RI Mau Genjot Transformasi Digital, Dana dari Mana?

Jakarta, CNBC Indonesia - Untuk mempercepat pembangunan transformasi digital, pendanaan bukan hanya dari urunan 2,5% USO (Universal Service Obligation) Operator. Namun pemerintah menambahkannya dengan APBN.

Menurut Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ahmad Ramli, dengan tambahan itu bisa menjangkau lebih cepat ke daerah blankspot di Indonesia.

Pilihan Redaksi Strategi Baru Telkomsel Siapkan Layanan 5G di Indonesia Operator Telko Perang Tarif, Siap-siap Ditinggal Pengguna Kominfo: Operator Telko Terlalu Banyak, Dorong Konsolidasi

"Kalau hanya mengandalkan 2,5% akan membangun transformasi digital sangat lambat karena anggarannya kecil. Pemerintah justru mengintervensi ini dengan APBN," kata Ramli, dalam acara Selular Digital Telco Outlook, Selasa (15/12/2020).

Dana USO ditambah APBN ini untuk membangun infrastruktur di wilayah 3T. Ismail menjelaskan di Indonesia masih ada 12.548 desa yang blankspot atau belum ada akses internet, dengan 9113 diantaranya berada di daerah non komersial tersebut.

Sementara untuk penanganan infrastruktur di daerah non 3t adalah tugas operator, karena menurut Ramli merupakan wilayah komersial.

Ramli juga menambahkan jika di tahun 2021, pemerintah akan mendorong infrastruktur layanan 4G untuk mendukung masyarakat saat berselancar di internet. Namun dia menuturkan pekerjaan ini tak serta merta membuang jaringan 2G yang juga sudah ada sebelumnya.

Menurutnya 2G sampai saat ini masih sering digunakan oleh masyarakat. Termasuk di mall, karena jaringan itu salah satunya digunakan di mesin EDC untuk pembayaran.

"Kita akan hybrid, jadi ada 4G tapi 2G tetap diperhatikan," kata Ramli.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Bukopin Buka-bukaan soal Strategi Transformasi Digital