Internasional
Informasi Pribadi Nasabah Diobral di China
Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
23 August 2018 16:06
Privasi data menjadi masalah utama di seluruh di dunia. Perusahaan-perusahaan seperti Facebook dikritik karena memanen dan menjual data pribadi pengguna tanpa persetujuan langsung dari mereka. Penipuan online juga sering terjadi di negara-negara lain.
Di China, perkembang-biakan platform dan pengguna keuangan online telah mendorong kenaikan pembagian data pribadi. Hal itu terjadi meski terdapat upaya hukum untuk melindungi konsumen dalam beberapa tahun terakhir, kata para pakar.
Di bawah hukum yang berlaku saat ini, penjual informasi pribadi bisa menghadapi hukuman kurungan penjara hingga tujuh tahun dan denda. Sementara itu, pembelian data pribadi bisa diganjar hukuman denda dan kurungan penjara maksimal tiga tahun. Korporasi juga dikenakan hukuman serupa.
Walaupun ada kecaman seperti itu, sekitar 90% penipuan telepon berawal dari kebocoran informasi pribadi, menurut laporan Union Pay di bulan Maret.
"Pusat dari masalah ini adalah tingginya keuntungan ekonomi yang diasosiakan dengan perdagangan informasi pribadi dan rendahnya biaya pelanggaran hukum terkait," kata Ning.
"Untuk beberapa individu dengan otoritas, informasi pribadi orang lain [bisa diakses] hanya dengan beberapa klik."
Alasan lain di balik kebocoran data pribadi termasuk kurangnya langkah keamanan di beberapa situs dan ketentuan ambigu di kontrak-kontrak tertentu terkait penggunaan informasi pribadi, kata Ning.
"China memiliki populasi yang besar dan kasus privasi data memiliki cakupan yang luas, jadi bisa sedikit sulit untuk menginvestigasinya," kata Ning.
Pedoman baru bagi perusahaan dalam menangani data pribadi diterbitkan oleh para regulator di bulan Mei. Pedoman itu termasuk mempekerjakan petugas penyesuaian dan memperoleh persetujuan langsung dari konsumen ketika mengumpulkan informasi pribadi.
Peraturan baru Uni Eropa (UE) terkait perlindungan privasi, yaitu General Data Protection Regulation (GDPR), juga mulai berlaku di bulan yang sama.
GDPR akan berdampak pada perusahaan-perusahaan China yang produk dan layanannya dijual di UE. Regulasi itu juga nampaknya lebih ketat dibandingkan peraturan milik Negeri Tirai Bambu.
Sebagai contoh, pedoman China memperbolehkan persetujuan diam atau tersirat, sementara peraturan UE tidak mengizinkannya. (prm)
Di China, perkembang-biakan platform dan pengguna keuangan online telah mendorong kenaikan pembagian data pribadi. Hal itu terjadi meski terdapat upaya hukum untuk melindungi konsumen dalam beberapa tahun terakhir, kata para pakar.
Di bawah hukum yang berlaku saat ini, penjual informasi pribadi bisa menghadapi hukuman kurungan penjara hingga tujuh tahun dan denda. Sementara itu, pembelian data pribadi bisa diganjar hukuman denda dan kurungan penjara maksimal tiga tahun. Korporasi juga dikenakan hukuman serupa.
"Pusat dari masalah ini adalah tingginya keuntungan ekonomi yang diasosiakan dengan perdagangan informasi pribadi dan rendahnya biaya pelanggaran hukum terkait," kata Ning.
"Untuk beberapa individu dengan otoritas, informasi pribadi orang lain [bisa diakses] hanya dengan beberapa klik."
Alasan lain di balik kebocoran data pribadi termasuk kurangnya langkah keamanan di beberapa situs dan ketentuan ambigu di kontrak-kontrak tertentu terkait penggunaan informasi pribadi, kata Ning.
"China memiliki populasi yang besar dan kasus privasi data memiliki cakupan yang luas, jadi bisa sedikit sulit untuk menginvestigasinya," kata Ning.
Pedoman baru bagi perusahaan dalam menangani data pribadi diterbitkan oleh para regulator di bulan Mei. Pedoman itu termasuk mempekerjakan petugas penyesuaian dan memperoleh persetujuan langsung dari konsumen ketika mengumpulkan informasi pribadi.
Peraturan baru Uni Eropa (UE) terkait perlindungan privasi, yaitu General Data Protection Regulation (GDPR), juga mulai berlaku di bulan yang sama.
GDPR akan berdampak pada perusahaan-perusahaan China yang produk dan layanannya dijual di UE. Regulasi itu juga nampaknya lebih ketat dibandingkan peraturan milik Negeri Tirai Bambu.
Sebagai contoh, pedoman China memperbolehkan persetujuan diam atau tersirat, sementara peraturan UE tidak mengizinkannya. (prm)
Pages
Most Popular