Jakarta, CNBC Indonesia - Wilayah Palestina tidak ditemukan dalam peta digital.
Pencarian untuk Palestina di Apple Maps dan Google Maps menunjukkan garis besar untuk wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat, tanpa label atau tulisan yang menunjukkan negara tersebut adalah Palestina.
Hal ini pun mengundang Menteri komunikasi Otoritas Palestina bicara. Otoritas mengumumkan bahwa pemerintah sedang mencari alternatif untuk Google setelah laporan mengklaim bahwa raksasa teknologi terkenal menghapus Palestina dari aplikasi peta.
Hal ini dimuat The Jerussalem Post.
Namun apakah benar negara yang diakui 138 anggota PBB itu dihapus dari dua aplikasi AS itu?
Pihak Google memang tak memberikan klarifikasi tentang tuduhan tersebut. Tetapi bagian dari situs webnya menyatakan batas-batas yang disengketakan.
"Batas yang disengketakan ditampilkan sebagai garis abu-abu putus-putus. Tempat-tempat yang terlibat tidak menyetujui batas," tulis web.
Informasi terbaru yang muncul ini pun dituding sebagai informasi palsu. Karena Palestina disebut tidak pernah menempatkan peta di seluruh dunia
Kejadian ini sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya pada tahun 2016, sebuah petisi juga muncul di laman change.org yang meminta google meletakkan Palestina dalam peta-nya.
Mereka memunculkan petisi yang berisi "penghapusan peta karena diminta Israel". Petisi itu menulis bahwa "dua pendiri Google memiliki hubungan dekat dengan Israel dan para pemimpinnya".
Petisi dengan judul "Google: Letakkan Palestina di Peta Anda!" tetap aktif hingga saat ini. Bahkan mengumpulkan menerima lebih dari 800.000 tanda tangan.
Sementara itu, aneksasi (penggabungan) Israel terus terjadi di wilayah Palestina, khususnya Tepi Barat. Hal ini mendorong lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh Eropa untuk menandatangani surat protes bersama.
"Kegagalan untuk merespons secara memadai akan mendorong negara-negara lain dengan klaim teritorial untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional," bunyi surat tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan rencana penggabungan akan membuat wilayah itu tidak stabil. Namun AS mendukung langkah Israel.
Konflik Palestina dan Israel sudah berlangsung lama. Konflik kedua negara adalah tentang siapa yang mendapatkan dan mengontrol sebuah wilayah.
Orang Yahudi dan Arab melaporkan klaim mereka atas tanah itu beberapa ribu tahun yang lalu. Namun, knflik politik saat ini dimulai pada awal abad ke-20.
Masyarakat Yahudi, yang melarikan diri dari penganiayaan di Eropa, ingin mendirikan negara. Lalu muncullah keinginan berdaulat di wilayah yang dulunya merupakan wilayah mayoritas Arab dan Muslim di Ottoman, yang kemudian diduduki Kerajaan Inggris.
Sayangnya Arab menentang. Ini karena tanah tersebut adalah hak mereka. Rencana awal PBB untuk memberi setiap kelompok bagian dari wilayah tersebut juga gagal. Hal itu membuat Israel dan negara-negara Arab di sekitar bertempur beberapa kali di wilayah itu.
Garis wilayah yang terbentuk hingga hari ini sebagian besar merupakan hasil dua perang pada tahun 1948 dan 1967. Perang 1967 sangat penting untuk konflik hari ini, karena membuat Israel mengendalikan Tepi Barat, Jalur Gaza, serta Dataran Tinggi Golan, wilayah yang menjadi rumah bagi populasi besar Palestina.
Namun, karena masih memegang kendali signifikan atas wilayah udara dan perbatasan wilayah pesisir, Gaza masih diklasifikasikan sebagai tanah yang ditempati oleh PBB. Kelompok pemantau mengatakan ada lebih dari 130 permukiman Israel di West Bank, meskipun dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Sejak era sebelum kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Hal itu bisa dilihat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras serangan Israel di wilayah Jalur Gaza yang menyebabkan kerusakan pada sebagian bangunan Rumah Sakit Indonesia, di Bayt Lahiya, bagian Utara, Gaza di 2018.
"Indonesia mengecam keras serangan Israel di tanggal 27 Oktober kemarin, karena tidak hanya merusak rumah sakit kita tetapi juga wilayah sekitar juga sama," kata Presiden Jokowi usai melepas Jalan Sehat Santri Sahabat Rakyat, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018), seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Presiden menegaskan, Indonesia tetap dan akan selalu di belakang bangsa Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya. "Tidak ada kata mundur untuk itu,"" tegas Presiden Jokowi.
Sebagaimana diketahui, Rumah Sakit Indonesia yang mengalami kerusakan akibat serangan Israel itu telah beroperasi sejak 2012 lalu. Rumah sakit ini didirikan oleh sejumlah lembaga solidaritas Indonesia untuk Palestina dengan dana sumbangan dari masyarakat Indonesia
