Ini Aturan Pajak Toko Online Menurut Asosiasi

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah terus melakukan kajian pajak e-commerce di Indonesia dengan mengundang berbagai pihak. Salah satu yang diundang adalah Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA).

Menurut idEA ada beberapa aturan pajak e-commerce yang akan diterapkan bagi toko online. Salah satunya, penetapan Pajak Penghasilan (PPh) final. Bagi pelaku e-commerce yang memiliki omset di bawah Rp 4,8 miliar dikenakan PPh final 0,5% per tahun.

Pemerintah juga akan meminta marketplace untuk memungut pajak dan menyetorkan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

DJP menyarankan bagi penjual (seller) online yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), harus memiliki NPWP Virtual, yang nantinya akan diterapkan dalam peraturan tersebut.

"Yang dijelasin adalah konsepnya, jadi bagi pribadi yang berjualan di marketplace itu harus diterapkan tarif 0,5% yang menarik market placenya. Kalau misalnya penjual itu belum punya NPWP, dia harus punya NPWP virtual,” ujar Bima Laga, Ketua Bidang Pajak, idEA, di EV Hive D-Lab, Selasa, (30/1/2018).

Baca: Potensi Pajak Pedagang Online Hanya Rp 10 Triliun Setahun

idEA melihat penerapan tarif pajak sebesar 0,5% bagi penjual dinilai cukup relevan, dikarenakan sebagian besar pelaku usaha di marketplace adalah pelaku usaha pemula dengan skala bisnis yang kecil. Sehingga tarif 0,5% tersebut cukup adil bagi pelaku usaha online.

"Secara prinsip idEA mendukung apabila tarif PPh Final nya 0,5% bagi pelaku usaha online,” ujar Aulia Marinto, Ketua Umum IdEA, dalam kesempatan yang sama.

Sementara untuk NPWP virtual,mekanisme nya adalah, pelaku usaha online yang belum memiliki NPWP harus mendaftarkan diri kepada marketplace, untuk membuat NPWP Virtual. Nantinya DJP yang akan memberikan pengesahan NPWP Virtual tersebut.
(roy/roy) Next Article Pemerintah Diminta Lakukan Uji Publik Pajak Toko Online