
Marak Data Bocor di Lembaga Pemerintah, Ini Solusi Jokowi

Cikarang, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara sambil menunggu pembangunan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Diklaim data-data yang di dalamnya aman dan tidak ada yang bocor.
"PDN sementara berjalan tiga tahun data-data nya selama ini belum ada yang bocor," kata Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Aris Kurniawan, ditemui di lokasi pembangunan Pusat Data Nasional Cikarang, Selasa (6/2/2024).
Kebocoran data itu juga yang jadi salah satu ide pemerintah RI mendirikan PDN. Sebab, sebelumnya dari sisi infrastruktur dinilai tidak aman dan tidak ada standarisasi.
"Karena dari sisi infrastruktur relatif tidak aman, standarisasi tidak ada. Maka ide awalnya adalah membuat satu fasilitas benar-benar kita jamin realibility dan keamanan," jelas Aris.
Kebocoran data memang marak terjadi di sejumlah instansi pemerintahan. Diduga beberapa data bocor dan diperjualbelikan.
Sebut saja 34 juta data paspor di Dirjen Imigrasi yang diduga bocor. Hal serupa juga pernah terjadi di Kementerian Pertahanan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
PDN Sementara itu berbentuk public cloud hasil kerja sama dengan Telkom dan Lintas Artha. Sejauh ini sudah ada 400-an lembaga pemerintahan kabupaten/kota dan kementerian yang menggunakan layanan tersebut.
Nantinya, pusat data tersebut akan terintegrasi dengan seluruh PDN yang dibangun di Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara. Selain itu juga terhubung dengan beberapa pusat data milik kementerian dan lembaga lain seperti BSSN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"PDN yang tidak memenuhi standar harus bergabung dengan PDN di Cikarang atau Batam atau IKN," ungkapnya.
Keberadaan PDN Sementara berbarengan dengan rencana pembangunan PDN di tiga kota tersebut. Namun untuk sekarang baru yang berlokasi di Cikarang sudah masuk tahap pembangunan.
Pembangunan di Cikarang sudah dilakukan sejak Oktober 2022 selama 24 bulan. Tadinya direncanakan akan diresmikan bulan Oktober 2024, namun tengah diusahakan agar bisa dilakukan bersamaan dengan HUT RI 17 Agustus 2024 mendatang.
Aris menjelaskan untuk proses pembangunan dilakukan secara pararel. Jadi saat desain bagian tertentu sudah disetujui maka akan dilanjutkan dengan pembangunan.
"Total 31,74 sisi desainnya sudah 73,53 persen," kata Aris.
(npb/npb)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ribuan Data Pemerintah Tercecer, Kominfo Satukan di PDN
