Tolak Australia, Google Malah Sepakat Bayar Media di Prancis

Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
22 January 2021 19:29
Google
Foto: CNBC

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah mengancam Australia, secara mengejutkan Google setuju membayar konten berita di Perancis. Keputusan ini hasil dari pembicaraan antara Google negara tersebut dan grup media yang diwakili Alliance de la Presse d'Information Generale.

Perusahaan itu mengatakan siap menegosiasikan lisensi per individu dengan member aliansi. Hal ini termasuk hak dan membuka akses untuk layanan mobile dari perusahaan bernama News Showcase.

Nantinya surat kabar akan diberikan uang dari kontribusi untuk informasi politik dan umum, volume publikasi dan internet bulanan.

"Setelah berbulan-bulan negosiasi, perjanjian langkah penting untuk pengakuan hak atas penerbitan pers dan dimulainya remunerasi platform digital untuk penggunaan publikasi secara online," kata CEO Les Echos, Pierre Louette, dikutip CNBC Internasional, Jumat (21/1/2021).

CEO Google Prancis, Sebastien Mossoffe, menyatakan kesepakatan untuk komitmen memberikan kompensasi kepada penerbit berita. Dia juga mengatakan senang bisa melakukan kontribusi perkembangan penerbit berita di era digital.

"Kami senang bisa berkontribusi untuk perkembangan penerbit berita dalam era digital dan mendukung jurnalisme," kata Mossoffe.

Perancis jadi negara pertama yang mengadopsi aturan hak cipta Uni Eropa terbaru. Regulasi tersebut membuat para platform digital bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuatnya.

Tahun lalu, regulator juga memutuskan Google harus membayar ke perusahaan penerbit dan agensi berita untuk menggunakan konten mereka.

Namun aksi standard ganda dilancarkan Google di Australia. Perusahaan itu mengancam akan menghentikan layanan mesin pencarian jika parlemen mengesankan Rancangan Undang-undang untuk memaksa perusahaan teknologi AS membayar media massa yang menyediakan konten.

Menurut Managing Director Google Australia, Mel Silva dalam rapat dengar pendapat dengan Parlemen mengatakan aturan itu tidak bisa dijalankan. Dia juga menegaskan Google siap keluar dari Australia.

"Jika aturan ini disahkan menjadi hukum, itu tidak akan memberikan kami pilihan nyata selain berhenti menyediakan Google Search di Australia," ujar Mel Silva.

Namun ancaman itu tidak ditanggapi oleh Perdana Menteri Australia, Scott Marrison. Menurutnya jika ingin bekerja dengan aturan Australia maka akan sangat disambut.

"Australia membuat aturan untuk hal-hal yang dapat Anda lakukan di Australia. Itu dilakukan di Parlemen kami. Itu dilakukan oleh pemerintah kami, dan begitulah cara kerja di sini di Australia," katanya.

Mel Silva menyebutkan jika ultimatum itu bukan ancaman namun merupakan skenario terburuk yang akan terjadi di masa depan. Menurutnya, aturan itu dapat merusak model bisnis Google dan membayar konten dapat merusak konsep internet bebas dan terbuka.

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular