Kredit Macet Capai 3,18%, Fintech Bantah NPL Melonjak
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
01 April 2019 18:33
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending membantah soal rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) yang merangkak naik. Hal ini menyusul rilisan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut hingga Februari NPL fintech P2P lending sudah mencapai 3,18% dengan rasio kredit tidak lancar 3,17%.
Vice President Amartha Aria Widyanto secara tertulis menyatakan NPL Amartha berada di kisaran 1% atau jauh di bawah rata-rata industri fintech yang disebut OJK 3,18%. Persentase pembayaran pinjaman tepat waktu (on time repayment) Amartha sebesar 97,5% per Akhir Maret 2019.
"Kami sangat serius soal kredit macet, karena kami tidak mau memberi solusi masalah dengan membuat masalah baru. Makanya kami turunkan ribuan anggota tim di lapangan untuk mendampingi dan mengedukasi ibu-ibu mitra Amartha seminggu sekali, agar mereka bisa mengelola pinjaman dengan baik dan membantu supaya usahanya berkembang", ujar Aria.
Amartha adalah perusahaan finansial P2P lending yang fokus membantu ratusan ribu perempuan pengusaha mikro di pedesaan. Jumlah perempuan mitra Amartha per akhir Maret 2019 yang sudah mencapai 212.888 orang atau bertambah nyaris 100% dari total jumlah mitra tahun 2018. Aria menambahkan, cepatnya pertumbuhan mitra Amartha yang tersebar di 3.500 desa, tidak membuat Amartha kehilangan kendali dalam menekan tingkat kredit macetnya.
Guna menekan risiko NPL ini Amartha mengaku menerapkan sistem pendampingan kepada ratusan ribu mitra dengan tanggung renteng, dimana Amartha membentuk kelompok berisi 15-20 orang berisi para mitra usaha, yang bertemu seminggu sekali untuk diberi pelatihan dan saling berbagi perkembangan usaha masing-masing. Setiap anggota kelompok akan bergotong-royong saling mengingatkan sebelum jatuh tempo pembayaran.
"Teknologi machine learning yang berfungsi memberi skor kredit kepada calon mitra Amartha. Berbeda dari skor kredit perbankan yang melihat riwayat pembayaran cicilan, Amartha mengembangkan sendiri skor kredit dengan melakukan analisis risiko melalui pendekatan psikologis dan kepribadian," tambah Aria.
OJK pekan lalu merilis data NPL fintech P2P lending mencapai 3,18%. Jauh melonjak dari posisi NPL di akhir Desember 2018 di sekitar 1,5%. Co-Founder & CEO PT Investree Radhika Jaya Adrian Gunadi bahkan menyatakan sejak awal berdiri Investree NPL ada di level 0%. Menurut Adrian hal ini karena kualitas UKM yang didanai Investree semakin baik.
"Kami selalu menargetkan angka kredit macet tidak lebih dari 1%. Untuk meminimalisasi risiko gagal bayar, Investree akan melakukan analisis, seleksi, dan persetujuan berdasarkan sistem credit-scoring yang modern terhadap setiap pinjaman yang diajukan," kata Adrian melalui keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
Selektif dalam artian kami memiliki kriteria borrower berupa perusahaan yang memiliki tagihan ke perusahaan-perusahaan terkemuka (terbuka, BUMN, multinasional, dan lembaga pemerintahan). Mereka harus memiliki rekam jejak yang jelas untuk dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar dalam mengerjakan suatu pekerjaan/proyek. Serta dilakukan verifikasi atas invoice atau tagihan tersebut.
"Yang kami bisa janjikan adalah kami telah menjalankan berbagai upaya untuk meminimalisasi risiko pinjaman, namun tentu tidak dapat menghilangkan risiko pinjaman sepenuhnya, risiko pembayaran telat ataupun wanprestasi tetap ada," ujarnya.
Data NPL fintech P2P lending yang disebut OJK tersebut mengingatkan banyaknya perusahaan serupa yang tutup di China. South China Morning Post (SCMP) melaporkan akhir 2018 jumlah fintech lending tinggal 1.021 startup atau turun 50% dibandingkan tahun sebelum. Berarti jika hanya akan ada 300 fintech maka sebanyak 700 lebih akan tutup. Sejak Agustus 2018 tidak ada pemain baru dalam bisnis fintech lending China.
Jumlah fintech P2P lending China kemungkinan berkurang hingga 70% tahun ini, karena Beijing mengambil langkah tegas pada fintech pinjam-meminjam untuk mengatasi perbankan gelap (shadow banking). Perusahaan riset yang berbasis di Shanghai, Yingcan Group memprediksi hanya akan ada 300 fintech lending yang bertahan pada akhir tahun ini.
(roy/roy) Next Article Penuh Ketidakpastian, Gimana 'Nasib' Fintech P2P Lending?
Vice President Amartha Aria Widyanto secara tertulis menyatakan NPL Amartha berada di kisaran 1% atau jauh di bawah rata-rata industri fintech yang disebut OJK 3,18%. Persentase pembayaran pinjaman tepat waktu (on time repayment) Amartha sebesar 97,5% per Akhir Maret 2019.
"Kami sangat serius soal kredit macet, karena kami tidak mau memberi solusi masalah dengan membuat masalah baru. Makanya kami turunkan ribuan anggota tim di lapangan untuk mendampingi dan mengedukasi ibu-ibu mitra Amartha seminggu sekali, agar mereka bisa mengelola pinjaman dengan baik dan membantu supaya usahanya berkembang", ujar Aria.
Guna menekan risiko NPL ini Amartha mengaku menerapkan sistem pendampingan kepada ratusan ribu mitra dengan tanggung renteng, dimana Amartha membentuk kelompok berisi 15-20 orang berisi para mitra usaha, yang bertemu seminggu sekali untuk diberi pelatihan dan saling berbagi perkembangan usaha masing-masing. Setiap anggota kelompok akan bergotong-royong saling mengingatkan sebelum jatuh tempo pembayaran.
 Foto: Aristya Rahadian Krisabella |
"Teknologi machine learning yang berfungsi memberi skor kredit kepada calon mitra Amartha. Berbeda dari skor kredit perbankan yang melihat riwayat pembayaran cicilan, Amartha mengembangkan sendiri skor kredit dengan melakukan analisis risiko melalui pendekatan psikologis dan kepribadian," tambah Aria.
OJK pekan lalu merilis data NPL fintech P2P lending mencapai 3,18%. Jauh melonjak dari posisi NPL di akhir Desember 2018 di sekitar 1,5%. Co-Founder & CEO PT Investree Radhika Jaya Adrian Gunadi bahkan menyatakan sejak awal berdiri Investree NPL ada di level 0%. Menurut Adrian hal ini karena kualitas UKM yang didanai Investree semakin baik.
"Kami selalu menargetkan angka kredit macet tidak lebih dari 1%. Untuk meminimalisasi risiko gagal bayar, Investree akan melakukan analisis, seleksi, dan persetujuan berdasarkan sistem credit-scoring yang modern terhadap setiap pinjaman yang diajukan," kata Adrian melalui keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
Selektif dalam artian kami memiliki kriteria borrower berupa perusahaan yang memiliki tagihan ke perusahaan-perusahaan terkemuka (terbuka, BUMN, multinasional, dan lembaga pemerintahan). Mereka harus memiliki rekam jejak yang jelas untuk dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar dalam mengerjakan suatu pekerjaan/proyek. Serta dilakukan verifikasi atas invoice atau tagihan tersebut.
"Yang kami bisa janjikan adalah kami telah menjalankan berbagai upaya untuk meminimalisasi risiko pinjaman, namun tentu tidak dapat menghilangkan risiko pinjaman sepenuhnya, risiko pembayaran telat ataupun wanprestasi tetap ada," ujarnya.
Data NPL fintech P2P lending yang disebut OJK tersebut mengingatkan banyaknya perusahaan serupa yang tutup di China. South China Morning Post (SCMP) melaporkan akhir 2018 jumlah fintech lending tinggal 1.021 startup atau turun 50% dibandingkan tahun sebelum. Berarti jika hanya akan ada 300 fintech maka sebanyak 700 lebih akan tutup. Sejak Agustus 2018 tidak ada pemain baru dalam bisnis fintech lending China.
Jumlah fintech P2P lending China kemungkinan berkurang hingga 70% tahun ini, karena Beijing mengambil langkah tegas pada fintech pinjam-meminjam untuk mengatasi perbankan gelap (shadow banking). Perusahaan riset yang berbasis di Shanghai, Yingcan Group memprediksi hanya akan ada 300 fintech lending yang bertahan pada akhir tahun ini.
(roy/roy) Next Article Penuh Ketidakpastian, Gimana 'Nasib' Fintech P2P Lending?
Most Popular