Xi Jinping Minta Taksi Online China Delisting dari Bursa AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Regulator China baru saja meminta para eksekutif di perusahaan taksi online Didi Global untuk menyusun rencana delisting dari bursa Amerika Serikat (AS) atau Wall Street. Kabar ini datang dari laporan Bloomberg News.

Mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini, alasan permintaan itu karena khawatir adanya kebocoran data sensitif, dikutip Reuters, Jumat (26/11/2021).

Laporan Bloomberg News juga mengatakan proposal yang sedang dipertimbangkan itu termasuk mengenai privatisasi langsung atau saham yang beredar di bursa Hong Kong, diikuti dengan delisting dari bursa AS.

Jika privatisasi terjadi, maka pemegang saham akan ditawari harga IPO US$14 per saham. Bloomberg News menuliskan penawaran lebih rendah tak lama setelah IPO pada Juni lalu dapat memicu tuntutan hukum atau resistensi para pemegang saham.

Pilihan Redaksi Lagi, Xi Jinping Kirim Pesan 'Cinta' ke Alibaba & Tencent Cs Satu Dekade Berdarah-darah, Taksi Online Ini Akhirnya Untung China Keras ke Alibaba, Investor GoTo & Grab Ini Menderita

Reuters menuliskan baik Didi dan Administrasi Cyberspace China tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Hubungan Didi dengan pemerintahan Xi Jinping tidak akur, setelah perusahaan ride hailing itu tetap melakukan listing (pencatatan saham) di New York. Padahal regulator mendesak Didi untuk menunda sementara rencana tersebut.

Seorang sumber kepada Reuters mengatakan penundaan dengan alasan untuk meninjau soal keamanan siber pada praktik data yang dilakukan.

Cyberspace Administration of China (CAC) melakukan penyelidikan atas Didi tak lama setelah listing dilakukan. Penyelidikan itu dengan alasan pengumpulan dan penggunaan data yang dilakukan perusahaan.

Didi disebut melalukan pengumpulan data secara ilegal, lembaga itu juga memerintahkan toko aplikasi menghapus 25 aplikasi seluler yang dioperasikan oleh perusahaan itu.

Saat itu, Didi mengatakan telah menghentikan pendaftaran pengguna baru. Perusahaan menambahkan juga akan membuat perubahan dalam rangka mematuhi aturan keamanan dan perlindungan data nasional, serta berjanji melindungi hak pengguna.

(npb/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 'Dikebiri' China, Raksasa Taksi Online Ini 'Rugi' Rp 319 T