
Saat Xi Jinping Bikin Jack Ma & Pony Ma Cs Ketar-ketir

Dengan kekayaan berlimpah milik pendiri Alibaba dan Tencent itu, para ahli mengatakan keduanya dianggap jadi ancaman bagi Partai Komunis. Uang dianggap sebagai kekuatan yang muncul di dalam negeri dan membuat pengaruh di luar negeri.
Teknologi China diketahui membentuk dunia barat. Sebut saja Alibaba dalam perdagangan global. Sementara Tiktok untuk budaya populer dan Tencent dalam game online.
"Tindakan keras aturan baru-baru ini mengirim pesan mengerikan pada pebisnis China yang giat, yang kontribusinya pada ekonomi jauh lebih besar dari banyak perusahaan milik negara," kata Dexter Roberts, rekan senior di Pusat Strategi Dan Keamanan Scowcroft Dewan Atlantik.
Dia menambahkan tidak heran target pemerintah China adalah perusahaan teknologi. Sebab dirinya menyebut perusahaan tersebut jadi simbol kekayaan yang berlebihan.
"Para Ekonom China telah lama bertanya-tanya apakah sektor teknologi akan jadi langkah Xi selanjutnya dalam menangani distribusi kekayaan," kata Roberts. "Dalam hal ini tidak heran bahwa ini sekarang terjadi. Bagaimana pun perusahaan teknologi ini adalah simbol kekayaan yang berlebihan.
Desakan untuk memberi tekanan pada orang-orang kaya muncul beberapa waktu lalu. Dalam sebuah artikel di surat kabar Economic Daily, dua peneliti universitas terkemuka di provinsi Zhejiang meminta adanya peningkatan pajak bagi mereka yang memiliki enghasian tinggi.
Setelah pengumuman itu tak lama Tencent berjanji mengeluarkan dana 50 miliar yuan (Rp111 triliun) untuk bisa mencapai kemakmuran bersama bangsa.
Selain itu, aturan baru juga bermunculan dengan cepat. China telah mengesankan undang-undang privasi yang ketat dan dikatakan sejumlah analis mirip seperti Peraturan Perlindungan Data di Eropa.
Peristiwa baru-baru ini di sektor teknologi, menurut beberapa orang adalah saat pemerintah melakukan tugasnya. Pemerintah dianggap masih ingin mempromosikan pengembangan teknologi namun tetap ingin mencegah adanya penyalahgunaan.
"China masih ingin mempromosikan pengembangan teknologi, tapi pada saat bersamaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan data oleh swasta dan keamanan nasional," kata dosen senior fakultas hukum transnasional Universitas Peking, Ma Ji.
(roy/roy)