Proyek Pusat Data Jokowi Habiskan Rp 2,7 T, Ini Sumber Dananya

Cikarang, CNBC Indonesia - Pusat Data Nasional (PDN) yang tengah dibangun di Cikarang menghabiskan 164 juta euro atau Rp 2 triliun. Uang tersebut hasil patungan antara pemerintah Perancis dengan APBN.

"Ini proyek loan (pinjaman) dari pemerintah Perancis, 164 sekian juta lebih euro, sekitar Rp 2,7 triliun," kata Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Aris Kurniawan, ditemui di lokasi pembangunan Pusat Data Nasional Cikarang, Selasa (6/2/2024).

Sebelumnya saat groundbreaking PDN, Johnny Plate yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Kominfo mengatakan pemerintah Perancis mendanai 85% pembangunan. Sementara sisanya berasal dari APBN.

"Pusat data ini dibiayai 85 persen oleh pemerintah Prancis dan 15 persen APBN rupiah murni," ujar Johnny saat ditemui di lokasi peletakan batu pertama PDN tahun 2022 lalu.

Pilihan Redaksi Proyek Jokowi Dipercepat, Pusat Data Nasional Resmi 17 Agustus 2024 Kiamat Fotokopi KTP Dipercepat, Sudah Ada Jadwalnya

Pemerintah juga menyiapkan dua pusat data lain yakni di Batam dan ibu kota baru Nusantara. Aris menjelaskan kemungkinan dana pembangunan di Batam lebih kecil dibandingkan yang di Cikarang.

Pembiayaan pembangunan data center Cikarang akan dilakukan bersama dengan pemerintah Korea. "Mungkin sekitar 15 persen lebih rendah dibanding Cikarang," ungkapnya.

Saat ini, PDN di Batam tengah dilakukan lelang untuk konsultan. Kemungkinan proses tersebut akan selesai dalam satu bulan ke depan.

Jika berjalan dengan lancar, pembangunan PDN di Batam akan dimulai pada akhir tahun 2024 atau awal 2025. Diharapkan pusat data tersebut bisa selesai antara 2026-2027 mendatang.

Untuk pendanaan, PDN di IKN masih menunggu keputusan di Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Sejauh ini sudah ada beberapa negara yang tertarik seperti Inggris dan Amerika Serikat (AS).

"Sementara di IKN itu masih diputuskan nunggu Bappennas, kalau yang tertarik sudah ada seperti UK, USA, tinggal nanti Bappenas yang mutusin atau bisa jadi KPBU. Pokoknya kita tunggu Bappenas, baru kami eksekusi," jelas Aris.

(npb/npb)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Marak Data Bocor di Lembaga Pemerintah, Ini Solusi Jokowi