Buruh Mau Demo 30 Ribu Orang 'Kepung' DPR, Ini Kenyataannya
Andrean Kristianto, CNBC Indonesia
20 January 2020 12:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di depan gedung DPR, pada Senin (20/1). Presiden KSPI Said Iqbal sempat mengatakan akan mengerahkan puluhan ribu buruh pada aksi hari ini.
Iqbal sempat mengatakan massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh. Sedangkan di masing-masing provinsi, aksi akan melibatkan ribuan orang buruh yang meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.
Ia mengatakan awalnya aksi buruh akan digelar 16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari. Bersamaan dengan pembukaan massa sindang DPR RI di awal 2020.
Dari pantauan CNBC Indonesia, memang diperkirakan ada ribuan buruh sudah hadir di depan gedung DPR menjelang siang hari sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, karena kondisi hujan, massa buruh tak terlihat bertambah. Massa buruh yang ada diperkirakan sekitar 2.000-3.000 orang buruh saja. Massa buruh memadati jalan Gatot Soebroto, Jakarta.
Buruh di bawah KSPI menyatakan sikapnya untuk menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.
"Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin," kata Iqbal dalam pernyataan resminya, Senin (20/1)
Said Iqbal menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.
(hoi/hoi) Next Article Buruh Teriak, Upah Minimun Sektoral Kini Menghilang
Iqbal sempat mengatakan massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh. Sedangkan di masing-masing provinsi, aksi akan melibatkan ribuan orang buruh yang meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.
Ia mengatakan awalnya aksi buruh akan digelar 16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari. Bersamaan dengan pembukaan massa sindang DPR RI di awal 2020.
 Foto: Demo di Depan DPR RI. (Ist) |
Dari pantauan CNBC Indonesia, memang diperkirakan ada ribuan buruh sudah hadir di depan gedung DPR menjelang siang hari sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, karena kondisi hujan, massa buruh tak terlihat bertambah. Massa buruh yang ada diperkirakan sekitar 2.000-3.000 orang buruh saja. Massa buruh memadati jalan Gatot Soebroto, Jakarta.
Buruh di bawah KSPI menyatakan sikapnya untuk menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.
"Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin," kata Iqbal dalam pernyataan resminya, Senin (20/1)
Said Iqbal menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.
(hoi/hoi) Next Article Buruh Teriak, Upah Minimun Sektoral Kini Menghilang
Most Popular