
Tak Mau Internet Diblokir, Johnny Plate: Jangan Bikin Kacau
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
28 October 2019 19:13

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan tidak ada rencana pemerintah untuk membatasi kebebasan berbicara dan memblokir akses internet asalkan masyarakat menggunakan media yang ada sesuai dengan koridornya.
"Kami inginnya tidak ada pemblokiran (internet). Namun kalau tidak mau ada pemblokiran, yang jangan buat kacau," kata Johnny di gedung Kominfo senin (28/10/2019).
Sebelumnya pemerintah dikritik karena menggunakan blokir internet untuk menyelesaikan masalah di Papua Barat dan Papua yang sempat dilanda kerusuhan karena tersebarnya hoaks rasial. Dikhawatirkan cara ini akan ditempuh pemerintah menghadapi beberapa kerusuhan yang terjadi di Indonesia.
Johnny Plate menambahkan tidak berbuat kacau caranya dengan menggunakan media sosial (medsos) secara bijak. Tindakan-tindakan mulai dari ujaran kebencian, hasutan hingga provokasi bisa berujung pada blokir akun dan internet. Namun sebelum melakukan itu, ia berjanji untuk memberikan edukasi terlebih dahulu.
Politisi partai Nasdem itu menyebut, pemblokiran menjadi salah satu cara untuk menghentikan peredaran hoaks yang terlanjur masif. Selain pemblokiran, ada juga cara lain yang bisa dilakukan. Langkah teknis bisa disesuaikan, asal tujuannya tetap sama.
Johnny juga tidak menutup kemungkinan bakal bekerja sama dengan sejumlah platform digital. Semisal WhatsApp atau Instagram.
"Kami akan melakukan berbagai cara. Secara teknis (jika diblokir), kami akan lihat apakah dilakukan melalui platform, atau cara lain. Nanti kita bicarakan," ungkap pria berusia 63 tahun tersebut.
(roy/roy) Next Article 132 Negara Lindungi Data Pribadi Warga, Kominfo Kebut RUU PDP
"Kami inginnya tidak ada pemblokiran (internet). Namun kalau tidak mau ada pemblokiran, yang jangan buat kacau," kata Johnny di gedung Kominfo senin (28/10/2019).
Sebelumnya pemerintah dikritik karena menggunakan blokir internet untuk menyelesaikan masalah di Papua Barat dan Papua yang sempat dilanda kerusuhan karena tersebarnya hoaks rasial. Dikhawatirkan cara ini akan ditempuh pemerintah menghadapi beberapa kerusuhan yang terjadi di Indonesia.
Politisi partai Nasdem itu menyebut, pemblokiran menjadi salah satu cara untuk menghentikan peredaran hoaks yang terlanjur masif. Selain pemblokiran, ada juga cara lain yang bisa dilakukan. Langkah teknis bisa disesuaikan, asal tujuannya tetap sama.
Johnny juga tidak menutup kemungkinan bakal bekerja sama dengan sejumlah platform digital. Semisal WhatsApp atau Instagram.
"Kami akan melakukan berbagai cara. Secara teknis (jika diblokir), kami akan lihat apakah dilakukan melalui platform, atau cara lain. Nanti kita bicarakan," ungkap pria berusia 63 tahun tersebut.
(roy/roy) Next Article 132 Negara Lindungi Data Pribadi Warga, Kominfo Kebut RUU PDP
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular