Menkes Finalisasi Aturan Main, Vaksin Mandiri Selangkah Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah mempersiapkan payung hukum terkait dengan vaksinasi mandiri Covid-19.

"Khusus vaksin gotong royong mandiri, akan ada permenkes khusus. Sekarang proses finalisasi. Mudah-mudahan menjawab mengenai di dalamnya. Harga? kita akan atur, sehingga angka tak ke mana-mana, membuat orang jadi bertanya-tanya," katanya di Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Pilihan Redaksi Meksiko Restui Penggunaan Vaksin "Made In China" Menkes Sowan Bos KPK, Minta 'Dikawal' Soal Vaksinasi Mandiri Menkes Happy, 85% Nakes Sudah Divaksinasi

Hari ini, BGS menemui KPK. Salah satu pembicaraan kedua memang terkait vaksinasi mandiri. Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan sesuai amant Peraturan Presiden, vaksinasi mandiri akan dilaksanakan oleh BUMN.

"kita akan bahas bagaimana pelaksanaan vaksin dan vaksinasi. Dari mana sumber, pengadaan, sampai distribusi. Sehingga kita lakukan pengawalan, memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Inilah tugas KPK melakukan pencegahan korupsi," katanya.

Peran KPK, lanjutnya, melakukan monitoring. KPK hadir di dalam program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Hari ini kami rapat, membahas tentang vaksin gotong royong atau mandiri. Dalam ketentuan Perpres nomor 99/2020 dijelaskan vaksin ada dua pemerintah dan mandiri," pungkasnya.

Vaksin Mandiri bukan berarti vaksin Covid-19 dijual bebas di Indonesia. Tetapi vaksin Covid-19 disediakan secara mandiri oleh perusahaan untuk karyawannya. Vaksin mandiri diharapkan bisa mempercepat proses vaksinasi di Indonesia untuk mempercepat terbentuknya herd immunity (kekebalan kelompok).

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menkes BGS Ungkap Tahapan Vaksinasi Covid RI, Lansia Kapan?