Agustus Berlalu, Apa Kabar Aturan IMEI Buat Blokir Ponsel BM?
Cantika Adinda, CNBC Indonesia
12 September 2019 15:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Aturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk memblokir ponsel ilegal atau black market (BM) belum kunjung terbit. Padahal rencana awalnya aturan ini akan terbit pada Agustus lalu.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengatakan dari pihaknya, Kominfo, sebenarnya sudah siap. Kominfo bahkan sudah terima surat rekomendasi dari Menkopolhukam (Kemeneterian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamananan).
"Kita kan harus bareng sama Kemenperin (Kementeri Perindustrian) dan Kemendag (Kementerian Perdagangan). Kalau dari Kominfo peraturannya sudah siap, Menkopolhukam sudah beri green light (lampu hijau)," ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Kamis 912/9/2019).
Rudiantara menambahkan aturan IMEI harus diterbitkan secara bersama-sama oleh ketiga kementerian.
"Belum tahu saya [kapan terbitnya]. Tanya Pak Ismail (Dirjen SDPPI Kominfo) yang tahu teknisnya," terangnya.
Untuk diketahui, regulasi IMEI ditujukan salah satunya untuk memberantas peredaran ponsel black market yang beredar saat ini.
Jika diberlakukan, aturan IMEI akan jadi dasar hukum operator telekomunikasi untuk melakukan pembatasan layanan telekomunikasi terhadap ponsel black market dengan nomor IMEI tidak terdaftar di Kemenperin.
IMEI adalah identitas internasional yang dikeluarkan oleh Global System for Mobile Association (GSMA) yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik yang diperlukan untuk mengidentifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
(roy/roy) Next Article Masih Ada Kendala di Operator, Aturan IMEI Bisa Tertunda
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengatakan dari pihaknya, Kominfo, sebenarnya sudah siap. Kominfo bahkan sudah terima surat rekomendasi dari Menkopolhukam (Kemeneterian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamananan).
"Kita kan harus bareng sama Kemenperin (Kementeri Perindustrian) dan Kemendag (Kementerian Perdagangan). Kalau dari Kominfo peraturannya sudah siap, Menkopolhukam sudah beri green light (lampu hijau)," ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Kamis 912/9/2019).
 Foto: Infografis/Jangan Sampe Menyesal Cek HP kamu https://imei.kemeperin.go.id/Arie Pratama |
"Belum tahu saya [kapan terbitnya]. Tanya Pak Ismail (Dirjen SDPPI Kominfo) yang tahu teknisnya," terangnya.
Untuk diketahui, regulasi IMEI ditujukan salah satunya untuk memberantas peredaran ponsel black market yang beredar saat ini.
Jika diberlakukan, aturan IMEI akan jadi dasar hukum operator telekomunikasi untuk melakukan pembatasan layanan telekomunikasi terhadap ponsel black market dengan nomor IMEI tidak terdaftar di Kemenperin.
IMEI adalah identitas internasional yang dikeluarkan oleh Global System for Mobile Association (GSMA) yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik yang diperlukan untuk mengidentifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
(roy/roy) Next Article Masih Ada Kendala di Operator, Aturan IMEI Bisa Tertunda
Most Popular