Stok Vaksin Covid di Daerah Terbatas, Ini Penjelasan Kemenkes

Jakarta, CNBC Indonesia - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi buka-bukaan perihal keterbatasan stok vaksin Covid-19 di daerah-daerah. Menurut dia, ada masalah pengaturan data di tingkat pemerintah daerah ditambah kecepatan pembuatan vaksin Covid-19.

"Karena vaksin yang kita kirimkan setiap minggunya adalah tergantung dengan jumlah vaksin yang kita terima dari pasokan produsen di luar negeri," kata Nadia dalam wawancara dengan Profit CNBC Indonesia pada Jumat (6/8/2021) lalu.

Adapun stok Covid-19 yang sudah diterima oleh pemerintah sudah mencapai 152 juta dari total 426 juta dosis. Jumlah itu setara dengan 35% dari jumlah yang dibutuhkan untuk memvaksinasi populasi Indonesia untuk mencapai herd immunity.

Selain itu, Nadia juga menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk membuat vaksin setengah jadi adalah sekitar dua hingga tiga minggu. Sehingga vaksin tidak dapat dikirim bersamaan, tetapi secara bertahap.

"Ini perlu dilakukan sinergisitasnya ya untuk kemudian mengatur berapa kuota yang disiapkan untuk vaksin kedua, berapa kuota yang disiapkan untuk vaksin pertama, sehingga sebenarnya vaksin ini tidak berarti bahwa kosong stoknya, tapi memang vaksin ini datangnya tidak bersamaan," ujar Nadia.

Terpisah, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan pelacakan kasus Covid-19 semakin digencarkan. Supaya upaya pencegahan penularan bisa dilakukan sedini mungkin.

"Tujuan dari testing (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) adalah untuk menemukan kasus-kasus baru secara cepat, sehingga bisa mencegah penularan dan mempercepat tindakan treatment untuk penyembuhan," kata Luhut dalam keterangan resmi, Sabtu (7/8/2021).

Menurut dia, data testing sejak 1 Agustus 2021 menunjukkan adanya peningkatan jumlah testing. Ke depan tracing yang dilakukan TNI dan Polri perlu terus didorong, beriringan dengan pencatatan manual dan digital tracer untuk menginput ke aplikasi SILACAK (Sistem Informasi Pelacakan).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan total akun SILACAK dari TNI-Polri terpantau bertambah. Jumlah tracer aktif per provinsi juga terlihat tinggi di daerah Jawa dan Bali.

Menurut Budi Gunadi, pemerintah bersama TNI, Polri dan lembaga lainnya akan terus berkoordinasi, memantau serta mengejar target tracing sebagai bentuk mitigasi terhadap penyebaran kasus Covid-19 di area Jawa dan Bali.