Mau Hapus IndoXXI, Menkominfo: Jangan Kebiasaan Bajakan
23 December 2019 16:31
Foto: Menkominfo Johnny Plate (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate buka-bukaan soal rencana pemerintah untuk memblokir situs streaming film Indoxxi di 2020.
Johnny menjelaskan posisi pemerintah adalah tak ingin Indonesia marak dengan pembajakan dan penjiplakan. "Emang negara ini bisa maju kalau bajak-bajakan, sarjana pakai bajakan bisa gak?" kata Johnny, Senin (23/12/2019).
Ia menegaskan, keinginan kementerian adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam negeri. "Kalau bajak terus, negara kita masuk daftar negatif negara lain," lanjutnya.
Pertimbangan lainnya adalah ia tidak ingin Indonesia seperti salah satu negara, yang tidak mau ia sebut, yang sedang dituntut karena maraknya pembajakan.
Soal pemblokiran, menurutnya pemerintah tak bisa sembarangan memblokir situs streaming tersebut. Perlu dipastikan dulu, apakah betul situs tersebut membajak atau bukan. "Perlu dilihat dulu, tidak bisa kominfo saja. Dia harus kerja sama dengan yang lain, apakah kepolisian, BSSN, memastikan apa melanggar hukum dan diblokir?"
Ini, kata dia, masih sedang diperiksa secara spesifik oleh Kominfo. "kalau langgar aturan ya tertibkan."
Kominfo mengaku masih melakukan pembicaraan intensif agar tak salah ambil keputusan. Namun, Jhonny memastikan semua demi membangun iklim investasi yang baik dan kepastian usaha yang baik. "Membuat semarak ekonomi kita, jangan sampai mengganggu ekonomi kita jadi tidak baik."
(gus/roy)
Johnny menjelaskan posisi pemerintah adalah tak ingin Indonesia marak dengan pembajakan dan penjiplakan. "Emang negara ini bisa maju kalau bajak-bajakan, sarjana pakai bajakan bisa gak?" kata Johnny, Senin (23/12/2019).
Ia menegaskan, keinginan kementerian adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam negeri. "Kalau bajak terus, negara kita masuk daftar negatif negara lain," lanjutnya.
Pertimbangan lainnya adalah ia tidak ingin Indonesia seperti salah satu negara, yang tidak mau ia sebut, yang sedang dituntut karena maraknya pembajakan.
Soal pemblokiran, menurutnya pemerintah tak bisa sembarangan memblokir situs streaming tersebut. Perlu dipastikan dulu, apakah betul situs tersebut membajak atau bukan. "Perlu dilihat dulu, tidak bisa kominfo saja. Dia harus kerja sama dengan yang lain, apakah kepolisian, BSSN, memastikan apa melanggar hukum dan diblokir?"
Ini, kata dia, masih sedang diperiksa secara spesifik oleh Kominfo. "kalau langgar aturan ya tertibkan."
Kominfo mengaku masih melakukan pembicaraan intensif agar tak salah ambil keputusan. Namun, Jhonny memastikan semua demi membangun iklim investasi yang baik dan kepastian usaha yang baik. "Membuat semarak ekonomi kita, jangan sampai mengganggu ekonomi kita jadi tidak baik."
Artikel Selanjutnya
IndoXXI Pamit dan Perpisahan Netizen untuk Lebahganteng
(gus/roy)
