Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Untungkan Startup, Yakin?

Tech - Tirta Citradi, CNBC Indonesia
20 January 2020 15:57

Jakarta, CNBC Indonesia - Omnibus law Cipta Lapangan Kerja banyak menimbulkan polemik akhir-akhir ini terutama di kalangan buruh. RUU Cipta Lapangan Kerja yang di dalamnya membahas tentang ketenagakerjaan itu dinilai dapat untungkan perusahaan rintisan atau startup, tapi dinilai merugikan oleh buruh.  

Pemerintah memang tengah menggenjot investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Omnibus law jadi senjata utamanya yang digadang-gadang dapat menarik hati para investor untuk menggelontorkan uangnya ke dalam negeri.


Faktor krusial yang mempengaruhi aliran investasi ke suatu negara di antaranya adalah seberapa menarik pasarnya dan seberapa supportive regulasinya. Regulasi di sini mencakup banyak hal salah satunya ketenagakerjaan


Dalam rancangan omnibus law/RUU Cipta Lapangan Kerja, poin yang membahas tentang sektor ketenagakerjaan ada di bab IV pasal 437-458. Dalam klaster ini, poin yang dibahas antara lain upah minimum (UM), pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan perlindungan pekerja dan perluasan lapangan kerja.

Poin yang jadi kontroversi di RUU Cipta Lapangan Kerja ini antara lain perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA), kebijakan pesangon, fleksibilitas waktu kerja hingga alih daya (outsourcing). Elemen buruh menilai kebijakan tersebut justru merugikan pihaknya. Hal inilah yang jadi pemicu adanya demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/MPR hari ini.

Ambil contoh saja soal TKA dan outsourcing pada perusahaan rintisan (startup). Saat ini geliat ekonomi digital Indonesia bisa dibilang sangat pesat. Walaupun ukurannya masih kecil yaitu di bawah 5% dari PDB RI, pertumbuhan ekonomi digital melaju pesat tiap tahunnya.

Ekonomi digital RI mampu tumbuh dobel digit kala pertumbuhan PDB Indonesia mentok di angka 5% saja tiap tahunnya.Meroketnya ekonomi digital Indonesia turut mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor ini. 

Kalau dibandingkan kontribusi investasi di sektor ekonomi digital terhadap total investasi asing di Indonesia, maka proporsinya terus tumbuh. Tercatat pada 2018, kontribusi investasi ke sektor digital mencapai 13% dari total investasi asing di Indonesia. Menurut rilis data BKPM, dari aliran investasi asing per tahun di level USD 20-25 miliar, diperkirakan 10% disumbang dari sektor ekonomi digital.

Ekonomi digital yang terus tumbuh ini ternyata tak dibarengi dengan peningkatan serapan pekerjaan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena keterampilan dan SDM digital di Indonesia jumlahnya belum mencukupi. Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), kebutuhan tenaga kerja digital tiap tahunnya mencapai 600 ribu orang dan belum terpenuhi.

Tingginya kebutuhan SDM ini disebabkan oleh menjamurnya startup yang menggunakan teknologi dalam bisnis modelnya. Kalau hal ini terus terjadi maka dalam 10 tahun ke depan defisitnya akan melebar hingga 6-7 juta pekerja.



Ada Solusi Lain yang Juga Penting Selain Omnibus Law
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading