Cara Daftar Kuota Kemendikbud

CNBC Indonesia, CNBC Indonesia

04 March 2021 16:25

Foto: Kegiatan belajar via daring di tahun ajaran baru. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan program bantuan kuota kemendibud untuk belajar online akan dilanjutkan pada Maret hingga Mei 2021.

"Masukkan dari masyarakat untuk meningkatkan fleksibilitas dari penggunaan kuota tersebut. Tahun 2021 kita memberikan kuota giga lebih kecil dari sebelumnya, tetapi kuota ini diberikan Kuota Umum jadi bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi," kataNadiem Makarim, seperti dikutip Kamis (4/2/2021).

Pilihan Redaksi

Untuk periode ini kuota internet yang diberikan lebih kecil dari tahun lalu. Jika sebelumnya kuota yang diberikan mulai dari 20GB hingga terbesar 50GB perbulannya, saat ini diberikan lebih kecil hingga 15GB.

Bagi mereka yang belum ikutan masih bisa mendapat. Namun bantuan kuota akan diberikan bulan berikutnya. Berikut cara mendaftar kuota Kemendikbud.

Pertama harus memastikan dulu memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapokdik). Kemudian peserta didik atau mahasiswa mendaftarkan nomor ponsel ke pihak sekolah atau kampus.

Setelahnya, operator satuan pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan dan menginput data nomor ponsel guru dan dosen serta siswa dan siswi di aplikasi Dapodik.

Sedangkan di jenjang pendidikan tinggi, perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti dan pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

Selanjutnya, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti. Operator seluler bekerja bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk mengecek apakah nomor-nomor ponsel tersebut statusnya aktif.

Sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan kebenaran data, pemimpin satuan pendidikan perlu menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput.