%. Artinya inflasi bisa dikendalikan. Kalau kita lihat lagi nilai tukar rupiah kita masih stabil. Rp 14.700-Rp. 14.800. Cadangan devisa kita masih 6 bulan impor, US$ 135 miliar. Ini juga saya kira bagus dan fiskal kita bukan defisit tapi surplus Rp 106 triliun.
Angka-angka seperti ini pun harus diwaspadai secara detail. Karena kerja sekarang tidak bisa hanya sekadar makro saja. Gak mungkin. Makro penting, mikro sangat penting. Tapi lebih bagus lagi lebih detail itu bisa banyak menyelesaikan masalah. Jangan hanya terjebak di angka saja, tapi lapangan seperti apa juga dicek.
Bapak dulu sering blusukan. Terima laporan menteri, bapak nggak percaya. Bagaimana bapak melihat kondisi masyarakat saat ini?
Kalau ke pasar saya selalu cek masalah harga-harga seperti apa? ya cabai masih naik turun. Saya kira sudah bertahun-tahunlah kita memiliki harga cabai fluktuatif seperti itu.
Beras masih dalam kondisi yang stabil dan aman dan kalau kita ke kampung, desa, belum ada suara-suara mengenai masalah kenaikan harga, meskipun ada sedikit kenaikan harga di pangan kita.
Memang arahan bapak ke menteri detail ya pak, jangan sampai makronya bagus tapi tiba-tiba ada masalah?
Ya saya sampaikan tadi. Makro harus kita tahu betul, mikro tahu betul dan detail kita harus tahu angkanya, harus tahu lapangan juga, harus dicek Kerja sekarang harus seperti itu.
Soal ketidakpastian dan gelap, ini kan semua gara-gara perang Rusia dan Ukraina. Nah yang salah satu yang menyita publik adalah kunjungan pak Jokowi ke Rusia dan Ukraina bertemu dengan kedua kepala negara ini. Apa yang bapak sampaikan dan merayu mereka supaya damai atau seperti apa pak?
Yang penting kita harus selalu update informasi. Sumber yang memang penting untuk kita dengar. Bank Dunia, IMF, OECD, dan pertemuan di G7, G20 juga sangat penting.
Dan saat saya ke Ukraina dan Rusia, saya berbicara banyak dengan presiden Zelensky selama hampir 1,5 jam. Saya ingin agar kedua negara ini ada ruang untuk dialog. Itu saja gak usah terlalu kita harus damai. Ada ruang ketemu dan dialog terlebih dahulu.
Kemudian tahapan kedua kalau bisa mulai berbicara mengenai gencatan senjata, tapi setelah saya berbicara dengan presiden Zelensky selama 1,5 jam memang ruang itu masih sulit.
Saya bertemu juga dengan presiden Putin, hampir 2,5 jam, lama sekali. Dan saya sampaikan mengenai ruang dialog bisa dibuka dan gencatan senjata tapi saya melihat masih sulit.
Sehingga saya masuk ke hal yang bukan di masalah perang tapi rantai pasok pangan. Dua negara ini menjadi pemasok gandum terbesar di dunia. Saya berbicara dengan presiden Zelensky. Beliau menyampaikan ada stok di gudang 22 juta ton dan panen baru 55 juta ton. Artinya 77 juta ton gandum ada di Ukraina. Saya berbicara dengan presiden Putin, beliau sampaikan ada 130 juta ton gandum. Total 207 juta ton di Ukraina dan Rusia.
Saya tanya presiden Zelensky, masalahnya apa? Masalahnya karena tidak ada jaminan kapal yang masuk ke Odesa Ukraina dijamin keamanannya. Dari situlah saya masuk ke presiden Putin untuk meminta jaminan bagi kapal-kapal yang membawa gandum keluar dari Ukraina dan presiden Putin sampaikan 'oh saya berikan jaminan keamanan, kalau hanya itu' dan saya sampaikan statement ini ke media, oh silakan.
Jadi saya sampaikan ke media saat itu. Dan juga saya menginformasikan ke Sekjen PBB bahwa sudah ada jaminan keamanan sehingga kapal bisa membawa gandum dari Odesa ke Istanbul (Turki) ditindaklanjuti dan saya kira dua minggu lalu sudah keluar satu kapal.
Meskipun sekarang belum normal juga harga gandum ya pak?
Karena belum keluar. 207 juta ton itu baru keluar satu kapal. Kecil banget. Makanya harganya masih tinggi. Itu yang kita kejar. Kalau ini keluar harga pangan akan turun lagi dan itu menyangkut kekurangan pangan dan kelaparan di Afrika dan Asia. Ini harus segera diselesaikan.
Soal perang, selain pangan, juga timbul krisis energi. Indonesia sebagai negara yang mensubsidi energi, prediksinya subsidi membengkak lebih dari Rp 502 triliun. Bagaimana tanggapan bapak?
Harga minyak masih di angka yang tinggi. Di APBN US$ 60an per barel, sekarang US$ 105 per barel untuk rata-rata. Apapun semuanya harus kita hitung, sehingga kita putuskan harga dipertahankan di harga yang sama dan subsidi membengkak sampai Rp 502 triliun.
Kalau konsumsi naik ya bisa naik lagi. Oleh sebab itu, kemarin rapat dengan Pertamina, kita menyiapkan sebuah platform aplikasi yang kita pakai untuk sedikit mengerem agar konsumsinya tidak naik dan itu akan membuat kenaikan subsidi yang sangat drastis.
Aplikasi ini yang baru masuk ke lapangan dan apapun APBN itu ada kekuatannya. Subsidi Rp 502 triliun mungkin masih kuat tapi kalau ditambah mungkin sudah sangat berat sekali. Atau kalau harga komoditas turun, Rp 502 triliun pun mungkin kita juga tidak kuat.
Kalau harga minyak masih tinggi dan subsidi membengkak lebih dari Rp 502 triliun, apakah bapak akan menaikkan harga BBM?
Kalau memang situasi seperti itu, ingat di negara lain itu BBM sudah Rp 17 ribu. Ada yang Rp 31 ribu, kita masih Rp 7.650. Bahkan solar Rp 5.150, padahal harga keekonomian solar itu Rp 19 ribu, harga keekonomian Pertalite Rp. 17.100. Pertamax harusnya Rp 17.300, kita masih Rp 12.500 karena semuanya disubsidi.
Kenapa harus disubsidi?
Ini ada hitungan risiko. Kalau itu kita biarkan sesuai dengan harga pasar dan keekonomian, inflasi kita juga bisa meledak, itu ada plus minusnya atau daya beli masyarakat menjadi turun atau lari lagi ke growth kita menjadi turun juga karna konsumsi rakyat menurun.
Ini pilihan-pilihan. Memang sekali lagi dunia dalam keadaan sulit dan kita pun berada dalam posisi itu. Kita hanya memiliki keuntungan harga komoditas (mengalami kenaikan).
 Foto: Infografis/ Indonesia kebal resesi/ Ilham Restu Simak! Ini Dia 5 Fokus Kebijakan Fiskal APBN 2023 |
Banyak pihak yang mengatakan jelang tahun politik pemerintah tidak akan melakukan kebijakan yang tidak populer seperti tidak menaikkan harga BBM subsidi. Apakah seorang Joko Widodo berani mengambil kebijakan yang tidak populer demi menyalamatkan ekonomi dan kondisi keuangan negara seperti menaikkan harga BBM?
Kebijakan itu yang paling penting harus mengutamakan rakyat. Itu yang harus diutamakan dengan kalkulasi yang detail. Ada angka-angkanya. Bukan karena populer dan tidak populer.
Yang paling penting jangan membebani rakyat. Tetapi kalau APBN tidak mampu, ya memang harus kita putuskan. Dan ingat ya, meskipun tadi disampaikan tahun politik, tahun politik itu berlaku bagi yang mengikuti pemilu. Artinya kandidat presiden, bukan buat saya. Saya udah enggak ikut kontestasi pemilu lagi.
Jadi prinsipnya kepentingan rakyat dan negara itu yang diutamakan. Kalau risiko politik saya kira, saya ulang pemimpin harus berani memutuskan apapun risikonya kalau itu baik untuk negara.
Ada wacana bergulir soal subsidi BBM. Apakah akan naik atau tidak naik. Kenapa pemerintah tidak mengubah subsidi BBM menjadi subsidi orang?
Ya selalu problemnya di data. Apapun. Selalu di data, sehingga kalau kita buat sebuah platform aplikasi untuk subsidi masuk ke orang, masih sering kementerian itu ragu-ragu karena keakuratan data masih banyak yang mempertanyakan.
Kalau subsidi bisa masuk ke orang, bisa tepat sasaran. Misalnya Pertalite, mobil-mobil mewah masih mengisi bahan bakar dengan Pertalite. Harusnya kan ndak seperti itu. Harusnya kaya solar yang berkaitan dengan truk untuk transportasi barang atau bus untuk transportasi orang mestinya seperti itu. Atau Pertalite khususnya buat kendaraan.
Ini yang masih dalam hitung-hitungan kita bagaimana bangun sistem agar subsidi ini bisa tepat sasaran. Jangan yang kaya masih menikmati subsidi yang seharusnya bukan untuk mereka. Platform aplikasi ini yang sedang disiapkan dan itu memerlukan waktu.
Siapa yang layak disubsidi? Pembatasan konsumsi nantinya akan seperti apa? Apakah mobil dengan CC tertentu atau sepeda motor saja?
Bisa masuk ke CC tertentu, bisa masuk dipisah antara mobil dan sepeda motor, bisa juga nanti kalau data kita sudah siap betul, hanya untuk warga yang tidak mampu angkanya subsidinya kita berikan mereka misalnya lewat PKH, BLT, kemudian bansos sembako. Itu yang mungkin bisa kita pakai, tapi masih ada alternatif yang belum final.
Bicara data, ini juga jadi persoalan di negeri ini. Bagaimana kita mau mempersatukan data. Kita ingat di awal bapak juga ingin membuat kebijakan satu data. Ini tanggung jawab siapa sebenarnya?
Kalau ingin satu data, itu mestinya yang paling pas BPS. Tapi karena masih ada data-data di kementerian, ini yang belum klop. Ini masih dibersihkan agar datanya itu betul-betul akurat, dan juga dikroscek dengan pemda agar betul-betul sesuai dengan keadaan di lapangan.
Kan sekarang ada data BPS, Kemensos, bagaimana bapak melihat itu?
Masih dalam proses penyatuan menjadi satu data. Tapi sekali lagi, menyiapkan seperti itu juga bukan sesuatu yang mudah seperti kita kemarin ingin memberikan bansos saat Covid-19 kita memisahkan antara pedagang kaki lima, UMKM, itu juga kesulitan. Kemudian bansos PKH dengan yang mau kita beri BLT, juga masih karena datanya belum satu data.
Kembali lagi ke kondisi fiskal, dalam hadapi situasi krisis. Kita tahu ada satu negara yang sudah jatuh seperti Sri Lanka, Argentina, mengalami gejolak politik ekonomi. Banyak orang yang membandingkan Sri Lanka dan Indonesia. Bagaimana pak Jokowi melihat anggapan seperti itu?
Ya kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi ya jauh. Angka inflasi juga jauh. Angka pertumbuhan ekonomi kita 5,44%, inflasi kita masih di 4,9%. Dan yang paling sering disorot debt to GDP ratio kita masih 39,6%.
Coba dilihat negara negara lain, Jepang berapa, Amerika berapa sudah di atas 100%. Artinya, asal pengelolaan pinjaman itu dikelola dengan baik, saya kira nggak ada masalah. Asal pinjaman utang dipakai untuk hal produktif, yang memberikan return yang baik kepada negara, jangan dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi. Kalau untuk yang kegiatan produktif gak ada masalah.
Yang produktif misalnya seperti apa pak?
Ya banyak. Infrastruktur, itu memberikan return daya saing, membuat pelabuhan juga memberikan kecepatan distribusi barang ke daerah antar pulau dan lain-lain. Airport juga sama. Mobilitas barang, mobilitas orang jadi lebih cepat. Ini menyangkut daya saing sehingga kita harapkan stok infrastruktur kita naik.
Kecepatan kita dalam distribusi logistik akan menjadi lebih baik. Saya kira kalau arahnya ke sana nggak masalah. Apalagi kalau masih di angka 39,6%. UU menyampaikan maksimal 60%.
Berarti masih ada batasan yang harus dijaga? Semua utang-utang dalam pengawasan bapak ya?
Iya. Paling penting setelah masuk ke APBN, fiskalnya kita jaga untuk hal produktif. Masuk ke pertanian yang menghasilkan, infrastruktur yang memberikan pendapatan kepada negara. Saya kira arah ke depan harus ke sana.
 Foto: 4 negara Asia terancam bangkrut (CNBC Indonesia/Ilham Restu) |
Seberapa besar kemampuan Indonesia dalam mempertahankan ekonomi dalam gelapnya ekonomi global? Seperti yang kita tahu, kondisi ekonomi kita dua tahun ini ditopang oleh komoditas yang harganya sedang tinggi?
Kalau saya melihat daya tahan ekonomi kita cukup baik. Tapi harus hati-hati dan wasapada.
Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tumbuh di angka 5,5%, konsumsi listrik tumbuh 5,2%. Ini sangat baik. Artinya apa? Ada kenaikan produksi di industri dan pabrik, karena mereka meminta listrik yang lebih.
Kemudian kredit perbankan tumbuh di bulan Juli kemarin 10,8%. Ini kenaikan sangat drastis dari yang sebelumnya. Dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 9,1%. Ini juga bagus.
Kemudian kita juga diuntungkan dan mendapatkan wind fall dari kenaikan kuantitas maupun kenaikan harga komoditas, tetapi kita growth (pertumbuhan) kita dipengaruhi konsumsi rumah tangga, wind fall yang kita terima dan pendapatan negara meningkat dan meningkatnya APBN. Surplus kita Rp 106 triliun.
Dan sekali lagi, yang sangat memberikan dukungan yang besar justru di hillirisasi, industrialisasi bahan mentah kita. Saya berikan satu contoh yang sudah kita setop, nikel. Pada saat kiita masih ekspor bahan mentah, 5-7 tahun yang lalu, nilainya masih US$ 1,1 miliar. Begitu kita setop dan masuk hilirisasi, 2021 angkanya naiknya menjadi US$ 20,8 milar, ada peningkatan 18 kali.
Inilah yang ingin kita lakukan terhadap bahan tambang yang lain, nikel disetop, nanti bauksit, nanti timah, kita harus punya keberanian seperti itu. Memang kita digugat Uni Eropa ke WTO. Tidak apa-apa. Itu memang keinginan mereka agar bisa masih impor bahan mentah kita.
Tapi kita ingin agar pendapatan negara lainnya naik, pajak naik, bea keluar naik, royalti naik, semuanya. Yang mendapatkan siapa? Negara. Kemudian diberikan kepda rakyat. Dan hilirisasi paling penting lapangan terbuka sebesar-besarnya untuk rakyat. Buka di sana, di luar negeri nilai tambahnya.
Soal konsumsi, sebelum beralih ke hilirisasi, konsumsi kita ini terancam karena harga pangan yang tinggi. Beberapa komoditas pangan kita harus impor, seberapa kuat kita di sektor pangan?
Yang paling penting itu satu, beras. Ini jangan sampai terganggu produksinya. Sehingga selalu saya sampaikan urusan varietas unggul, pupuk, air menjadi yang utama.
Dalam tujuh tahun ini kita sudah membangun 21 bendungan. Selesai! Akhir tahun ini akan tambah lagi 9 bendungan. Kalau tidak ada masalah di APBN, akan selesai.
Embung 4.500 + 1,1 juta hektare irigasi baru. Inilah yang menyebabkan produksi beras kita naik. Tahun 2019 sebesar 31,3 juta ton, tahun 2020 juga 31,3 juta ton, dan tahun 2021 31,3 juta ton.
Ini selalu stabil dan naik dari sebelumnya, Karena apa? ada airnya, ada bibit unggulnya dan ekstensifikasi dan intensifikasi di lapangan, sehingga baru dua hari lalu mendapatkan sertifikat penghargaan yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik sejak 2019 dan swasembada beras sejak 2019 dari International Rice Research Institute dan disaksikan juga oleh FAO.
Ini capaian baik dan akan dilanjutkan oleh komoditas lain. Baik itu jagung. Jagung itu harus tahu, jagung tujuh tahun lalu kita masih impor 3,5 juta ton setiap tahun. Tahun kemarin kita hanya impor 800 ribu. Artinya ada peningkatan produksi. Itupun jagung-jagung kualitas khusus makanan dan minum. Tetap apapun yang impor-impor harus segera diselesaikan
Begitu juga dengan gandum, karena gandum tidak bisa tumbuh di Indonesia, maka kita subtitusi dicampur dengan bahan yang kita miliki, tepung singkong, sorgum, sagu. Ini yang akan terus kita kerjakan.
Sorgum kita coba di NTT, Waingapu, tumbuh sangat bagus. Karena kita belum biasa, kita coba 100 hektare dulu, koreksi, evaluasi, dan baru diperbanyak.
Saya yakin urusan gula kita juga akan bisa swasembada masih nunggu kira-kira empat tahun lagi. Ini sudah kita mulai dan sudah ketemu jurusnya.
Banyak yang menagih janji pak Jokowi bahwa kita akan swasembada pangan. Bagaimana menjawabnya pak Jokowi?
Ya itu tadi. Satu, beras sudah, nanti jagung kita kejar, nanti gula kita kejar, ketemu kok karena kita punya peta jalan yang jelas, rencana jelas, kemudian di lapangan terus kita ikuti prosesnya, misalnya membuat food estate.
Awal gagal, diulang lagi, gagal 50% diulang lagi, naik ke 70% diulang lagi. Tapi ini proses yang tidak langsung jadi dan di lapangan tidak seperti itu. Boleh kita membuat planning tapi di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang sebelumnya tidak dikira-kira akan muncul.
 Foto: Lokasi Lumbung pangan Jokowi di Kalimantan Tengah (Aristya Rahadian/CNBC Indonesia) |
Salah satu isu yang lagi hangat itu IKN. Banyak orang bertanya, disaat negara sedang dalam tekanan, kenapa seorang Jokowi ngotot membuat IKN?
Enggak ini kan gini, sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Harto juga ada rencana memindahkan dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta itu terlalu sangat berat sekali.
Beban di pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. Sebanyak 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi, kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? inilah yang kita inginkan yaitu pemerataan.
Yang pertama, ini sudah ada UU-nya dan disetujui oleh 93% dari fraksi yang ada di DPR. Kadang-kadang kok masih ditanya, penting atau tidak penting, sudah disetujui, 93% lho ya.
Dan kita ingin sekali lagi pemerataan dan Indonesiasentris sehingga kue ekonomi lebih merata, infrastruktur juga bisa lebih merata dan agar Indonesia ini maju tidak dirasakan oleh pulau Jawa saja tetapi oleh semua provinsi, semua kabupaten dan kota yang ada di luar Jawa dan yang paling penting pembiayaannya.
Anggarannya dari mana itu pak?
Di dalam rencana memang kita 20% dari APBN, 80 persen dari KPBU, investasi, dari investor dan 20% ini kan kita tidak membangun tahun ini kemudian rampung. Mungkin 15-20 tahun. Ini sebuah pekerjaan besar dalam jangka panjang.
Jadi jangan dipandang setahun, dua tahun selesai ndak. Kita itu mengeksekusi dari gagasan lama, dan itu juga sudah melalui survei lapangan, sudah melalui studi lapangan. Karena di awal, diputuskan oleh Bung Karno saat itu di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Tetapi ketika kita cek di sana ada problem masalah banjir sehingga dicari alternatif yang lain, dan ketemu di Penajam, di Kutai Kertanegara.
Investornya siapa yang sudah tertarik? Ini kan nilai ekonominya belum ada? Bagaimana bapak bisa menjual IKN ini?
Jadi kalau ditanyakan investornya dari mana, semua negara tertarik. Yang sudah deal itu dari UEA sudah yang akan konsentrasi di financial center, kemudian juga untuk smart city-nya Korea Selatan ingin masuk, kemudian untuk pengawas dan review design, Jepang ikut masuk. Terakhir, Arab Saudi juga sama, ingin masuk tetapi di blok apa, bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan saya kira ini yang terus kita matangkan. Tetapi yang paling penting infrastruktur harus kita mulai terlebih dahulu.
Artinya apa? Ini justru akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi, karena capital inflow ke sana, selain yang tadi hilirisasi, UMKM, ini ada sebuah mesin pertumbuhan ekonomi baru karena akan ada capital masuk ke IKN ini. Jadi apa kita berbicaranya jangan berbicara speed hanya APBN terus, ndak. Kita akan berusaha agar ini bisa mendatangkan investasi sehingga ada capital inflow masuk ke negara kita.
Jadi kalau ada anggapan IKN dibangun dari utang itu salah?
Investasi, tolong dibedakan utang dan investasi.
Total investasi yang dibutuhkan untuk membangun IKN?
Terakhir hitungan kita US$33 miliar, tetapi itu pun masih bisa berkembang kalau memang misalnya ada financial center-nya tidak sesimple itu, tetapi bisa lebih gede ya tentu saja akan memakan investasi yang lebih.
Soal penghentian ekspor bahan mentah, hilirisasi dan bagaimana visi seorang Jokowi, Indonesia itu ingin seperti apa pak? Mobil listrik, Elon Musk diundang, LG diundang, kayanya sepertinya beritanya sangat heboh, sangat besar, seperti apa sih yang bapak inginkan ke depan?
Yang ingin kita bangun ini adalah trust international, kita ingin membangun sebuah kepercayaan internasional terhadap negara kita, Indonesia. Dan yang ingin kita bangun sebuah ekosistem, tidak hanya proyek-proyek kecil, parsial tidak, sebuah ekosistem.
Sehingga hilirisasi ini adalah sebuah awal kita ingin mendapatkan sebuah nilai tambah, misalnya nikel. Bahwa ada nilai tambah 18 kali sampai saat ini dan saya yakin tidak hanya US$ 20,8 miliar dari nikel, tetapi kemungkinan angkanya akan naik. Tahun ini saja perkiraan saya mungkin bisa tembus US$ 30 miliar. Berikutnya bisa US$ 35 miliar per tahun. Itu hanya satu komoditas dan itu juga masih barang jadi dan setengah jadi.
Kemudian ada tembaga, nanti juga sama kita kelola dengan cara yang sama, ada timah kita kelola dengan cara yang sama, ada bauksit kita kelola dengan cara yang sama, dan kita bangun sebuah ekosistem untuk mobil listrik.
Baterai litium dari kita, baterai kendaraan listrik dari kita sehingga muncul ekosistem mobil listrik yang kita kerja samakan. Misalnya dengan Hyundai, ada Ford, kemudian ada merek-merek yang lain yang masuk.
Yang ini kita ikutkan BUMN kita masuk ke sana sehingga transfer teknologinya nanti juga ada, terjadi, baik pada saat mulai di konsesi bahan mentah, kemudian masuk ke smelternya juga bareng-bareng, kemudian masuk ke industri baterainya juga bareng-bareng, masuk ke industri mobilnya kita juga ikut bersama-sama di situ.
Sehingga ekosistem besarnya menjadi kita dapatkan dan kita menjadi sebuah kekuatan besar untuk mobil listrik dunia. Karena Indonesia adalah penghasil nikel terbesar, ini yang menjadi kekuatan besar kita, sehingga gabungan antara nikel, bauksit, tembaga, timah ini menjadi barang yang betul-betul terencana sejak awal dan terintegrasi.
Ini yang sulit kita mengutak-atik agar bisa terjadi, dan kalau itu terjadi, ini menjadi sebuah gerbang besar kita masuk kepada negara industri maju. Nggak lama-lama, perkiraan kita nggak akan sampai 2030 sudah kejadian. Insya Allah sudah kejadian.
 Foto: Linimasa Undang-Undang Ibu Kota Negara (CNBC Indonesia/Aristya Rahadian) |
Ada isu yang hot di kalangan pengusaha, investor, dan juga para politisi bahwa kepemimpinan Anda akan berlangsung hingga 3 periode atau bahkan perpanjangan masa jabatan. Sebagian kalangan menilai ini penting untuk menjaga rencana-rencana yang sudah bapak lakukan sekarang agar terus berjalan. Bagaimana tanggapan bapak terkait desas-desus tersebut?
Itu kan sudah saya jawab bolak-balik. Saya sudah jawab itu mungkin lebih dari empat kali masa dipertanyakan lagi. Yang jelas saya taat pada konstitusi. 

Tahun depan menandai kian dekatnya tahun pemilu di 2024.
Banyak yang beranggapan pemerintah tidak akan fokus bekerja. Sementara dari sisi ekonomi kondisinya sangat berat. Gelap dan penuh ketidakpastian kalau menurut Anda. Menteri-menteri pun ada kemungkinan akan menjadi calon presiden atau cawapres. Bagaimana antisipasi bapak terhadap kondisi itu?
Kekhawatiran itu wajar, wajar-wajar saja. Tapi menteri yang telah dilantik itu kan sudah janjian di awal bahwa mereka harus bekerja keras, harus mengutamakan rakyat, mengutamakan tugas-tugas negara.
Tapi kalau memang ada yang masuk ke, ingin masuk ke politik, dan menjadi kandidat di 2024, saya juga tidak melarang karena apapun ini adalah demokrasi. Tetapi jangan sampai meninggalkan tugas-tugas utama untuk rakyat, untuk negara.


Jadi jangan dijadikan pemilu itu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan, sesuatu yang menyeramkan, karena memang kita harus membawa pemilu itu sebagai sebuah demokrasi gagasan, sebuah demokrasi ide, hingga kita juga berharap pemilu ke depan ini banyak menggunakan teknologi informasi, banyak menggunakan teknologi digital dalam kampanye, menggunakan video conference dalam kampanye misalnya, saya kira virtual, saya kira akan mencerdaskan rakyat dan itu yang saya harapkan.
Untuk menteri yang akan maju dalam pilpres apakah akan diminta mundur atau diganti?
Kalau saya ikuti aturan ajalah, kalau aturannya memang harus mundur ya, kalau aturannya tidak ya asal bekerja sesuai dengan tugas yang kita berikan saya kira nggak ada masalah.
Apakah bapak sudah punya jagoan dalam pilpres mendatang?

Jagoan kan banyak, tapi apapun yang milih kan rakyat. Yang menentukan, yang bisa menyajikan kandidat itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Itu yang harus kita ingat. Kemudian yang menentukan, yang memilih itu adalah rakyat. Tetapi yang ingin saya sampaikan jangan sampai ada fanatisme yang berlebihan. Kemudian juga jangan anarkis.
Selalu saya ingatkan pentingnya kerukunan, pentingnya persatuan, dan yang jelas presiden ke depan memang harus bekerja keras karena tantangan-tantangan dunia yang kita hadapi ini semakin tidak ringan, semakin berat, semakin sulit.
Terakhir, arahan Anda kepada para menteri merespons kondisi dunia yang semakin gelap seperti apa?
Tadi saya sampaikan bahwa semua harus bekerja keras dengan memakai angka-angka dan data, makronya terkuasai, mikronya terkuasai, tetapi yang lebih penting adalah kerja yang lebih detail. Saya rasa itu.
 Foto: Dinamika isu tiga periode kepemimpinan Jokowi (CNBC Indonesia/Edward Ricardo) |
