Vaksinasi Covid-19 RI Tahun Depan, Pre-oder Dulu Yah!

Tech - Monica Wareza, CNBC Indonesia
24 November 2020 19:10
Dokter memperagakan proses vaksinasi saat simulasi pemberian vaksin di Puskesmas Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10). Pemerintah Kota Depok akan menggelar simulasi pemberian vaksin corona. Pemberian vaksin idealnya sebanyak 60 persen dari jumlah penduduk Kota Depok. Adapun yang hadir bukanlah warga sungguhan yang hendak divaksin. Hanya perwakilan dari Pemkot Depok saja. Terdapat sejumlah tahapan alur yang akan diterapkan Pemerintah Kota Depok dalam pemberian vaksin. Orang yang masuk dalam kriteria mendapat vaksin akan diundang untuk datang ke puskesmas. Nantinya mereka duduk di ruang tunggu dengan penerapan protokol kesehatan. Mereka kemudian menunggu giliran dipanggil petugas. Setelah itu masuk ke ruangan untuk disuntik vaksin. Orang yang telah divaksin akan diregistrasi petugas guna memantau perkembangannya secara berkala.  (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bio Farma (Persero) menyebutkan bagi masyarakat yang akan ikut dalam program imunisasi mandiri untuk vaksin Covid-19 tahun depan harus ikut PO alias pre-order (pemesanan) terlebih dahulu.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penimbunan vaksin di jalur distribusi yang akan memperparah kondisi lantaran ketersediaan vaksin sangat terbatas.

Direktur Digital Healthcare Bio Farma Soleh Udin Al Ayubi mengatakan pemesanan di awal ini dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah permintaan (demand) sehingga pengiriman vaksin akan disesuaikan dengan demand yang ada.


"Ada proses untuk pre-order, ini juga penting sekali. Penting bagi yang distribusi sehingga kita akan tau demand yang real di lapangan itu berapa. Demand ini sangat penting karena vaksinnya sangat terbatas, jadi enggak bisa dong misalkan satu klinik bilang eh request dong 100 juta dosis tanpa demand yang real," kata Soleh dalam webinar, Selasa (24/11/2020).

"Ini tentu juga dengan fitur seperti ini kita juga meminimalkan penimbunan," imbuhnya.

Untuk diketahui, sistem vaksinasi Covid-19 tahun depan ini akan dipantau secara digital oleh pemerintah dengan menyatukan data yang dimiliki mulai dari data BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri serta TNI/Polri.

Data ini akan dikumpulkan menjadi satu dengan fasilitas yang akan disediakan oleh PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Dari data yang ada ini, pemerintah akan membagi prioritas vaksinasi berdasarkan jenis pekerjaan, lokasi hingga usia penduduk.

"Kebutuhan vaksin sangat besar ratusan juta penduduk dan barangkali vaksin yang kita berharap akan segera hadir tidak akan bisa langsung sekaligus untuk dalam satu waktu untuk seluruh penduduk sehingga butuh untuk diberikan dashboard filtering tentukan daerah mana penduduk mana yang jadi prioritas," ," kata Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business Telkom di kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan, sistem ini nantinya akan bisa memantau ketersediaan vaksin mulai dari proses produksi di Bio Farma hingga proses distribusi ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Selain itu, sistem ini nantinya akan bisa menunjukkan data real di lapangan proses vaksinasi yang dilakukan dari jumlah vaksin yang digunakan, lokasi vaksinasi hingga ketersediaan vaksin di lapangan.

Informasi saja, vaksinasi akan dilakukan dalam dua jenis. Yakni: vaksinasi gratis untuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan peserta mandiri yang membayar sendiri vaksin.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat menjalankan protokol kesehatan secara ketat, sambil menunggu vaksin Covid-19 tersedia. Ini akan menghindarkan masyarakat terinfeksi virus corona Covid-19.

"Vaksin yang terbaik sekarang adalah vaksin patuh kepada protokol kesehatan. #pakaimasker, #jagajarak dari kerumunan dan #cucitangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan disinfektan," pungkas Doni Monardo.


(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading