Transfer Data Warga RI Ditukar Tarif dan Investasi AS, Ini Daftarnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 12 perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) tercatat telah membangun pusat data (data center) di Indonesia. Angka ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menyebut bahwa investasi menunjukkan kepatuhan perusahaan AS terhadap aturan lokal. Terutama perihal transfer data pribadi warga Indonesia ke AS.

Belakangan, masalah transfer data menjadi topik hangat karena termasuk dalam perjanjian kerja sama antara RI dan AS.

"Sudah 12 perusahaan Amerika Serikat mendirikan data center di Indonesia. Jadi artinya mereka juga sudah comply dengan regulasi yang diminta oleh Indonesia," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Joint Statement Indonesia-AS di Kemenko Perekonomian, Jumat (29/7/2025).

Baca: Trump Minta Transfer Data Ditukar Tarif, Komdigi Bilang RI Sudah Siap

Lantas, 12 perusahaan AS mana saja yang sudah membangun data center di Indonesia?

Beriku daftar 12 perusahaan tersebut:

1. AWS di Jawa Barat berupa infrastruktur fisik
2. Microsoft di Jawa Barat berbentuk infrastruktur fisik
3. Equinix di Jakarta berupa infrastruktur fisik dan tersedia kolokasi
4. EdgeConneX di Jawa Barat berbentuk infrastruktur fisik
5. Oracle di Batam masih dalam perencanaan, termasuk kolokasi dengan DayOne
6. Digital Realty di Jakarta berupa kolokasi dengan Digital Infrastructure Asia (BDIA)
7. Google Cloud di Jakarta berbentuk kolokasi dengan Data Center Indonesia (DCI)
8. WowRack di Jakarta dan Surabaya berupa infrastruktur fisik
9. Akamai di Jakarta berbentuk infrastruktur fisik
10. CloudFlare di Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta berupa infrastruktur fisik
11. Braze di Jakarta berbentuk infrastruktur fisik dan kerja sama dengan AWS
12. Anaplan Unlimited di Jakarta berupa infrastruktur fisik yang merupakan kerja sama dengan AWS.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menjelaskan soal polemik transfer data dalam perjanjian dagang dengan AS. Ia menegaskan pemerintah tidak mempertukarkan data secara government to government.

"Jadi, sebetulnya data ini yang isi masyarakat sendiri-sendiri pada saat mereka mengakses program. Tidak ada pemerintah mempertukarkan data secara government to government, tapi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh data, memperoleh konsen dari masing-masing pribadi," kata dia.

Baca: Mengenal Payment ID Garapan BI, Cuma 9 Karakter tapi Powerful!

Menurutnya yang dipindahkan itu merupakan data dasar atas persetujuan dari masing-masing pengguna. Ia mencontohkan praktik berlangganan yang membutuhkan sejumlah data dari pengguna.

"Sebetulnya beberapa data pribadi kan merupakan praktik dari masyarakat pada saat daftar di Google, Bing, melakukan (jual beli di) e-commerce, dan yang lain. Pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri," ujarnya.

Ia mengatakan kesepakatan RI dan AS terkait hal ini adalah membuat protokol untuk itu. Airlangga mengungkap finalisasi kesepakatan ini merupakan pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antarnegara.

Ia kemudian memberikan contoh akses data pribadi warga Indonesia dikantongi asing saat melakukan transaksi keuangan. Misalnya, transaksi yang menggunakan Mastercard hingga Visa.

Pemberian akses data tersebut terkait dengan prinsip know your customer (KYC). Kendati demikian, ia menegaskan tak sekonyong-konyong data tersebut bisa disalahgunakan.

"Itu ada mekanismenya sendiri, bahkan dalam payment system kan tidak bisa dipakai begitu saja. Ada security lain, seperti OTP (one-time password) dan yang lain. Sehingga data security itu menjadi penting dan inilah yang diperlukan protokol kuat untuk melindungi data dalam transaksi, baik itu digunakan melalui cloud computing maupun ke depannya akan semakin banyak lagi penggunaan AI (kecerdasan buatan)," jelasnya.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sumber Dolar Baru RI Kian Seksi, Raksasa Global-Perusahaan RI Patungan