Bisakah Gojek Bikin Malaysia 'Demam' Ojek Online?
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
23 August 2019 18:23
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia ternyata belum memberikan izin resmi pada Gojek untuk beroperasi di Malaysia. Pemerintah Malaysia masih mengkaji aturan yang ada dan faktor keamanan pengguna ketika Gojek dan lainnya beroperasi di Malaysia.
Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke mengatakan secara prinsip kabinet setuju layanan ride-hailing beroperasi di Malaysia. Namun Kementerian perhubungan perlu melakukan penilaian dari berbagai aspek. Kabinet memberikan waktu selama satu bulan kepada Kementerian Perhubungan untuk menyerahkan laporan mengenai hal tersebut.
"Kabinet menginstruksikan kementerian untuk menyiapkan dan meninjau kerangka hukum tentang bagaimana layanan dapat diimplementasikan. Jadi, bukan berarti kami bisa menyediakan layanan dengan segera, dan persetujuan ini bukan untuk Gojek, tetapi persetujuan untuk layanan ride-hailing," katanya.
"Jadi, begitu kerangka itu jadi, dan pendekatan itu selesai, maka kami akan membukanya bagi perusahaan mana pun bisa masuk. Inilah yang ingin saya jelaskan," katanya seperti dikutip CNBC Indonesia dari Kantor Berita Pemerintah Bernama, Jumat (23/8/2019).
Anthony Loke juga menolak laporan bahwa pemerintah telah menyetujui layanan Gojek untuk diterapkan di negara ini dan juga menekankan bahwa Gojek belum mengajukan aplikasi apa pun.
"Gojek belum mengajukan aplikasi apa pun. Mereka hanya datang untuk memberikan saran kepada pemerintah dan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri (Tun Dr Mahathir Mohamad) beberapa hari yang lalu," jelasnya.
Anthony Loke mengatakan kementerian akan mempertimbangkan semua aspek termasuk hukum, asuransi serta keselamatan penumpang ketika menyiapkan laporan mekanisme layanan ride-hailing.
"Keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami memahami banyak menteri mendukung upaya ini berdasarkan manfaat yang dapat dihasilkannya untuk pertumbuhan ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan e-commerce. Tapi, yang dilihat kementerian adalah tentang keamanan. Kita harus memastikan keselamatan publik sebelum kita dapat mengimplementasikan layanan ini," katanya.
Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke mengatakan secara prinsip kabinet setuju layanan ride-hailing beroperasi di Malaysia. Namun Kementerian perhubungan perlu melakukan penilaian dari berbagai aspek. Kabinet memberikan waktu selama satu bulan kepada Kementerian Perhubungan untuk menyerahkan laporan mengenai hal tersebut.
"Kabinet menginstruksikan kementerian untuk menyiapkan dan meninjau kerangka hukum tentang bagaimana layanan dapat diimplementasikan. Jadi, bukan berarti kami bisa menyediakan layanan dengan segera, dan persetujuan ini bukan untuk Gojek, tetapi persetujuan untuk layanan ride-hailing," katanya.
"Jadi, begitu kerangka itu jadi, dan pendekatan itu selesai, maka kami akan membukanya bagi perusahaan mana pun bisa masuk. Inilah yang ingin saya jelaskan," katanya seperti dikutip CNBC Indonesia dari Kantor Berita Pemerintah Bernama, Jumat (23/8/2019).
"Gojek belum mengajukan aplikasi apa pun. Mereka hanya datang untuk memberikan saran kepada pemerintah dan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri (Tun Dr Mahathir Mohamad) beberapa hari yang lalu," jelasnya.
Anthony Loke mengatakan kementerian akan mempertimbangkan semua aspek termasuk hukum, asuransi serta keselamatan penumpang ketika menyiapkan laporan mekanisme layanan ride-hailing.
"Keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami memahami banyak menteri mendukung upaya ini berdasarkan manfaat yang dapat dihasilkannya untuk pertumbuhan ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan e-commerce. Tapi, yang dilihat kementerian adalah tentang keamanan. Kita harus memastikan keselamatan publik sebelum kita dapat mengimplementasikan layanan ini," katanya.
Next Page
Pembelaan Mahathir Mohamad
Pages
Most Popular