Megawati, Peletak Dasar Reformasi Ekonomi

Secara bersamaan, Megawati meletakkan dasar penting reformasi ekonomi yang kelak dilanjutkan kepala negara berikutnya. Salah satu kebijakan pentingnya adalah Instruksi Presiden No.5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi pasca Berakhirnya Program IMF, karena sejak saat itu tak ada lagi letter of intent (LoI) dari Dana Moneter Internasional (IMF) lagi.

Reformasi yang terus dibawa oleh perempuan kelahiran 23 Januari 1947 itu tertuang dalam beberapa kebijakan pembangunan ekonominya. Dari sisi fiskal, Megawati menelorkan reformasi perpajakan, dan penyehatan BUMN yang secara bersamaan ditujukan memperkuat kas negara-kebijakan yang seringkali diserang secara politis oleh mereka yang ingin status quo di BUMN.

Megawati meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 72/2004 yang salah satu tujuannya meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan melalui Single Identity Number (SIN), setelah menerima dan membahas rencana itu bersama Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sejak 2001.

Kini, kita mendapati kelanjutan rencana SIN ketika pemerintah Jokowi mewacanakan penyatuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap warga negara.

Draf Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disusun dan pemungutan pajak dibenahi sehingga penerimaan pajak di pemerintahan Megawati tercapai sesuai target dan bahkan surplus. Di sisi lain, rasio perpajakan (tax ratio) meningkat dari 11,3% (2001) menjadi 12,3% (2004).

Di sektor keuangan, Presiden ke-5 tersebut fokus pada penyehatan institusi perbankan nasional yang pada tahun 1997 menjadi tempat bersarangnya kanker pemicu krisis. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk untuk menyehatkan sektor keuangan.

Kini, kita mendapati ruh BPPN di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk melalui UU Nomor 24 tahun 2004. LPS menjadi komponen penting Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di bidang investasi, Megawati melakukan beberapa terobosan seperti meninjau Daftar Negatif Investasi (DNI), penyederhanaan perizinan lewat layanan satu atap, hingga membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lahirnya KPK menjadi terobosan yang semakin meningkatkan daya saing Indonesia. Maklum, praktik korupsi memicu ekonomi biaya tinggi dan sempat menjadi problem utama yang membuat investor asing enggan menanamkan investasi langsung ke sektor riil di Indonesia.

Padahal Penanaman Modal Asing (PMA) adalah faktor penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara, karena menciptakan efek berantai dalam waktu singkat untuk memperkuat industrialisasi, transfer teknologi, membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Dengan berbagai terobosan dan reformasi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dari 3,64% (2001) menjadi 5,03% (2004). Aliran modal asing masuk kembali ke pasar modal sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat nyaris dua kali lipat dari 463,669 (Juni 2001) menjadi 860,487 (Oktober 2004).

Atas berbagai capaian dan warisan positif dalam proses pembangunan ekonomi tersebut, CNBC Indonesia dengan bangga menganugerahkan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada Megawati Soekarnoputri dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2021.

Kami berharap penghargaan ini akan menjadi pengingat penting bagi bangsa Indonesia mengenai jejak-jejak emas di bidang ekonomi yang ditinggalkan oleh Megawati, yang selama ini tidak terkomunikasikan secara baik kepada seluruh rakyat Indonesia.

TIM RISET CNBC INDONESIA

[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All