Pakar UI Sebut Herd Immunity Covid 2022 Tidak Realistis

Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
23 March 2021 06:55
Warga melintas kawasan Stasiun MRT BNI City, Jakarta, Selasa (26/5). Usai libur Hari Raya Idulfitri 1441 H sejumlah pekerja sudah terlihat masuk. Pemerintah telah mengambil keputusan untuk menggeser cuti bersama Lebaran 2020 akibat wabah virus corona (Covid-19). Dengan begitu, jadwal libur hari raya hanya berlaku sampai H+1 Lebaran atau pada pada 25 Mei 2020, termasuk untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pantauan CNBC Indonesia  penerapan normal yang baru atau new normal terlihat diberlakukan di sarana transportasi umum guna menunjang aktivitas warga yang bekerja di tengah pandemi virus Corona baru (COVID-19). Untuk diketahui, panduan bekerja di situasi new normal tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Foto: Warga melintas kawasan Stasiun MRT BNI City, Jakarta, Selasa (26/5). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menargetkan bisa mencapai herd immunity (kekebalan komunal) pada 15 Maret 2022 mendatang. Namun menurut Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riyono, herd immunity tidak akan tercapai dalam waktu dekat.

"Herd Immunity tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Itu target yang ambisius, tidak realistis," kata Pandu seperti dikutip Selasa (23/3/2021).

Menyoal vaksinasi, menurutnya bukan hanya mengenai pelaksanaan atau distribusi. Namun stok juga mempengaruhi apakah vaksinasi bisa berjalan efektif atau tidak.

Vaksin juga bukanlah satu-satunya jalan untuk mengendalikan pandemi sebab vaksin tidak menjamin seseorang akan kebal dengan Covid-19. Pandu mengatakan mengatasi pandemi dengan cara mengurangi orang yang masuk ke rumah sakit.

"Untuk mengatasi pandemi harus mengurangi orang yang masuk sakit. Kemudian menurunkan kematian kalau bisa sampai zero, itu yang dilakukan negara lain," kata dia.

Selain vaksinasi, penguatan juga dilakukan pada proses 3T (tes, lacak, isolasi) karena penularan masih terjadi. Kalau tidak, Pandu mengatakan varian baru bisa menyebar.

Dia menambahkan seharusnya vaksinasi lebih diprioritaskan bagi masyarakat lanjut usia setelah tenaga kesehatan. Menurutnya, pemerintah tidak memperhitungkan pemetaan vaksinasi secara benar.

Pandu mengatakan pemerintah terlalu ambisius dan tidak mengukur kemampuan, serta bisa mengulangi kesalahan yang dilakukan tahun lalu.

"Pak Jokowi menurut saya kasihan. Beliau mendapat informasi yang tidak akurat dari stafnya. Pokoknya vaksinasi 180 juta orang siapapun. Tidak bisa disimplifikasi begitu. Seharusnya fokus bagaimana angka kematian dan rasio di rumah sakit turun," kata dia.

Pada rapat kerja bersama Komisi Xi DPR RI, dokumen presentasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengungkapkan herd immunity Indonesia tercipta pada 15 Maret 2022 mendatang.

Herd immunity bisa tercapai saat 70% total masyarakat Indonesia sudah disuntik vaksin Covid-19. Dengan begitu 181,5 juta penduduk sudah divaksinasi.

Sementara itu, beberapa bulan terakhir Presiden Joko Widodo gencar melakukan peninjauan vaksinasi massal di sejumlah daerah. Saat meninjau vaksinasi massal di Bogor beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan dengan makin banyak masyarakat yang divaksin semakin menekan laju penularan.

"Kita harapkan dengan makin banyaknya yang sudah divaksin, nanti akan terbentuk herd immunity, kekebalan komunal dan kita harapkan bisa menekan laju penularan Covid yang ada di negara kita," kata Jokowi.


(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wamenkes: Anak Bisa Jadi Carrier Covid di Sekolah & di Rumah

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular