Ramai-ramai Negara Blokir Aplikasi China, Ternyata Ini Alasannya

Intan Rakhmayanti Dewi,  CNBC Indonesia
07 January 2026 16:35
Ilustrasi bendera China. AP/
Foto: Ilustrasi bendera China. AP/

Jakarta, CNBC Indonesia - Startup kecerdasan buatan (AI) asal China, DeepSeek, kini menjadi sorotan dunia. Startup yang mengklaim mampu menyaingi ChatGPT dengan biaya lebih murah ini mendapat perhatian terkait kebijakan keamanan dan privasi data.

Menurut kebijakan privasinya, DeepSeek menyimpan data pribadi pengguna, seperti permintaan ke program AI atau file yang diunggah, di server yang berada di China. Hal ini memicu kekhawatiran di banyak negara.

Beberapa negara melarang keras penggunaan DeepSeek di kalangan pemerintah. Sementara yang lain meminta DeepSeek untuk dihapus dari toko aplikasi di Apple dan Google. Di Amerika bahkan DeepSeek masuk ke dalam daftar entitas yang diduga membantu militer China.

Berikut langkah beberapa negara terhadap DeepSeek, dikutip dari Reuters, Rabu (7/1/2026).

Australia

Awal Februari lalu, Australia melarang penggunaan DeepSeek pada seluruh perangkat pemerintah karena dianggap berisiko terhadap keamanan.

Republik Ceko

Pada Juli, pemerintah Ceko melarang administrasi publik negara tersebut menggunakan layanan DeepSeek karena kekhawatiran terkait keamanan data.

Prancis

Badan pengawas privasi Prancis menyatakan pada Januari 2025 bahwa mereka akan memanggil DeepSeek untuk memahami lebih jelas bagaimana sistem AI perusahaan China ini bekerja dan potensi risiko privasi bagi pengguna.

Jerman

Jerman meminta Apple dan Google untuk menghapus DeepSeek dari toko aplikasi mereka karena kekhawatiran terkait keamanan data, menurut seorang komisaris otoritas perlindungan data pada Juni.

India

Kementerian Keuangan India meminta pegawainya pada awal Februari untuk tidak menggunakan alat AI, termasuk ChatGPT dan DeepSeek, untuk kepentingan resmi, dengan alasan risiko kerahasiaan dokumen dan data pemerintah.

Italia

Badan pengawas persaingan Italia, AGCM, menutup investigasi terhadap DeepSeek terkait dugaan gagal memperingatkan pengguna bahwa AI ini mungkin menghasilkan informasi palsu, dengan persetujuan komitmen tertentu sebagai syarat penutupan kasus. Pada Januari 2025, aplikasi ini sempat diblokir karena kurangnya informasi mengenai penggunaan data pribadi.

Belanda

Badan pengawas privasi Belanda menyatakan pada akhir Januari akan memulai investigasi terhadap praktik pengumpulan data DeepSeek dan meminta pengguna Belanda berhati-hati. Pemerintah juga melarang pegawai negeri menggunakan aplikasi ini karena kebijakan terkait negara dengan program siber ofensif.

Rusia

Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada awal Februari memerintahkan Sberbank untuk bekerja sama dengan peneliti China dalam proyek AI bersama, menurut eksekutif senior bank terbesar Rusia tersebut.

Korea Selatan

Otoritas perlindungan data Korea Selatan menyatakan pertengahan Februari bahwa unduhan baru aplikasi DeepSeek dihentikan sementara karena startup tersebut tidak sepenuhnya mematuhi aturan perlindungan data. Awal Februari, akses pegawai ke DeepSeek juga sempat diblokir karena alasan keamanan, namun layanan kembali tersedia pada akhir April.

Taiwan

Taiwan melarang departemen pemerintah menggunakan layanan DeepSeek pada Februari karena dianggap berisiko terhadap keamanan. Taiwan juga mengkhawatirkan sensor dan kemungkinan data berakhir di China.

Amerika Serikat

Administrasi Trump mempertimbangkan sanksi yang bisa melarang DeepSeek membeli teknologi AS dan membatasi akses warga Amerika ke layanannya, menurut laporan New York Times pada April. Pada Desember, sembilan anggota parlemen AS menulis surat kepada Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, agar Pentagon menambahkan sejumlah perusahaan teknologi China, termasuk DeepSeek, ke daftar entitas yang diduga membantu militer China.

Lebih lanjut pada Agustus, tujuh senator Republik juga meminta Departemen Perdagangan menilai potensi kerentanan keamanan data dari model AI sumber terbuka China seperti DeepSeek.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Aplikasi Pengganti WhatsApp Buatan Pemerintah Bahaya, Ini Kata Pakar


Most Popular
Features