Ramai Suntik Vaksin Nusantara di RSPAD, Faktanya?

Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
19 April 2021 14:14
FILE - In this Wednesday, March 11, 2020 file photo, a technician prepares COVID-19 coronavirus patient samples for testing at a laboratory in New York's Long Island. Wide scale testing is a critical part of tracking and containing infectious diseases. But the U.S. effort has been plagued by a series of missteps, including accuracy problems with the test kits the CDC sent to other labs and bureaucratic hurdles that slowed the entrance of large, private sector labs. (AP Photo/John Minchillo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Minggu lalu diketahui sejumlah anggota DPR RI mendatangi RSPAD Gatot Soebroto Jakarta terkait Vaksin Nusantara. Saat itu, dikatakan para relawan mengikuti penelitian berbasis sel dendritik untuk Covid-19.

"Di RSPAD kegiatan yang dilakukan adalah para relawan yang akan mengikuti penelitian berbasis layanan dengan sel dendritik yang akan digunakan berkaitan dengan yang bermaksud untuk kekebalan tubuh untuk melawan Covid-19," kata Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Nyoto Widyoastoro, dalam sebuah konferensi pers, Senin (19/4/2021).

Dia menjelaskan sel dendritik sebelumnya sudah digunakan untuk pengobatan penyakit kanker. Kali ini dicoba untuk membuat vaksin Covid-19.


Namun Soebroto menambahkan ini harus berdasarkan penelitian yang baik. Yaitu legal secara ilmiah dan juga disetujui oleh sejumlah pemangku kepentingan.

"Tapi ini harus dengan penelitian yang baik, artinya legal secara ilmiah diterima secara ilmiah. Kemudian memang harus disetujui beberapa pemangku untuk melegalkan dendritik untuk pembuatan vaksin dalam hal ini," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama,  Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen) Mayjen Achmad Riad menjelaskan jika Vaksin Nusantara bukanlah program TNI.

Namun dia mengatakan jika terkait inovasi untuk penanggulangan Covid-19, termasuk vaksin, pihaknya akan selalu mendukung. Dengan catatan, memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan BPOM.

"Dengan catatan, telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan BPOM. Sehingga harus ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi yaitu keamanan, efikasi an kelayakannya," kata Achmad.

Sedangkan untuk penggunaan fasilitas dan tenaga ahli kesehatan serta peneliti, dia menjelaskan diatur dalam mekanisme kerja sama. Hal tersebut juga tidak mengganggu tugas-tugas yang sudah ada.

"Dengan penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing. Dan tanpa mengganggu tugas kedinasan atau tugas pokok kesatuan," ujar Achmad.


[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading