20,2 Juta Dosis Sinopharm-Moderna Demi Vaksin Gotong Royong

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir membeberkan ketersediaan vaksin Covid-19 demi program Vaksinasi Gotong Royong yang melibatkan kalangan dunia usaha. Hal itu dibeberkan Honesti dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/3/2021).

"Nah dari ketersediaan vaksin sendiri, jenis vaksin untuk vaksin gotong royong harus berbeda dengan program pemerintah," ujarnya.

Menurut Honesti, Bio Farma sudah melakukan proses komunikasi dan negosiasi dengan dua pengembang vaksin Covid-19.

Pertama, Sinopharm dari China. Menurut Honesti, platform-nya adalah inactivated virus, disimpan pada suhu 2-8 derajat, dan rezimnya dua kali suntikan dengan interval antara dosis pertama dan dosis kedua 21 hari.

"Kita sudah meminta komitmen dari Sinopharm 15 juta dosis itu mulai dari akhir Maret sampai akhir Q2 2021 sebanyak 15 juta dosis. Dan juga ada opsi seandainya masih dibutuhkan untuk menambah 15 juta berikutnya," ujar Honesti.

"Dalam hal ini proses registrasi akan dilakukan anak perusahaan kami, Kimia Farma. Proses rolling submision ke BPOM untuk mendapatkan EUA sedang dilakukan," lanjutnya.

Kedua, Moderna dari AS. Honesti menjelaskan, Moderna menggunakan platform mRNA di mana penyimpanan minus 28 derajat dan rezimnya dua kali suntikan dengan jarak antara dosis pertama dan kedua 28 hari.

"Kita juga sudah meminta komitmen dari mereka menyiapkan 5,2 juta tapi kemungkinan baru bisa dikirim awal Q3," ujar Honesti.

Baca: Genjot PEN dan Vaksinasi, Ekonomi RI Bisa Pulih Lebih Cepat

Proses registrasi di BPOM akan dilakukan oleh Bio Farma. Sebagai gambaran, Moderna sudah mendapatkan EUA dari AS per 14 Desember 2020 dan dari Uni Eropa per 6 Januari 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Honesti menjelaskan, Vaksinasi Gotong Royong sudah diatur dalam peraturan menteri kesehatan. Bio Farma mendapat penugasan untuk kepastian supply dan pelaksanaan vaksinasi bekerja sama dengan BUMN dan swasta.

"Untuk distribusi vaksin, sesuai dengan peraturan standardisasi yang sudah ditetapkan BPOM, semua perusahaan yang akan terlibat harus memiliki CDOB. Nah pendistribusian akan dilakukan oleh Bio Farma bekerja sama dengan distributor lainnya selama mereka memenuhi persyaratan dan sertifikat CPOB," kata Honesti.

"Jumlah vaksin yang didistribusikan harus sesuai dengan kebutuhan badan hukum/badan usaha yang nanti akan terlibat dalam program tersebut. Karena sesuai permenkes, memang ini segmen yang membayarkan vaksinasi untuk karyawannya sehingga karyawannya tidak membayar sama sekali," lanjutnya.

Terkait alur proses Vaksinasi Gotong Royong, menurut Honesti, Bio Farma bekerja sama dengan Kadin. Kadin akan melakukan registrasi terhadap badan usaha yang ada di Indonesia untuk mendata kebutuhan Vaksinasi Gotong Royong.

Data dari Kadin diberikan ke Kemenkes untuk menentukan jumlah supply yang diberikan. Kemudian Kemenkes akan menginfokan kepada Bio Farma untuk melakukan proses distribusi dan nantinya juga melakukan proses vaksinasi bersama-sama faskes.

"Dengan ketentuan faskes yang akan terlibat tidak terlibat dalam program vaksinasi pemerintah. Jadi tidak ada over lap di sana," ujar Honesti.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Bio Farma Klaim Produksi Vaksin 22,5 Juta Akhir Bulan ini