Jokowi Revisi Aturan Pengadaan Vaksin, Kapan Vaksin Mandiri?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan aturan baru baru yang merupakan revisi atas penyediaan vaksin covid-19. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam pasal 6 Pepres ini ada tiga ayat yang menyebut :

1. Penunjukan langsung badan usaha penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
2. Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-I9 melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
3. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha nasional atau badan usaha asing yang memenuhi persyaratan.

Sementara itu, bunyi pasal 4 ayat 1 Pepres ini:

1. Pelaksanaan pengadaanVaksinCOVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
   1. penugasan kepada badan usaha milik negara;
   2. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
   3. kerjasama dengan lembaga/badaninternasional.

Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan Perpres ini merupakan revisi aturan lama tentang penyedia vaksi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. 

"Itu (Perpres 14/2021), tentang penyedia vaksin ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," kata Nadia, kepada CNBC Indonesia, Minggu (14/02/2021).

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin pertengahan pekan ini mengatakan sudah mempersiapkan payung hukum terkait dengan vaksinasi mandiri.

"Khusus vaksin gotong royong mandiri, akan ada permenkes khusus. Sekarang proses finalisasi. Mudah-mudahan menjawab mengenai di dalamnya. Harga? kita akan atur, sehingga angka tak ke mana-mana, membuat orang jadi bertanya-tanya," katanya di Jakarta, pertengahan pekan ini.

Baca: Dear Warga RI, Kasus Covid-19 Sudah Tembus 1,21 Juta

Pertengahan pekan ini, BGS menemui KPK. Salah satu pembicaraan kedua memang terkait vaksinasi mandiri.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan sesuai amanat Peraturan Presiden, vaksinasi mandiri akan dilaksanakan oleh BUMN.

"Kita akan bahas bagaimana pelaksanaan vaksin dan vaksinasi. Dari mana sumber, pengadaan, sampai distribusi. Sehingga kita lakukan pengawalan, memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Inilah tugas KPK melakukan pencegahan korupsi," katanya.

Peran KPK, lanjutnya, melakukan monitoring. KPK hadir di dalam program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Hari ini kami rapat, membahas tentang vaksin gotong royong atau mandiri. Dalam ketentuan Perpres nomor 99/2020 dijelaskan vaksin ada dua pemerintah dan mandiri," pungkasnya.

Baca: Temuan Baru! Obat Covid-19 Asal Israel, Diklaim 96% Mujarab

Pages

Next